“Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kami mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkirakan pendapatan dari sektor pajak hanya diperoleh sebesar Rp22,5 triliun pada 2020. Angka ini anjlok sebesar 55% dibandingkan 2019 dari Rp50,17 triliun akibat pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

Dengan demikian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun 2020 juga diproyeksikan cuma sebesar Rp47,2 trilun. Jika dibandingkan APBD 2019 melorot sebesar 47% dari Rp87,9 triliun.

“Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta, kami mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari Rp40 triliun,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

Penurunan APBD 2020 berakibat pemangkasan belanja langsung dan belanja tidak langsung oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu relokasi anggaran juga dilakukannya seperti belanja pegawai dialihkan menjadi anggaran penanganan Covid-19.

“Tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal, kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas,” ucapnya.

Walaupun demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan anggaran bantuan untuk warga prasejahtera, seperti anggaran rakyat prasejahtera dan anggaran penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Data di dashboard-bpkd.jakarta.go.id menyebutkan realisasi pendapatan Pemprov DKI baru mencapai Rp16,95 triliun. Angka ini terdiri dari Rp9,3 triliun dari sektor pajak, Rp 248,18 miliar dari retribusi daerah, dan Rp 329,79 miliar dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kemudian, Rp1,69 triliun dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Rp4,95 triliun bersumber dari dana bagi hasil pajak Rp23,3 miliar dari dana bagi hasil bukan pajak, serta Rp405,2 miliar dari dana alokasi khusus.

Sementara itu Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya diberikan sebesar 50% dari total TKD sejak April 2020. Sebanyak 50% anggaran yang dialihkan kepada anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19 sebesar 25% dan darurat penanganan Covid-19 sebesar 25%.

Perubahan TKD yang diterima PNS DKI Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Pergub ini menyebutkan TKD PNS DKI Jakarta dipangkas dan ditunda sejak April 2020 sampai Desember 2020. Anggaran ini akan dibayarkan pada 2021, namun tetap disesuaikan dengan memerhatikan alokasi, siklus, dan kemampuan APBD pada tahun anggaran berikutnya. (mam)

 

 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini