Oleh: Chazali H. Situmorang*

Pasal 19 UU SJSN, ayat  (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Ayat  (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya.

Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Terdapat lima ciri-ciri asuransi sosial yang menjadikannya berbeda dengan produk asuransi pada umumnya, yaitu:

• Bersifat wajib bagi setiap individu.
• Dibangun dengan berlandaskan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan.
• Premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung.
• Bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan.
• Bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.

Karena tidak mencari keuntugan, dalam asuransi sosial, dalam hal ini JKN, tidak dikenal istilah profit ataupun surplus. Jika terjadi surplus, harus diseimbangkan lagi dengan menurunkan iuran. Jika defisit atau minus, diseimbangkan lagi dengan menaikkan iuran.  Sederhana sebetulnya.

Terkait peserta JKN, undang-undang SJSN, hanya mengenal dua tipe peserta JKN yaitu peserta yang iurannya dibayarkan Pemerintah karena fakir miskin dan tidak mampu, disebut juga penerima PBI. Tipe kedua adalah non PBI, yaitu mereka yang masuk kategori mampu,  iurannya dibayar yang bersangkutan secara mandiri maupun iuran dibayarkan sharing antara pemberi kerja dan pekerja, bagi mereka yang menerima upah dari pemberi kerja.

Syarat  peserta hanya dua yaitu mendaftar dan  membayar iuran. Registrasi kepesertaannya  tidak hilang jika  menunggak iuran, tetapi tidak mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan.

Prinsip berikutnya adalah, setiap peserta baik miskin maupun mereka yang mampu mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama ( ekuitas)  asalkan berindikasi medis, mulai dari  tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jika memerlukan rawat inap, semua peserta mendapatkan fasilitas yang sama yaitu fasilitas kelas standar. Sesuai  prinsip asuransi sosial dan ekuitas.

Dalam kenyataannya, pemerintah tidak mampu merumuskan yang dimaksud kelas standar sesuai perintah UU SJSN, akhirnya kelas standar tersebut dimaknai dengan 3 kategori kelas yaitu kelas I, II, dan III. disinilah awal pangkal keruwetan besaran iuran yang diatur penerintah tanpa mengikuti spirit  dari UU SJSN.

Dibuatlah pembatasan, yaitu peserta fakir miskin dan tidak mampu fasilitas akomodasi untuk rawat inap  hanya boleh masuk di kelas III   ( 1 kamar 6 tempat tidur). Bagi peserta mandiri ( yang membayar sendiri) dapat menentukan pilihan kelas  rawat inap, kelas I, II, atau III tergantung tingkat kemampuannya, dengan catatan juga pelayanan medis tidak ada perbedaan perlakuan.

Untuk mengendalikan defisit JKN sebagai akibat rendahnya iuran PBI yang diberikan pemerintah untuk fakir miskin dan tidak mampu sejak 5 tahun terkahir ini, maka Agustus 2019  yang lalu dinaikkanlah iuran PBI sebesar Rp. 42.000.-/POPB, yang semula sebesar Rp. 23.000/POPB.

Demikian juga bagi peserta mandiri kelas III, iurannya disamakan dengan iuran PBI sebesar Rp. 42.000/POPB, yang semula Rp. 25.500/POPB.

Untuk mandiri yang menggunakan kelas II, naik menjadi Rp. 110.000/POPB, yang semula Rp. 51.000/POPB, dan kelas I naik menjadi Rp. 160.000/POPB, yang semula Rp. 80.000/POPB.

Yang jadi persoalan, DPR Komisi IX berkebaratan kenaikan peserta mandiri kelas III , dengan alasan mereka yang membayar iuran kelas III tersebut sebagian besar adalah mereka yang miskin dan tidak mampu. Tetapi berapa banyak dari 19,9 juta peserta mandiri kelas III yang masuk kategori miskin dan tidak mampu juga tidak ada data yang dapat ditampilkan. Kalau memang ada datanya dan akurat, sesuai dengan perintah UU SJSN, mereka tersebut memang tidak layak membayar iuran, tetapi haknya untuk mendapatkan  PBI.

Jika ternyata datanya mereka adalah kelompok masyarakat yang mampu, ya harus membayar iuran sebesar Rp. 42.000/POPB,  sebab untuk orang miskin pemerintah membayar iuran Rp.42.000/POPB. Menjadi lucu jika mereka ( tidak miskin dan mampu) tersebut dipertahankan anggota DPR Komisi IX untuk tidak dinaikkan. Dimana logikanya, di mana akal sehatnya.

