"Kita mintai keterangan terkait apakah ada surat Kemendagri itu," kata Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep saat pada Selasa (18/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) -Sejumlah petahana atau kepala daerah lama yang ingin maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering merotasi bawahannya yang diduga tidak mendukungnya untuk maju dalam acara tersebut,

Hal ini berakibat pilkada tidak adil bagi penantang atau calon kepala daerah baru yang akan maju. Jadi, pemerintah pusat bersama DPR membatasi kemungkinan itu dengan pembuatan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan memanggil Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany ke kantornya pada Selasa (19/5/2020) jam 10.00 WIB.

Langkah ini dilakukan sehubungan dengan rotasi dan pelantikan 62 pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel yang masuk eselon III dan IV jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Kita mintai keterangan terkait apakah ada surat Kemendagri itu,” kata Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep saat pada Selasa (18/5/2020).

Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menyebutkan, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, maupun wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan.

“Dalam pasal tersebut dijelaskan mutasi pejabat itu dilarang jika mendekati pilkada, kecuali ada surat Kemendagri,” ujarnya.

Pilkada Tangsel 2020 semula akan digelar pada September 2020 dengan masa penetapan nama calon sebelumnya akan dilakukan pada 8 Juli 2020.

Namun, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengatur penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 dari September menjadi Desember atau bisa lebih lama lagi tergantung situasi pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) di Indonesia.

Tahapan Pilkada Tangsel akan dimulai pada Juli 2020. Sebelumnya, Airin telah melantik 62 pejabat eselon III dan IV Pemkot Tangsel.

Beberapa pejabat yang dilantik adalah Hendri Sumawijaya sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan pada Setda Tangsel.

Kemudian, Iin Sofiawati sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Setda Tangsel serta TB Asep Nurdin sebagai Sekdis Kominfo. Selanjutnya, Syaifuddin sebagai Sekdis Pemuda dan Olahraga, Hendra sebagai Sekdis DPMPTSP. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini