JAKARTA (Eksplore.co.id) – Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah mengumpulkan 548 kepala daerah. Tujuannya, minta mereka untuk membantu mempercepat penyerapan anggaran daerah, maupun dana pusat yang disalurkan ke kalangsn usaha mikro kecil dalam menghadapi pandemi covid-19.

”Saya memberikan apresiasi pada daerah yang mampu menyerap sampai 47,4%, namun ada juga yang masih di bawah 25%,” kata Tito saat menemui MenkopUKM Teten Masduki di kantornya, Rabu (12/8/2020).

Kepada para kepala daerah (kepda), Tito mengaku memberikan peringatan, dan akan melakukan evaluasi awal September ini. Jika tak ada peningkatan, Mendagri mengancam akan menurunkan Irjen ke daerah-daerah yang masih sedikit penyerapan anggarannya.

Tito mengatakan, pihaknya sebagai salah satu anggota dewan pengarah Tim Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri BUMN Erik Thohir, melihat salah satu skema PEN yang cukup besar dan masif adalah UMKM.

Karena itu, Kemendagri yang bisa dibilang sebagai jembatan antara pusat dan daerah, juga ingin memastikan penyaluran skema bantuan ke UMKM bisa secepatnya terserap.

“Data 99% data WNI ada di kami, yaitu di Ditjen Dukcapil; kami juga memiliki jangkauan sampai ke desa-desa, di mana nantinya tim penggerak PKK akan diterjunkan untuk membagikan masker ke masyarakat. Masker tersebut kami serap dari UMKM,” ujar Tito.

Kepada tamunya, Teten mengatakan, selain program reguler, yaitu pemberdayaan UMKM, juga percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerja sama dalam penyediaan database UMKM.

MenkopUKM Teten Masduki menjelaskan untuk tahap pertama ini kerja sama akan terkait dengan penyaluran Banpres bagi 12 juta usaha mikro yang rencananya mulai disalurkan pada 17 Agustus 2020 mendatang, di mana masing-masing usaha mikro mendapatkan dana hibah Rp2,4 juta.

“Penyaluran ini akan dibagi dalam dua tahap, untuk tahap pertama akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro di daerah, sisanya disalurkan di tahap kedua dalam rentang waktu yang tak terlalu lama dengan tahap 1,” kata Teten.

Menurut Teten, berbeda dengan UKM yang by name dan by adress, data mengenai usaha mikro yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di daerah, terkadang fluktuatif. Karena itu, kerja sama dengan Kemendagri yang membawahi Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pemerintahan Desa, data usaha mikro akan lebih mudah didapatkan.

Percepat Penyerapan Anggaran
Kembali soal penyerapan anggaran, salah satu upaya menghadapi permasalahan dampak sosial ekonomi ini adalah dengan merealisasikan anggaran, khususnya ke daerah.

“Bapak Presiden juga sudah menyampaikan, secepatnya harus ada uang beredar dan kegiatan ekonomi harus mulai pulih kembali”, tegas Tito. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini