"Prediksi kami pelanggaran akan terus meningkat, terutama pada posisi jabatan strategis ASN," kata Ketua ASN Agus Pramusinto pada saat rapat koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 pada Senin (27/4/2020).

JAKAETA (Eksplore.co.id)-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih melakukan pelanggaran pemilihan kepada daerah (pilkada) 2020. Malahan, angka ini diproyeksi mencapai kenaikan dibandingjan pilkada sebelumnya.

“Prediksi kami pelanggaran akan terus meningkat, terutama dilakukan oleh  ASN yang memiliki jabatan strategis,” kata Ketua ASN Agus Pramusinto pada saat rapat koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 pada Senin (27/4/2020).

Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pilkada yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang seperti pengerahan birokrasi oleh petahana yang akan maju kembali.

Laporan yang masuk ke KASN menyebutkan hingga 25 April 2020 telah terjadi sebanyak 212 pengaduan dugaan pelanggaran netralitas ASN dengan jumlah ASN yang terlibat sebanyak 290 orang.

Dari data tersebut sebanyak 118 orang menduduki jabatan pimpinan tinggi. “Pengawasan dengan Bawaslu terhadap pelanggaran harus diperkuat ke depannya,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan selama ini kerja sama telah dilakukan dengan KASN tentang pengawasan netralitas ASN secara baik. Namun,hal  ini akan diperkuat dengan perjanjian kerja sama sebagai pedoman operasional di lapangan dalam tugas pengawasan Pilkada.

“Kerja sama yang sudah terbangun antara KASN dengan Bawaslu selama ini sangat baik,” ujarnya.

Sekedar informasi, Komisi II DPR telah menyetujui usulan pemerintah terkait penundaan penyelenggaraan Pilkada 2020 akibat pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) menjadi 9 Desember 2020 dari 23 September 2020.

Hal tersebut sudah disepakati dalam rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video pada Selasa (14/4/2020).

Walaupun demikian, DPR dan pemerintah tidak menutup pilihan jadwal Pilkada akan dipercepat dari 9 Desember 2020 apabila masa tanggap darurat berakhir. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini