Anggota Pimpinan BPK Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) DPD-RI Tahun 2019 kepada Ketua DPD-RI LaNyalla Mattaitti di Gedung parlemen RI di Seayan, Jakarta, Senin (10/8/2020) (foto dpd.go.id/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengawasi dana penanggulangan covid-19 agar tidak dikorup atau diselewengkan.

Sebab, dana covid-19 sangat besar yaitu Rp695 triliun, bahkan bisa bertambah. Dana itu sumbernya dari penerbitan surat utang.  Hal itu diungkapkan anggota pimpinan BPK Achsanul Qosasi saat menyerahkan tiga buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2019 kepada Ketua DPD RI LaNyala Mattalitti di gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Ada tiga buku LHP yang diserahkan, yaitu Laporan Keuangan yang berisi Opini BPK dan Laporan Audited DPD RI, LHP sistem pengendalian internal, dan LHP kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. LHK DPD 2019 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, DPD sudah mendapat predikat WTP untuk ke-14 kalinya.

Achsanul mengungkapkan, BPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana penanggulangan bencana non alam covid-19. Pemeriksaan dimulai sejak awal Juli  hingga Agustus ini. BPK siap memberikan hasil pemeriksaannya kepada DPD sebagai bahan bagi DPD dalam fungsi pengawasan.

“Terus terang dana covid-19 sangat besar, Rp 695 triliun, dan kita semua tahu dana itu bersumber dari penerbitan surat utang. Sehingga harus benar-benar kita jaga,’’ kata Achsanul, yang juga mantan anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat.

Apa yang paling rawan dari penggunaan dana covid-19?  Menurut Achsanul, adalah sektor bantuan sosial.  “Terutama dari sisi distribusi. Ini yang mungkin perlu dilakukan pengawasan oleh para Senator di 34 provinsi,” tutur Audirot III BPK ini.

Dia pun berterus terang megapa berharap banyak kepada DPD. “Terus terang saya sampaikan di sini, temuan paling sedikit tahun ini adalah di DPD RI. Dibanding lembaga dan instansi lain. Cuma ada tiga temuan. Itu pun administratif semua. Soal-soal kecil, seperti kelebihan bayar dan lain-lain. Tidak ada yang pidana. Dan itu pun sudah ditindaklanjuti oleh sekjen. Memang kalau sekjen jebolan Depdagri itu pasti mantap kerjanya,” ungkap Achsanul.

Atas penyerahan LHP BPK, Ketua DPD menyampaikan terima kasih, dan berharap ke depan kinerja keuangan DPD RI tetap pada performa yang sekarang telah dicapai.

LaNyalla juga siap menerima update pemeriksaan dana covid-19 sebagai materi bagi para senator dalam melakukan pengawasan di daerah masing-masing. “Terima kasih, pasti kami gunakan sebagai bahan pengawasan, tentu dengan tujuan agar penggunaan dana tersebut tepat sasaran,” kata LaNyalla.

Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Sekjend DPD RI Reydonnyzar Moenek, Deputi Administrasi Adam Bahtiar dan Deputi Persidangan Sefty Ramsiaty. Sedangkan, Achsanul antara lain didampingi Auditor Utama III Bambang Pamungkas, Kepala Auditor III Ahmad Adib Susilo.(ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini