“Indef mendorong anggaran penanganan Covid-19 Rp1.000 triliun, karena salah satunya untuk meningkatkan konfiden terhadap sektor keuangan," kata Peneliti Indef Eko Listiyanto dalam konferensi video pada Minggu (26/4/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengemukakan anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) yang dialokasikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dianggap masih kecil dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia.

Pemerintah Malaysia kembali mengumumkan paket stimulus sebesar 250 miliar ringgit atau Rp925 triliun untuk penanganan Covid-19. Jadi, anggaran yang dikucurkan menjadi 270 miliar ringgit.

Apalagi, anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah belum ideal didasarkan perhitungan sebesar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), bukan 2,5% dari PDB.

“Indef mendorong angkanya Rp1.000 triliun, karena salah satunya untuk meningkatkan konfiden terhadap sektor keuangan,” kata Peneliti Indef Eko Listiyanto dalam konferensi video pada Minggu (26/4/2020).

Sebelumnya, pemerintah hanya menambah anggaran kesehatan sebesar Rp405,1 triliun yang terbagi atas insentif tenaga medis sebesar Rp75 triliun dan jaring pengamanan sosial (social safety nett) kepada warga Rp110 triliun,

Kemudian, dukungan untuk sektor industri Rp70,1 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk Covid-19 Rp150 triliun.

Dengan anggaran kesehatan sebesar Rp405,1 triliun, ujar Eko, sulit disalurkan pemerintah terutama jarring pengaman sosial yang dinamakan bantuan sosial (bansos). Karena, pemerintah tidak memiliki data yang valid siapa saja yang pantas menerimanya.

“Data penerima bansos yang berubah dinamis masih jadi kelemahan dalam penyaluran bansos sejak tahun 2003,” jelasnya.

Penilaian tadi didasarkan sekitar 5%-10% penerima bansos berasal dari kalangan mampu, sehingga distribusi ini tidak tepat sasaran. Hal yang sama dialami kepala daetah daerah bingung mengeksekusi dana desa yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Seharusnya masalah peralihan selesai di level atas, tapi karena perintah berubah-ubah di daerah kena imbas,” tuturnya. (mam)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here