Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rchmat Gobel menerima rombongan KSPN di gedung Parlemen, di Senayan untuk membahas RUU Ciptaker, Kamis (13/8/2020) (foto dpr.go.id/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Persoalan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) masih terus bergulir. Berbagai elemen masyarakat datang ke DPR ingin mengawal agar DPR tidak silau dengan iming-iming investasi asing dan sebaliknya merugikan pekerja dan warga lokal.

Mendapat kawalan itu, pimpinan DPR pun berjanji tidak akan melupakan nasib kaum pekerja dan warga lokal. “Tak ada yang tidak diperjuangkan oleh Pimpinan DPR RI ketika bicara kepentingan pekerja lokal. Investor asing yang datang juga diharapkan tak mengganggu kepentingan pekerja local,’’ kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Soal upah minimum dan skill atau ketrampilan juga merupakan hal yang menjadi perhatiannya. Hal itu diungkapkan Azis saat menerima delegasi Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) yang menyampaikan aspirasi untuk RUU Cipta Kerja, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

“Kebijakan upah minimum jangan sampai mengganggu kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Investor asing boleh datang, tapi tidak boleh mengganggu pekerja. Itu kita perhatikan. Kepentingan para pengusaha lokal dan soal upah minimum juga terjaga,” kata Azis yang didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Hal senada juga diungkapkan Azis saat menerima Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek, di tempat yang sama. Azis menekankan dalam penyusunan RUU Ciptaker tidak ada satupun niat untuk menyengsarakan rakyat. Azis menyampaikan, dirinya juga punya anak-anak dan saudara yang tidak akan mungkin disengsarakannya.

“Berkenaan tentang tudingan bahwa DPR RI merebut kemakmuran rakyat, maka saya tegaskan tidak benar jika kami dikatakan berniat menyengsarakan rakyat. Saya juga punya anak dan saudara. RUU Cipta Kerja ini demi keluar dari masa krisis global,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Azis menyatakan, negara membutuhkan terobosan untuk meningkatkan perekonomian nasional di tengah pandemi covid-19, yaitu RUU Ciptaker. “Negara mana yang saat-saat ini dalam masa pandemi covid-19 tidak terkena krisis ekonomi? Untuk menghadapi krisis perlu solusi. Perlu terobosan demi meningkatkan ekonomi kita. Semua negara saat ini terkena krisis. Untuk itulah perlu terobosan dan tentunya terobosan tersebut harus dibuat UU-nya (RUU Ciptaker),” ujar Wakil Ketua DPR Bidang Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini.

Azis yang juga wakil ketua umum DPP Partai Golkar ini juga menegaskan RUU Ciptaker tidak berkaitan secara inheren dengan Kartu Pra-Kerja. Sebab, , Kartu Pra-Kerja merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo pada masa kampanye saat mencalonkan Presiden pada Pilpres 2019 lalu. Sedangkan, RUU Ciptaker merupakan antisipasi menghadapi kompetisi yang ada di dunia internasional.

Membangun SDM

Sementara itu, Rachmat Gobel lebih menitikberatkan perlunya para pekerja lokal meningkatkan kemampuan SDM (skill). Ia menyerukan, para pekerja jangan hanya menuntut upah. Sebaiknya yang dituntut adalah skill agar mendapat pendidikan yang layak dari perusahaan. Dengan sendirinya upah pun ikut naik. Menaikkan skill berarti juga menaikkan martabat pekerja.

“Di perusahaan saya, karyawan diajarkan berdemonstrasi, karena perusahaan saya joint venture. Yang harus diperjuangkan bukan upah, tapi bagaimana skill naik. Minta hak untuk pendidikan supaya tidak diperintah-perintah. Investor asing datang untuk membangun SDM kita. Dengan ada pendidikan ada skill yang naik. Kalau ada skill, martabat kita ikut naik,” ungkap mantan Menteri Perindustrian ini. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini