“Bencana dan kesengsaraan rakyat bukan sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo Rabu (13/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemberian bantuan sosial (bansos) jangan dipolitisasi pejabat publik, karena bansos iti berasal dari uang rakyat yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Maksudnya, pemberian ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi seperti pencitraan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Bencana dan kesengsaraan rakyat bukan sebagai komoditas politik dan memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dengan berlindung dibalik regulasi kebencanaan dan bantuan sosial,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo Rabu (13/5/2020).

Pejabat publik diharapkan bekerja secara ikhlas dengan tidak memanfaatkan masa krisis demi kepentingan pribadi. Mereka harus membuktikan seberapa kuat dan tangguhnya kepemimpinan mereka ditengah krisis multidimensi.

Dengan begitu Bambang sepakat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi pendistribusian bansos di daerah yang dilakukan oleh para kepala daerah yang akan maju pilkada.

“Kecuali kalau bantuan tersebut memang berasal dari kocek yang bersangkutan,” tukasnya. (mam)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here