Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani

1JAKARTA (Eksplore.co.id) – Angka jumlah barang impor pada 2019 sangat mencengangkan. Merujuk angka tersebut, kalangan pengusaha mengawatrirkan nasib pebisnis segmen UMKM.

Jumlah barang impor yang masuk ke Indonesia pada 2019 mencapai 57,9 juta paket. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan 197 persen dibandingkan 2018.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, jumlah barang kiriman impor pada 2017 tercatat hanya 6,1 juta paket, kemudian pada 2018 melonjak menjadi 19,5 juta paket.

“Ini yang kami khawatirkan mulai mengganggu UMKM kita, termasuk perajin. Oleh karena itu, kami memang meminta pemerintah untuk membuat tingkat kompetisi yang adil,” kata Hariyadi di Jakarta, Kamis (23/01/2020).

Hariyadi menilai pertumbuhan jumlah barang kiriman impor ini normalnya hanya sebesar 5 persen per tahun. Artinya, jumlah barang kiriman sepanjang 2019 seharusnya hanya mencapai 7,5-8 juta paket, jika melihat data jumlah 2017 dan 2018.

Dengan data faktual barang kiriman yang masuk sebesar 57,9 juta paket atau dibulatkan menjadi 58 juta paket, kemudian dikurangi data perkiraan normal sebesar 8 juta paket, artinya ada 50 juta paket yang berpotensi merugikan pengusaha atau perajin dalam negeri.

Bea Cukai menetapkan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dikenakan sebesar 75 dolar AS per kiriman. Dengan demikian, potensi kerugian dari 50 juta paket yang tidak terkena bea masuk, yakni sebesar 3,75 miliar dolar AS atau sekitar Rp51,1 triliun.

“Kalau mau dihitung, kita asumsikan 50 juta kiriman dikalikan 75 dolar AS. Itulah potensi yang selama ini hilang. ‘Impact’ nya seharusnya dinikmati industri dalam negeri,” kata dia.

Oleh karena itu, Apindo mendukung langkah pemerintah yang menetapkan ketentuan impor terbaru dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 yang akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.

Dalam aturan ini, Bea Cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas barang kiriman dari sebelumnya 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kiriman. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal. Pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar 27,5 persen–37,5 persen menjadi 17,5 persen.(ps)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here