JAKARTA – EKSPLORE (12/9/2018) – Situasi politik pada 2018-2019 memanas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu)) dengan empat coblosan. Pemilihan anggota DPRD Kota/Kabupaten, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Pemilihan Presiden & Wapres (Pilpres). Keempat pemilihan itu dilakukan dalam satu waktu.. Semua bicara politik dan kekuasaan.

Karenanya para calon legislatif (caleg) maupun capres dan cawapres diingatkan agar banyak bicara bagaimana upaya menyejahterakan rakyat serta menjaga persatuan bangsa. Hal itu dilontarkan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) Prof Siti Zuhro di Gedung Nusantara II Kompleks DPR/MPR RI , di Senayan, Rabu (12/9/2018).

Zulkifli mengatakan negeri ini dilahirkan oleh para cendekiawan. Dari tahun 1908 hingga tahun 1945, beragam organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, organisasi para pemuda yang berlatar daerah, NU, Jamiatul Khair, dan yang lainnya bergiat dan bercita-cita mendirikan Indonesia. “Indonesia dilahirkan oleh para intelektual dan cendekiawan,” tutur Zul saat membuka simposium.

Lebih lanjut dikatakan, di tahun 1945, bangsa Indonesia sudah memiliki gagasan ke depan. Disebutnya nama-nama Soekarno, Hatta, dan yang lainnya. Mereka sudah mencanangkan dan memikirkan demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Pikiran para pendiri bangsa semua termuat dalam dasar negara dan konstitusi, yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945.

“Bangsa lain baru memikirkan hal yang demikian 20 tahun kemudian,” kata Zulkifli yang juga ketua umum DPP PAN. Menurut Zul, meskipun para cendekiawan itu berbeda asal-usul, agama, dan aliran politiknya, namun mereka tetap memberi keteladanan, yakni persatuan.

“Meski IJ Kasimo dan Mohammad Natsir berbeda agama dan partai politik, namun mereka tetap bersahabat,” tuturnya. Hal demikian juga terjadi antara Bung Karno dan Buya Hamka.

Diapun mengingatkan, bangsa ini merdeka dengan tujuan bersatu, berdaulat, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Diselenggarakannya Pemilu Presiden (Pilpres) maupun Pemilu Legislatif (Pilleg) merupskan salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan itu. Karenanya, Zulkifli menyayangkan bila realitas pemilu sekarang berbeda dengan tujuan Indonesia merdeka. “Sangat prihatin kalau Pemilu membuat perpecahan,” ujarnya.

Untuk mengatasinya, Zul pun minta agar seluruh eksponen bangsa mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Tentu saja, mantan Menteri Kehutanan ini berharap para pemimpin dan calon pemimpin yang diseleksi melalui Pilpres dan Pilleg agar memberi contoh bagaimana ber-Pancasila yang baik dan benar. Termasuk harus tahu kewajibannya sebagai pejabat pemerintah.

Pejabat, kata Bang Zul, pejabat disumpah untuk melayani masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan taat pada konstitusi, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dengan sikap yang melayani, maka tak akan ada masyarakat yang kelaparan, tak bisa berobat bila sakit, tak bisa bersekolah. Sebaliknya, kalau aparat berpihak maka justru akan menyebabkan perpecahan,” ungkapnya.

Zul pun mengajak jajaran KAHMI yang ada di berbagai posisi agar menjadi pelopor mewujudkan persatuan dan kesejahteraan rakyat.

Masalah Ekonomi

Hal senada juga diungkapkan Siti Zuhro sebelumnya. Zuhro mengingatkan, di tahun politik ini semua pihak jangan hanya membahas masalah politik saja. “Kita juga perlu membahas soal ekonomi kerakyatan,” ujar peneliti senior LIPI ini.

Dia juga memaparkan, Indonesia sebenarnya negara yang kaya namun dilihat dari indeks kebahagian dan ekonomi, masih kalah dibanding dengan negara-negara Asia. “Kita harus mengupayakan minimal setingkat dengan negara-negara ASEAN”, tuturnya.

Kepada seluruh anggota KAHMI, Zuhro minta agar ikut andil membangun ekonomi ummat. “Saatnya kita berkontribusi pada bangsa dan negara,” tambahnya.

Khusus kepada para pasangan Capres-Cawapres, Siti Zuhro yang juga aktif di PP Muhammadiyah ini berharap mereka lebih mengedepankan visi dan misi ekonomi. “Tidak melambung-lambung. Paling penting visi dan misi ekonomi mereka harus membumi,” tegasnya.

Para Capres-Cawapres juga diminta berkaca pada 122 pemerintah daerah yang gagal mengelola jalannya pemerintahan. “Untuk itu KAHMI tegas mengatakan kita jangan gegap gempita saja dalam Pemilu namun juga harus gegap gempita dalam mensejahterakan rakyat.” (b1)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini