Jakarta (Eksplore.co.id) – Kementerian Koperasi dan UKM memerlukan pendataan para pelaku koperasi dan UMKM  terdampak pandemi Covid-19.  Untuk memudahkan pendataan, dipilihlah aplikasi e_Form.

Dengan aplikasi itu, para koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak pandemi virus corona dapat mengisi kuisioner. Data yang masuk  akan terintegrasi dengan big data Kementerian. Selanjutnya  dilakukan pemutakhiran data dan dasar pelaksanaan program tanggap dampak Covid-19.

Para pelaku usaha dan pengurus koperasi diminta menginformasikan kondisi usahanya secara lebih rinci dan spesifik. Karena selain dapat diintegrasikan dengan data terdahulu, juga untuk menghindari duplikasi data. “Dengan e_Form dapat menerapkan kebijakan dan fasilitasi pemerintah bagi para pelaku KUMKM terdampak Covid-19 secara tepat sasaran, karenanua diperlukan data yang akurat,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan, di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Menurut Rully, pemutakhiran data yang lebih detil dan lebih faktual menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan di lapangan. Tentu, kata dia, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat pelaku usaha yang terdampak langsung.

Dia menjelaskan, pendataan ini merupakan tindak lanjut dari program Hotline Pengaduan KUMKM Terdampak Covid-19 yang dibuka sejak 17 Maret 2020. Hotline itu merupakan bentuk respons cepat Kemenkop dan UKM untuk menerima laporan, sekaligus sebagai dasar untuk menyiapkan strategi yang tepat, hingga untuk dapat menyalurkan bantuan sesegera mungkin.

“Kami bekerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait pasokan dan analisis data ini,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Tb. Fiki C. Satari, menambahkan.

Kemenkop dan UKM juga menggandeng berbagai kelompok masyarakat dan pendamping koperasi dan UMKM, yang memiliki jangkauan dan jejaring hingga ke seluruh pelosok Indonesia.Data yang diperoleh dan telah dilengkapi NIK pelaku KUMKM akan dikompilasi dalam sistem terpadu sehingga para pelaku tidak perlu melakukan pengisian data ulang di masa mendatang.

Rully memastikan pendataan ini tidak memungut biaya karena anggaran untuk eksekusi program-program mitigasi ini sudah cair, sehingga tidak ada keharusan bagi para pelaku untuk membayar kompensasi apapun. “Kami paham bahwa sudah banyak beredar pendataan di masyarakat, namun e-form ini sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya data yang akurat dan mutakhir,” kata orang nomor dua di Kementerian Koperasi dan UKM ini.

Dia mengakui, di lapangan sangat beragam kondisi, karakteristik, dan permasalahan KUMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menyalurkan berbagai jenis program dan bantuan agar tepat sasaran. “Oleh sebab itu sirkulasi e-form ini kami lakukan melalui jejaring perangkat organisasi terkait KUMKM, bukan langsung ke masyarakat,” katanya.

E-form Pendataan Koperasi dan UMKM Terdampak Covid-19 ini mulai didistribusikan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Koperasi dan UKM, serta seluruh institusi yang memiliki jejaring dan stakeholder para pelaku KUMKM mulai Senin, 13 April 2020 melalui tautan https://bit.ly/SiapBersamaKUMKM dalam payung program #SiapBersamaKUMKM. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini