Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta pemerintah daerah (pemda) mendata berbagai jenis bantuan secara transparan dan akuntabel.

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Indonesia belum memiliki data penduduk secara baik, padahal negara ini memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, kedua institusi ini jarang melakukan pemutakhiran data minimal satu tahun sekali untuk mengetahui perkembangan penduduk.

Pemutakhiran data hanya mengandalkan warga yang datang mencatatkan statusnya ke dinas ini tingkat kabupaten/kota. Bahkan, ini hanya dilakukan lima tahun sekali saat pemilihan umum (pemilu) dilakukan pemerintah,

Malahan, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei penduduk lima tahun sekali. Apalagi, kelurahan, RW, dan RT tidak membantu kegiatan tersebut, tidak heran penerima bansos tidak tepat sasaran.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta pemerintah daerah (pemda) mendata berbagai jenis bantuan secara transparan dan akuntabel.

Karena, nama-nama penerima bantuan akan dipajang pada pengumuman balai desa. “Semua warga bisa tahu, ini pantas atau enggak menerima bantuan,” kata Menteri Koordinator (Menko) PMK Muhadjir Effendy di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

Dengan demikian pengiriman bantuan sosial (bansos) diharapkan tepat sasaran, sehingga kepala desa (kades) tidak bisa bermain data penerima bansos. Jika mereka melanggar, maka mereka akan dikenakan peringatan dan sanksi yang tercantum di Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Walaupun demikian apabila terjadi satu sampai dua keluarga tidak tepat sasaran menerima bansos diminta pemakluman. Karena, penerima ini sebanyak 54 juta kepala keluarga (KK)

Hal ini terjadi akibat pendataan penerima bansos kurang baik. Para kades mengaku pusing dan menjadi ejekan warga yang membutuhkan bansos.

Kemudian, mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor meminta data penyaluran bansos diperbaiki sebelum didistribusikan Pemkab Bogor. Langkah ini dilakukannya dengan mendatangi Kantor Bupati Bogor. (mam)

 

 

 

 

 

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here