Pembukaan masa sekolah 2021 di Pondok Pesantren Gontor (ist)

Hukum & Bisnis (Jakarta) – Di masa pandemi covid-19 ini, banyak lembaga pendidikan utamanya kalangan pondok pesantren yang tidak mempunyai akses ketersediaan alat pencegahan terhadap virus corona. Karenanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk memastikan ketersediaan peralatan tersebut.

“Saya berharap Pak Kepala (BNPB) sebagai Kepala Gugus Tugas bisa memastikan ketersediaan PCR, atau apapun lah namanya terutama buat pesantren itu Pak. Karena enggak mungkin kita meminta pesantren untuk menyediakan alat itu. Alatnya aja mereka enggak pernah lihat, bagaimana mau membeli. Kan akses melakukan itu hanya bisa dilakukan oleh Gugus Tugas atau Dinas Kesehatan setempat Pak,” kata Ace Hasan Syadzili, wakil ketua Komisi VII DPR RI saat mengikuti RDP Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Ace Hasan meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memastikan ketersediaan alat pencegah persebaran virus Covid-19 di lingkungan pesantren. Pasalnya, menurut Ace, pesantren atau sektor pendidikan tidak memiliki akses menyediakan alat-alat pencegahan penyebaran Covid-19.

Selain itu, Ace juga menyinggung rencana revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana yang salah satu materi pokoknya adalah adanya mandatory spending sebesar 2 persen dari APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana. Menurut politisi Partai Golkar itu, adanya mandatory spending sebesar 2 persen dari APBN dan APBD tidak hanya diperuntukan pada aspek penanggulangan, tetapi juga mitigasi bencana.

“Kenapa kami mendorong supaya ada alokasi yang khusus dari APBN untuk penanggulangan bencana, agar kita ini siap menghadapi bencana. Sehingga kalau terjadi bencana non alam seperti sekarang ini tidak perlu melakukan refocusing yang begitu mendasar. Ini kan refocusing kita kena kemana-mana. Kalau misalnya ada anggaran dengan alokasi khusus sesuai dengan APBN maka itu dimungkinkan ada yang namanya dana abadi bencana”, ujar legislator daerah pemilijan (dapil) Jawa Barat II itu.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diadakan pada rapat pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. BNPB mendapat alokasi angggaran sebesar Rp 715.431.113.000. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini