Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat saat ini banyak berupa sembako dengan kualitas lebih rendah,” kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam diskusi online ICW, Selasa (2/6/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Sebanyak tiga kelebihan yang ditawarkan dari pembelian langsung tunai (BLT) yakni distribusi cepat, meningkatkan daya beli masyarakat, dan bantuan bisa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun, pemberian ini rawan penyelewangan yakni dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apalagi, ini bisa dibelanjakan bukan kebutuhan pokok seperti rokok atau kegiatan lain yang tidak bermanfaat seperti judi.

Sebagian pihak menyarankan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ketimbang bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

Karena, daya beli masyarakat mengalami penurunan sekarang. “Penyaluran BLT supaya masyarakat dapat membeli kebutuhan,” kata Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam Diskusi Universitas Indonesia (UI) dengan tema ‘Segitiga Virus Corona’ pada Selasa (19/5/2020).

Dengan demikian, daya beli masyarakat kembali naik kembali. Apalagi, masyarakat belum pasti membutuhkan bantuan sembako ketimbang BLT. “Kalau BLT maka di wilayah bersangkutan bisa hidup, membeli beras ikan atau apa,” ujarnya.

Kalla mengungkapkan program BLT dapat didistribusikan selama sebulan sewaktu dia menjadi wapres pada 2005. Pemberian ini juga berimplikasi masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Orang yang tidak bekerja, orang mendapat bisa makan dan sebagainya,” jelasnya.

Sekedar informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang program bantuan sosial (bansos) sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan bansos tunai di nonJabodetabek hingga akhir Desember 2020.

Namun, pemberian besaran kedua bansos ini disesuaikan menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli 2020-Desember 2020. Semula bansos sembako diberikan senilai Rp600.000 bagi masyarakat di Jabodetabek selama tiga bulan sejak April 2020 sampai Juni 2020.

Untuk bansos tunai diberikan bagi masyarakat di non-Jabodetabek sebesar Rp600.000 per bulan pada waktu yang sama.

Kedua bansos ini diberikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah yang tidak termasuk penerima program keluarga harapan (PKH). Pemerintah menganggarkan bansos sembako sebesar Rp6,8 triliun dan bansos tunai sebesar Rp32,4 triliun. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini