(Kisah Kepahlawanan dan Pengkhianatan Tokoh Pergerakan Rakyat Banten)
CE MAMAT — julukan Muhammad Mansur — adalah tokoh PKI di Karesidenan Banten. Dalam pergolakan di Banten paska kemerdekaan, 1945, usai penarikan tentara Jepang, Ce Mamat membentuk Dewan Rakyat. Anggotanya orang-orang radikal dari PKI yang pernah memberontak terhadap pemerintah kolonial Belanda tahun 1926. Banyak di antaranya, eks narapidana Boven Digul.
Mereka sangat militan dan revolusioner. Mereka antikolonial, antifeodalisme dan antikolaborasi dengan eks penjajah Belanda dan Jepang. Bahkan anti pamong praja.
Misi Dewan Rakyat adalah membentuk pemerintahan rakyat mengikuti garis komunisme internasional yang berkiblat ke Uni Soviet. Ce Mamat adalah kader PKI sejak sebelum Indonesia merdeka. Ia ikut
andil dalam pemberontakan mengusir
Belanda bersama ulama dan jawara di
Banten. Itulah sebabnya ia dekat dengan
KH Syam’un, ulama kharismatis ysng
kemudian menjadi komandan Tentara
Keamanan Rakyat (TKR). KH Syam’un
inilah yang kemudian menghentikan
petualangan politik Ce Mamat. Muhammad “Ce Mamat” Mansur juga bersahabat dengan Ahmad Chatib, Residen Banten yang diangkat Bung Karno.
Perjalanan Politik Ce Mamat
Usai pemberontakan komunis yang gagal terhadap pemerintah kolonial Belanda, 1926, Ce Mamat — bekas sekretaris Patai Komunis Indonesia cabang Anyer — kabur ke Singapura karena diburu Belanda. Di Singapura inilah Ce Mamat bertemu Tan Malaka. Sejak itu, ia dekat dengan tokoh kiri penulis buku Madilog yang terkenal itu.
Pulang dari Singapura, 1930, terpengaruhpikiran Tan Malaka, Ce
Mamat mendirikan study club di Palembang. Ia sempat ditahan Belanda. Setelah bebas, Ce Mamat pulang ke Banten, lalu menjadi pokrol (pengacara amatiran tanpa sertifikat).
Ce Mamat sering jadi pembela jawara di meja hijau. Itulah sebabnya banyak jawara jadi pengikut Ce Mamat.
Karena aktivitasnya yang melawan Jepang, Ce Mamat kemudian ditahan pasukan Kempeitai di Tanah Abang, Jakarta. Beberapa hari setelahdeklarasi kemerdekaan Republik Indonesia, 1945, Ce Mamat dibebaskan dari penjara. Ia kembali bergerak melalui payung PKI. Kali ini Ce Mamat “menghadang” tentara Belanda(NICA) yang membonceng Sekutu datang ke Indonesia.
Harry A. Poeze dalam buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 1: Agustus 1945-Maret 1946, menulis: Ce Mamat membantu Tan Malaka dalam pelayaran dari Sumatera ke Jawa pada Juni 1942 ketika zaman Jepang. Ce Mamat masuk dalam kelompok Djojobojo pimpinan
Mr. Mohamad Joesoef di Bandung — seorang lawyer — yang gemar mengorganisir gerakan buruh. Mr. M Joesoep dikenal pula sebagai ketua Persatuan Supir Indonesia (Persi).
M Joesoep juga dekat dengan Kutil, pimpinan gerakan PKI Tegal yang menginisiasi revolusi rakyat 3 daerah (Brebes, Tegal, dan Pekalongan). Mr. M Joesoep ini pula yang membangun kekuatan PKI di Cirebon, yang kemudian melakukan kup deta lokal terhadap pemerintah Karesidenan Cirebon.
Penulis Suharto dalam bukunya berjudul ‘Revolusi Sosial di Banten, 1945-1946: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Dampaknya’ menjelaskan bahwa pemberontakan Dewan Rakyat Ce Mamat terjadi tak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Rakyat Banten saat itu, sedang bersemangat untuk melawan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu ke Indonesiaan, Oktober 1945, sepeninggal Jepang.
Ahmad Chatib — teman seperjuangan Ce Mamat — bekas Digulis dan bekas komandan batalyon PETA di Banten, ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Residen Banten pada 10 September 1945. Ce Mamat, dengan reputasinya sebagai “tokoh rakyat” diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Serang. Tapi Ce Mamat berkhianat. Ia memanfaatkan jabatannya sebagai ketua KNI untuk memprovokasi rakyat melawan pemerintah Republik Indonesia yang dianggapnya sebagai bagian dari penjajah. Struktur pemerintahan yang ada di Indonesia, kata Ce Mamat, hanya penerus dari pemerintah kolonial Belanda yang dipadu dengan sisa-sisa pendudukan Jepang.
Indonesia, ungkap Ce Mamat, butuh Dewan Rakyat. Baru 47 hari menjabat Residen Banten, pada 27 Oktober 1945, Ahmad Chatib diamputasi kekuasaanya oleh Ce Mamat dengan membentuk Dewan Rakyat. Komite Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat, dibubarkan setelah dibentuk Dewan Rakyat.
Tanggal 28 Oktober 1945, Ce Mamat membacakan maklumat bahwa seluruh karesidenan Banten diambil alih oleh Dewan Rakyat. Ahmad Chatib tetap menjadi residen, tapi roda pemerintahan dijalankan Dewan Revolusi, sesuai dengan konsep Ce Mamat.Dewan Rakyat adalah badan eksekutif tertinggi di Karesidenan Banten. Persis seperti posisi Dewan Revolusi yang dibentuk Kol. Untung saat terjadi pemberontakan G30S PKI, 1965. Dewan Revolusi memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan komunis versi Untung.
Dengan kekuasaan besar di tangan, Dewan Rakyat bisa berbuat apa saja. Dalam perjalanannya Dewan Rakyat di Karesidenan Banten makin liar, brutal, dan semena-mena. Dewan Rakyat punya pasukan khusus “Gulkut” yang kejam dan melakukan teror terhadap siapa pun yang tidak mau kerjasama dengan PKI. Gulkut adalah akronim dari ‘gulung bukut’, yang artinya ‘menggulung pamong praja’. Adapun kata yang bunyinya hampir sama yaitu ‘gutgut’ — artinya ‘jawara’.
Laskar Gulkut memang beranggotakan jawara berseragam hitam dengan lencana palu-arit di dada.Laskar Gulkut menculik dan membunuh siapa saja yang mereka anggap antek penjajah dan feodal. Laskar Gulkut menculik Bupati Hilman Jayadiningrat kemudian menjebloskannya ke penjara Serang.
Gara-gara aksi Gulkut itu, Wakil Residen Banten Zulkarnain Surya Kartalegawa melarikan diri ke Priangan.“Beberapa pejabat daerah atau pamong praja yang dianggap pernah kerjasama dengan Belanda dan Jepang dibunuh oleh Laskar Gulkut,” tulis Suharto dalam bukunya.
Akibat ulah Gulkut, situasi Banten makin kacau dan mengerikan. Banyak perampokan, penculikan, dan pembunuhan. Sampai-sampai Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta turun langsung ke Banten, pada 9 sampai 11 Desember 1945. Mohammad Hatta menyatakan anarkisme model Gulkut tidak boleh ada di Republik Indonesia. Gulkut, kata Bung Hatta, harus dibubarkan.
Ce Mamat tak peduli perintah Bung Hatta. Malah melawan. Menurut Ce Mamat, Dewan Rakyat lebih absah sebagai
perwujudan pemerintahan demokrasi
ketimbang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Ce Mamat menilai KNIP adalah pemberian Jepang. Alih-alih patuh instruksi Pusat, Dewan Rakyat malah mempertunjukkan kekuasaannya saat Presiden Soekarno berkunjung ke Rangkasbitung, 10 Desember 1945.
Dewan Rakyat kemudian Membunuh RT Hardiwinangun, mantan Bupati Lebak.
Pembunuhan Hardiwinangun mengakibatkan terjadinya bentrokan antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan pasukan Dewan Rakyat. TKR pimpinan KH Syam’un
kemudian bergerak mengamankan situasi yang kacau, menggempur pasukan Dewan Rakyat. Laskar Dewan Rakyat kocar-kacir.
Setelah menang, Syam’un membebaskan Bupati Hilman Jayadiningrat dari penjara Serang, lalu ia dibawa ke Sukabumi. Berikutnya, TKR menyerang markas besar Dewan Rakyat di Ciomas. Sekali lagi pada 8 Januari 1946, pertempuran pecah antara TKR melawan Dewan Rakyat di Raskasbiting. Dalam peperangan yang berlangdung 24
jam itu, TKR menang. Ce Mamat selaku pemimpin Dewan Rakyat bersama pemimpin kiri lain seperti Aliarkham dan Akhmad Bassaif ditangkap TKR.
Aksi Dewan Rakyat dan Ce Mamat di atas merupakan salah satu bentuk taktik komunis untuk merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah. Dalam melaksanakan strateginya, mula-mula PKI menghasut dan mengintimidasi masyarakat setempat. Mereka menyatakan pemerintah adalah antek kolonial, tidak sah, dan harus diganti.
Kemudian aksi ditingkatkan dengan tindak kekerasan, seperti menculik dan membunuh tokohsipil dan militer yang dianggap sebagai penghalang cita-cita PKI. Setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah membubarkan pemerintahan yang sah dan menggantinya dengan pemerintahan Dewan Rakyat atau Dewan Revolusi.
*Ketua MUI (1995-2015) dan komisioner Komnas HAM (2002-2007)