Sebelumnya saja, saat iuran PBI sebesar Rp. 23.000/POPB, untuk peserta mandiri kelas III  membayar lebih yaitu Rp. 25.500/POPB. Lah koq pemerintah sudah berkenan menaikkan untuk PBI supaya pelayanan kesehatannya lebih baik, menjadi aneh jika mereka yang mampu membayar kelas III tersebut membayar lebih rendah.

Demikian juga Pemerintah dalam hal ini Menkes dr.Terawan, menawarkan alternatif penyelesaian yaitu : memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang diproyeksikan pada tahun mendatang akan ada profit akibat kenaikan iuran JKN berdasarkan Perpres 75/2019. Lah lebih membingungkan lagi tawarannya tersebut. Namun demikian hebatnya disetujui oleh Komisi IX DPR. Ampun deh.

Sejak kapan ada istilah profit dalam Dana Jaminan Sosial. Kalau pun ada istilah surplus, dan jika memang surplus ( dana berlebih), harus digunakan untuk cadangan teknis. Kalau masih surplus juga, maka iurannya harus diturunkan.

Intinya Dana jaminan Sosial (DJS) JKN, tidak boleh dihimpun sebagai profit, haram hukumnya. Profit hanya dikenal  terhadap dana Badan yang dikelola BPJS Kesehatan, untuk kelangsungan hidup lembaganya. Itupun tidak boleh berlebihan. Karena jika berlebihan para pengelola lebih asyik mengurus dana Badan dari pada peserta JKN.

Dalam sistem jaminan sosial, dengan prinsip asuransi sosial, dan ekuitas, sumber dana untuk mentake over resiko kesehatan peserta adalah dari iuran yang dihimpun. Tetapi pelayanan kesehatan  tidak boleh dibedakan walaupun besaran iurannya berbeda sebagaimana telah diuraikan di atas.

Oleh karena itu perlu dihitung cermat, berapa rencana estimasi pelayanan kesehatan yang bakal dikeluarkan dalam setahun, maka dihitung dengan jumlah peserta ( yang mengiur), maka dapatlah di hitung besaran iuran  POPB (per orang per bulan).

Ternyata pemerintah menghitungnya, bukan saja tahun berjalan dan setahun kedepan, tetapi juga akumulasi utang kepada faskes sejak 5 tahun terkahir yang menumpuk terus juga dihitung dan masuk dalam besaran iuran kepada peserta. Dapatlah angka yang peningkatannya cukup tajam (100%).

Bagaimana Pak Menkes dapat menyebutkan ada potensi profit, sedangkan kenaikan iuran PBI adalah untuk menutup tunggakan ke faskes sejak 5 tahun terakhir, di barengi dengan kenaikan iuran  “segmen” peserta mandiri  ( PBPU, dan BP), yang kenaikannya  terlalu tinggi, membuat peserta  mandiri menjerit , teriak-teriak  minta tolong, dan sampai ketelinga DPR.   Saya menyebutnya pada tulisan sebelumnya, solusi fatamorgana.

Kalau Menkes memang ingin persoalan sengketa kelas III manidir ini tuntas, hanya ada satu jalan, yaitu minta BPJS Kesehatan membuka data _by name and by address_  peserta mandiri kelas III, datanya kan lengkap. Sebarkan ke masing-masing kebupaten/kota domisili, dan bagi yang merasa masuk kategori miskin dan tidak mampu sesuai dengan kriteria DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), melapor ke Dinas Sosial Kab/Kota setempat, dan jika hasil verifikasi dan validasi benar, maka dikeluarkan dari peserta kelas III dan masuk sebagai penerima PBI.

Hasil clear and cleansing  data tersebut, sampaikan ke DPR, sehingga tidak ada lagi alasan DPR tidak berkenan menaikkan iuran peserta mandiri kelas III yang sudah terverifikasi dan validasi. Sebab meraka itu adalah yang benar-benar mampu.

Jika langkah ini tidak dilakukan oleh Pemerintah, maka sudah dapat diduga pemerintah melakukan pembiaran, agar persoalan defisit  JKN, menjadi komoditi kepentingan kekuasaan. Atau gagal paham dalam menyelenggarakan JKN sesuai dengan UU SJSN. Mudah-mudahan hal itu tidak benar.

Cibubur, 17 Desember 2019
*penulis adalah dosen Unas Jakarta, ketua DJSN 2011-2015.

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini