Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengunjungi tambang udang di Pandegang, Selasa (11/8/2020). (foto Antara/kkp/Eksplore.co.id)

PANDEGLANG (Eksplore.co.id) – Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP) menawari pinjaman modal berbunga 3,5% (per tahun) kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk mengembangkan budi daya udang. Sebab, potensi Pengembangan tambak udang di daerah itu sangat prospektif.

Kabupaten Pandeglang memiliki garis pantai hingga 380 km dan punya lahan yang belum digarap hingga 3.500 hektare (ha). “Kami menawarkan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan bunga 3,5% kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Kita mencoba dulu 100 hektare dan bila 100 hektare itu berhasil di masyarakat, maka kita kembangkan lebih banyak lagi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hal itu diungkapkan Edhy saat berkunjung ke lokasi tambak udang milik PT Ujung Kulon Sukses Makmur (UKSMA) di Kabupaten Pandeglang, Selasa (11/8/2020).

“Dengan panjang garis pantai seluas 380 kilometer dipastikan dapat meningkatkan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu juga KKP mendorong potensi yang belum optimal seluas 3.500 hektare lahan bisa digali menjadi usaha tambak udang,’’  kata Edhy.

H Buntara, pemilik PT UKSMA, mengatakan, dalam sebulan bisa memanen sebanyak 450 ton untuk 25 hektare kolam tambak udang. Produksi udang itu, kata dia, sekitar 98% diekspor ke Amerika Serikat, Eropa dan China. Besarnya potensi perudangan di sana, tak heran Pandeglang dijuluki surga budi daya udang di Pulau Jawa. Pada 2018, panen udang vainamel mencapai 1.560 ton.

Selain menawari pinjaman, Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga berjanji akan membantu mempermudah perizinan usaha tambak udang agar bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi rakyat. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempermudah pengurusan izin usaha dari 21 jenis izin, namun kini menjadi satu pintu,” kata Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, perizinan usaha tambak udang saat ini diarahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sedangkan KKP mendapat tugas pengawasan. Kemudahaan perizinan usaha tersebut agar investor menanamkan modalnya di daerah tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menopang perekonomian daerah tersebut.

“Dalam enam bulan ke depan sudah tidak ada lagi alasan kriminalisasi terhadap perusahaan tambak udang. Kehadiran perusahaan tambak udang itu diharapkan dapat memenuhi pasar domestik,’’ tuturnya. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini