JAKARTA (Eksplore.co.id) –  Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyarankan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda. Sebab, Muhammadiyah berpandangan,  keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan covid-19.

“Di tengah pandemi covid-19 dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” demikian sikap Muhammadiyah seperti diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9/2020) di Jakarta.

Sebelumnya, sejumlah pihak juga minta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada. Di antaranya, PBNU dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang dipimpin mantan Wapres M Jusuf Kalla.

Muhammadiyah mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera membahas usulan penundaan pilkada itu bersama Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait. “Agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa,” tuturnya.

Mu’ti menuturkan, penundaan Pilkada 2020 ini perlu dilakukan karena alasan kemanusiaan dan keselamatan. Apalagi saat ini kasus covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Bahkan telah muncul klaster-klaster baru. Jumlah korban dari waktu ke waktu juga terus bertambah.

“Kami melihat keadaan ini sangat mengkhawatirkan, dan pelaksanaan Pilkada seperti yang sekarang ini sudah sempat kita saksikan bersama-sama. Baru pada saat pendaftaran dan sosialisasi saja itu sudah terjadi klaster-klaster baru,” katanya.

Dengan pertimbangan itulah Muhammadiyah mengusulkan agar KPU dan pihak-pihak terkait, dalam hal ini DPR dan Kemendagri, itu bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Menurut Mu’ti, dari sisi regulasi sebetulnya ada celah yang memungkinkan untuk menunda Pilkada 2020. Yaitu, diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memiliki kedudukan yang kuat dan sama dengan undang-undang.

“Sesuai UUD, dalam keadaan genting dan memaksa, pemerintah dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya. (Jika) UU diubah, prosesnya lama. Tetapi kalau perppu, wewenangnya kan ada di tangan presiden,” ujarnya.

“Ini situasinya sudah sangat mendesak karena sudah tinggal beberapa bulan saja. Kalau tidak segera diambil keputusan, akan menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Karena itu, perppu memang sangat diperlukan,” tutur Mu’ti mengakhiri pernyataannya. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini