JAKARTA (Eksplore.co.id) – Sejumlah tokoh menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di depan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (18/8/2020) siang. Deklarasi serupa juga dilakukan di sejumlah kota seperti Solo, Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, Makassar, Banjarmasin. Juga di luar negeri seperti AS, Swiss, Australia, dan Qatar.

“Sebagai gerakan moral, tentu tidak sepi dari politik iya. Kita juga berpolitik, tapi politik moral, bukan politik praktis. Gerakan politik moral lebih tinggi dari politk praktis,’’ kata inisiator pembentukan KAMI Prof Din Syamsuddin, usai pembacaan Tuntutan KAMI.

“Ini dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, untuk melakukan social control, pengawasan social. Dengan kritik dengan koreksi sebagai gerakan moral untuk menyampaikan pendapat,’’ kata Din lagi didampingi  sejumlah tokoh seperti Prof Sri-Edi Swasono, putri proklamator  Meuthia F Hatta, Rocky Gerung, tokoh NU Rochmat Wahab, Muhammad Said Didu, Abdullah Hehamahua, Syahganda Nainggilan, Ahmad Yani, Ihsanuddin Noorsy, Nurhayati Assegaff, Lieus Sungkarisma, Prof Refly Harun, dan Prof Chusbul Mar’iyah.

Dan satu lagi, hadir mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Dian Islmaiyati, Ilham Bintang, bersama ratusan elemen masyarakat, termasuk yang bergabung Komunitas UI yang dipimpin Chandra Motik, Forum Purnawirawan Baret Merah, Forum Alumni Perguruan Tinggi se Indonesia, Komunitas Masyarakat Tionghoa, Komunitas Buruh, juga Mujahidah Priyangan, dan Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB).

KAMI juga mendapat dukungan dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan mantan Mensos Bachtiar Chamsyah, putri Bung Karno Rahmawati Soekarnoputri, penyair Taufik Ismail, mantan Menko Polkam Laksamana (purn) Tedjo Edhi Purdiatna, Prof Didiek J Rachbini, dan mantan Mendagri SDyarwan Hamid.

Sebelum pembacaan deklarasi KAMI, diadakan lebih dulu upacara bendera. Meuthia Hatta membacakan teks proklamasi. Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban membacakan teks Pancasila. Sri-Edi memimpin lagu Indonesia Raya.

Usai upacara, diadakan pembacaan  Jati Diri KAMI secara bergantian oleh Ketua Umum PP Wanita Islam Marfuah Musthofa, Raja Samu-samu, Maluku Benny Ahmad, mantan Ketua Komnas HAM Prof Hafis Abbas, Muh Jumhur Hidayat, dan lain-lain.  “KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komite KAMI Ahmad saat ikut membacakan Jati Diri KAMI.

Sedangkan Tuntutan KAMI dibacakan oleh Abdullah Hehamahua, Refly Harun, Syahganda Nainggolan, Muhsin Al-Attas dan Rocky Gerung.  Ada delapan butir Tuntutan KAMI. Pertama,  Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kedua, Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

Ketiga,  Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

Keempat,  Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

Kelima,  Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

Keenam,  Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

Ketujuh,  Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

Kedelapan, Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai satu dari tiga Presidium KAMI, Gatot juga didaulat untuk berorasi. Gatot Nurmantyo menyinggung bahaya proxy war terhadap kedaulatan Indonesia dan oligarki kekuasaan.  Dalam proxy war, penguasaan suatu negara tidak lagi menggunakan perang fisik, tapi cukup menggunakan proxy. Salah satunya dengan melakukan intervensi pemilu dan pemilihan pejabat negara yang bisa dikendalikan oleh pihak asing.

“Pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan jadi boneka untuk kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara,” kata Gatot yang mengenakan jas hitam dan berkopiah hitam.

Gatot mengatakan, proxy war yang terjadi diperburuk dengan tumbuh kembangnya oligarki kekuasaan. Kekuasaan, kata dia, ‘dimainkan’ oleh sekelompok orang dan parahnya lagi dilakukan dengan topeng konstitusi. “Apakah benar sekarang ini terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab,” ujar Gatot.

Dia pun mengungkapkan lagi ucapannya tiga tahun lalu, pada saat pembukaan Kongres Internasional Roundtable Top Exercise untuk Global Security 24 Oktober 2017. Ketika itu, Gatot menyatakan perlunya kewaspadaan terhadap adanya senjata biologis massa yang diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemik.

Diganggu KAMI Tandingan

Acara deklarasi KAMI sempat diganggu oleh unjuk  rasa puluhan orang yang menamakan diri  sebagai KAMI, namun beda kepanjangannya, yaitu  Kesatuan Aksi Milenial Indonesia (KAMI). Mereka menggelar orasi jauh dari luar pagar kawasan Tugu Proklamasi.

Mereka menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan sebuah perkumpulan yang akan mengganggu pemerintahan Joko Widodo. Sugeg Waras, seorang pensiunan kolonel Koppasus yang mengikuti deklarasi KAMI spontan hendak membubarkan KAMI tandingan, namun dicegah polisi yang mengamankan kawasan Tugu Proklamasi. Untung tak terjadi insiden. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini