JAKARTA (Eksplore.co.id) – Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) menyatakan prihatin dengan kondisi negeri Indonesia yang kian terpuruk secara ekonomi dan idiologis. Karenanya APIB mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk bersatu padu menyelamatkan negeri ini.

Sebaliknya, APIB juga mengingatkan Presiden Joko Widodo, Wapres Amien Ma’ruf, dan DPR untuk kembali berpihak kepada rakyat. “Semoga Allah SWT, membuka pintu hati Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta yang mulia wakil-wakil rakyat dengan tulus ikhlas untuk berpihak kepada rakyat,” demikian pernyataan APIB yang didukung berbagai elemen masyarakat lainnya.

APIB menilai banyak kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat Indonesia. APIB juga menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih banyak berpihak ke pemerintah dari pada memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia.

Karena itu APIB mengajak berbagai elemen bangsa dan masyarakat untuk secara bersama-sama menyelamatkan negeri ini dari keterpurukan ekonomi dan idiologis.

Sikap dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat Indonesia itu tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya RUU Omnibus Law. “RUU itu sangat menguntungkan investor atau pengusaha China, sebaliknya membuat rakyat menjadi sengsara,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APIB Memet Hakim.

RUU itu, kata Memet, telah melanggar Pasal 27, 28D, 28H, dan Pasal 33 UUD 1945. “Dengan demikian Presiden terindikasi melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan dan perbuatan tercela kepada negara, melanggar Pasal 7A UUD 1945,” kata Memet dalam keterangannya yang diterima Eksplore, Jumat (30/5/2020).

Kemudian,  RUU no 1/2020 menjadi sangat menguntungkan pengusaha asing, tetapi merugikan rakyat. “Ini melanggar alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 9 sumpah Presiden. Dengan demikian Presiden juga bersalah mengambil alih fungsi DPR seperti tertuang dalam Pasal 20A, melanggar Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 D,” kata Memet.

Lalu, RUU Minerba yang sudah disahkan DPR pada 12 Mei 2020. Lagi-lagi, UU itu diduga sangat menguntungkan pengusaha asing/China, sebaliknya sangat merugikan rakyat dan generasi selanjutnya. “UU ini menyimpang dan bertentangan dengan jiwa UU 45 Pasal 33, butir 2 dan 3.”

Berikutnya, RUU HIP tidak memasukkan ketetapan MPRS no.XXV/1966 dalam konsideran, dan Pancasila diperas jadi Trisila, selanjutnya menjadi Ekasila. Dikhawatirkan Pancasila jadi tidak ada akhirnya menjadi sosialis dan komunis. “Artinya, anggota DPR juga patut diduga akan menghidupkan kembali faham komunis di NKRI,” ujar alumnus Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran ini.

Berbagai lapisan masyarakat, kata Memet, juga gerah karena Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf terus mengimpor tenaga kerja asing (TKA) khususnya dari China dalam jumlah ribuan bahkan diduga sudah mencapai jutaan orang. “Diduga para TKA itu membawa faham idiologi komunis dan virus corona. Ironisnya, TKI kita yang pulang langsung dikarantina, kini banyak buruh kita yang menganggur karena PHK.

Harga BBM seharusnya sudah diturunkan karena harga minyak dunia anjlok. Tapi,  sampai sekarang belum, malah iuran  BPJS dinaikkan. “Hal ini sungguh merupakan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat,” ujarnya.

APIB juga menyoal penanganan pandemi covid-19 atau virus corona dan menilainya sebagai yang paling buruk di dunia. Indikasinya, dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), membuka jalur penerbangan, mengadakan konser musik tanpa menerapkan protokol kesehatan, TKA dari China bebas maduk Indonesia. Sebaliknya,  masjid, sekolah, toko, warung dan kantor ditutup, sehingga kesulitan ekonomi semakin lama.

“Kesimpulan kami, Presiden dan Wakil Presiden telah berpihak kepada investor atau pengusaha asing/China,  bukan lagi berpihak kepada kesejahteraan dan keselamatan rakyat,” kata Memet. Hal itu dapat disimpulkan sebagai bentuk penghianatan terhadap negara.

APIB mengingatkan, kondisi tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial, yang akibatnya dapat mengganggu kestabilan dan keutuhan negara. Oleh karena itu APIB bersama masyarakat merasa turut bertanggung jawab, dan berkewajiban untuk menyelamatkan Republik Indonesia  berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Jika peringatan itu tidak diindahkan,  APIB yang juga didukung kalangan pensiunan tentara dan polisi itu mendesak Presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Sama seperti yang dilakukan Presiden HM Soeharto pada 1998, memilih lengser keprabon (turun dari tahta). (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini