Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Agung Sujatmiko.

Jakarta (Eksplore.co.id) – Polemik tentang shadow banking yang diujarkan oleh staf khusus Menteri Koperasi dan UKM yang dimuat di media nasional beberapa waktu yang lalu, akhirnya mendapatkan tanggapan tersendiri dari Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Agung Sudjatmoko. Melalui keterangan tertulisnya yang diterima Eksplore.co.id, Selasa (9/6/2020), Agung menegaskan bahwa pernyataan tentang koperasi diancam delik pidana apabila melakukan praktek shadow banking bisa menimbulkan multitafsir. Selain itu, juga akan ‘membonsai’ koperasi simpan pinjam/kredit dalam mengembangan produk keuangannya.

“Pernyataan itu tidak tepat diucapkan oleh pejabat Kemenkop dan UKM. Itu akan membuat kegaduhan di Gerakan Koperasi karena ada nada menuduh koperasi melakukan pelanggaran atas UU perbankan dan masih banyak lagi yang menimbulkan kegaduhan di gerakan koperasi,” terangnya.

Lebih jauh, Agung menyampaikan, dalam satu dasawarsa ke belakang ini Kemenkop dan UKM memang sudah tidak banyak mengurus koperasi, dan lebih banyak mengurus UKM. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi rakyat pemerintahan tidak berpihak ke koperasi. “Koperasi hanya dijadikan pelengkap penderita dalam dinamika ekonomi, tetapi tidak menjadi mainstream pembangunan demokrasi ekonomi rakyat,” tandasnya.

Sebenarnya, kata Agung, jika sudah terjadi disorientasi kebijakan pembangunan seperti ini, koperasi tidak membutuhkan Kemenkop lagi karena tidak ada fungsi perlindungan dan pengembangan koperasi yang dilakukannya.

Ketika ditanya bagaimana kalau tidak ada Kemenkop? Agung mengatakan, bisa katakan lebih bagus karena dengan tidak ada Kemenkop lagi, koperasi bisa masuk menjadi binaan kementerian teknis lainnya sehingga akan menghilangkan ego sektor di mana Kemendag, Kementan, Kementerian Perindustri dan lainnya dapat membina koperasi sebagai pelaku bisnis seperti pelaku usaha lainnya.

Selain itu, lanjutnya, koperasi mempunyai ciri regulated body yaitu organisasi ekonomi milik anggota yang bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang diputuskan bersama dalam rapat anggota. Agung mengatakan, koperasi di negara lain bisa maju dan berkembang karena diurus secara benar oleh penggiat koperasi, dan mendapatkan perlindungan serta pengembangan bahkan fasilitas yang proporsional dari kebijakan pembangunan negaranya.

Tetapi, lanjut Agung, di negeri tercinta (Indonesia) ini yang terjadi semua memberikan image negatif keberadaan koperasi. Ini bisa terjadi karena didesain agar koperasi sebagai pelaku ekonomi milik anggota sengaja dibonsai oleh kolaborasi penguasa dan pengusaha.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Santoso di sebuah media menyatakan bahwa koperasi diancam delik pidana apabila melalukan praktek shadow banking. Ia juga menyatakan bahwa koperasi tidak boleh mengembangkan produk tabungan, deposito dan simpanan berjangka lainnya. (gus)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini