JAKARTA (Eksplore.co.id) – Apa yang tersisa di balik revisi UU Minerba?  Revisi atas UU Nomor 4/2009 tentang Minerba sudah disahkan DPR dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh ketuanya Puan Maharani. Yaitu, pada 12 Mei 2020.

Revisi UU itu disetujui mayoritas anggota DPR. Dari sembilan fraksi yang ada, hanya Fraksi PKS saja yang menolak. Tidak ada pembacaan pemandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada. Mayoritas setuju sikap fraksi disampaikan secara tertulis dengan alasan waktu sidang sangat sempit karena menjelang waktu berbuka puasa.

Di balik pengesahan revisi UU Minerba tersebut, ada yang menduga semua demi kepentingan para pengusaha, baik konglomerat nasional maupun asing. Sinyalemen itu diungkapkan mantan anggota DPD RI Marwan Batubara kepada Eksplore.co.id.

“UU oligarkis tersebut sangat jelas memihak kepentingan segelintir pengusaha/konglomerat, termasuk negara/perusahaan asing, dibanding kepentingan negara dan rakyat,” tutur Marwan yang juga direktur eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS).

Dari penelusuran dia, diduga ada tujuh pengusaha batubara berada di balik revisi UU itu. Mereka adalah para kontraktror PKP2B Generasi I.  Mereka adalah Tanito Harum (kontrak berakhir: 1/2019), PT Arutmin Indonesia (11/2020), Kaltim Prima Coal (12/2021), Multi Harapan Utama (4/2022), Adaro Indonesia (10/2022), Kideco Jaya Agung (3/2022) dan Berau Coal (9/2025). Mereka berhasil memperpanjang izin usaha penambangannya hingga 20 tahun lagi.

Siapa saja pemilik atau pemegang saham ketujuh perusahaan tersebut? Pertama,  pemegang 100% saham Tanito Harum (luas lahan tambang versi Ditjen Minerba sekitar 1.869 hektar. Versi lain: 36.000 hektar) adalah Kiki Barki dan Anita Barki. Kontrak PKP2B Tanito Harum berakhir 14 Januari 2019 dan telah diperpanjang dalam bentuk izin selama 20 tahun dari Kementerian ESDM pada Januari 2019.

Perpanjangan tersebut melanggar UU Minerba No.4/2009. Karena itu KPK meminta Presiden Jokowi membatalkan perpanjangan izin. Menteri ESDM  Ignatius Jonan mengakui menerbitkan izin dengan melanggar UU No.4/2009. Setelah mendapat copy surat KPK kepada Presiden Jokowi, Jonan mengaku kepada DPR telah membatalkan izin tersebut (20/6/2019).

Kedua,  data tentang pemegang saham Arutmin Indonesia (57.107 hektar) diperoleh dari publikasi Laporan Tahunan Bumi Resources 2018 dan presentasi Ditjen Minerba Februari 2020. Saham Arutmin 70% dikuasai Bumi Resources dan 30% dipegang Bhira Investment Limited, dari India. Sedangkan pemegang saham Bumi Resources antara lain adalah: HSBC, Inggris (22,67%), The NT TST Co. S/A Pathfinder Stratgic Credit LP (3,98%), Damar Reka Energi (3,5%), UBS AG, Swiss (2,65%), Credit Suisse, Swiss (2,49%), Credit Suisse Singapore (2,31%), Raiffeisen Bank Singapore (1,93%), Citibank London (1,23%), Credit Suisse USA (1,23%), dan lain-lain. Selebihnya saham publik (64,7%).

Ketiga,  sumber informasi pemegang saham Kaltim Prima Coal (84.938 hektar) sama seperti Arutmin Indonesia, berasal dari Laporan Tahunan Bumi Resources dan Ditjen Minerba. Saham Kaltim Prima Coal 51% dipegang Bumi Resources, 30% Bhira Investment Limited, India dan sisanya 19% dipegang China Investment Corporation (CIC). Sedangkan pemegang saham Bumi Resources seperti sudah disebutkan di depan.

Keempat, pemegang saham Multi Harapan Utama (MHU) yang menguasai lahan seluas 39.972 hektar adalah Pakarti Putra Sang Fajar (60 %) dan Private Resources Ltd, Australia (40%). Sedangkan saham Pakarti dimiliki dua perusahaan lain, yaitu Bhaskara Alam dan Riznor Rezwara. Di manajemen MHU terdapat nama Reza Pribadi. Reza tercatat sebagai komisaris di MHU dan Pakarti.

Di Riznor, Reza tertulis sebagai pemilik saham bersama Rizal Risjad. Reza sendiri tercatat di eksekutif di Private Resources Pty Ltd, perusahaan yang berkantor di Perth, Australia. Artinya, meskipun Pakarti terdaftar di Indonesia dan Private Resources terdaftar di Australia, Reza merupakan pengurus pada kedua perusahaan tersebut.

“Berarti pemilik kedua perusahaan tersebut, dan juga MHU, dapat saja dikuasai orang yang sama,” kata Marwan. Reza adalah putra pengusaha Henry Pribadi (Liem Oen Hauw), pemilik konglomerasi Napan Group.

Kelima, pemegang saham Adaro Indonesia yang menguasai 31.380 hektar di luar Jawa adalah Adaro Strategic Investments (43,91%), Garibaldi Thohir (6,18%), Edwin Soeryadjaya (3,29%), Theodore P. Rachmat (2,54%), Arini Saraswaty Subianto (0,25%) dan saham publik (43,69%).

Adaro Strategic Investment sendiri dimiliki lima orang pengusaha yaitu Theodore P. Rachmat (melalui Triputra Investindo Arya), Benny Subianto (Persada Capital Investama), Garibaldi Thohir (Trinugraha Thohir), serta Edwin Soeryadjaya, dan Sandiaga Uno (Saratoga Capital).

Keenam, pemegang saham Kideco Jaya Agung (47.500 hektar) adalah Indika Energy (91%) dan Samtan Limited, Korea Selatan (9%). Indika Energy sendiri dimiliki oleh Arsjad Rasjid, Wishnu Wardhana, dan Agus Lasmono. Pemegang saham Indika Energy terdiri atas Indika Inti Investindo (37,79%), Teladan Resources (30,65%), dan Publik (31,56%). Pemilik mayoritas Indika Inti Investindo tercatat sebagai salah satu pemegang saham pengendali Indika Energy adalah Agus Lasmono yang jugs pendiri Indika Group.

Ketujuh,  Berau Coal yang memiliki izin pemanfaatan hutan seluas 108.009 hektar dikuasai Grup Sinar Mas melalui Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE). ACE menyatakan telah menjadi pengendali di Berau Coal secara tidak langsung karena memiliki 94,19% saham di Asia Resources Minerals Plc (ARM). (23/7/2015).

ACE yang disokong dana oleh Grup Sinarmas itu menguasai 84,7% saham di Berau Coal melalui Vallar Investment UK Limited. ACE yang merupakan perusahaan terikat hukum Pulau Virgin, menyelesaikan akuisisi ARM pada 15 Juli 2015. Berau Coal yang sebelumnya perusahaan terbuka, pada 16 November 2017 resmi keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Total produksi ketujuh kontraktor PKP2B di atas diperkirakan sekitar 210 juta ton/tahun. “Jika diasumsikan laba kontraktor sekitar US$10 per ton, maka keuntungan yang dapat diraih setiap tahun adalah sekitar US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 30 triliun,” kata Marwan.

Marean yang juga  Dengan keuntungan yang demikian besar, jelas mereka dapat berbuat banyak untuk memperoleh perpanjangan kontrak dalam bentuk izin, baik melalui perubahan UU Minerba No.4/2009 dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Dengan UU Minerba baru yang disahkan 12 Mei 2020, para pengusaha tambang memperoleh jaminan perpanjangan operasi tambang,” ujar mantan general manager di Indosat ini.

 Dari penelusuran Marwan, diperoleh fakta bahwa pemegang saham perusahaan PKP2B itu berasal dari China, India, Eropa dan Australia. Sebagian besar perusahaan itu terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Ternyata, saham-saham perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut, sekitar 50% dikuasai oleh investor asing. “Dengan begitu, lebih dari 50% saham perusahaan tambang eks PKP2B adalah negara dan investor asing,” kata Marwan.

Dengan penguasaan saham lebih dari 50%, berarti negara dan investor asinglah yang mendapat keuntungan terbesar dari revisi UU Minerba tersebut,” kata Marwan menyimpulkan. Ia berpendapat, hal ini jelas sangat merugikan negara dan rakyat. “Itu dapat dianggap pelanggaran hukum yang serius dan pengkhianatan terhadap konstitusi,” ujarnya.

Juga mengusik rasa keadilan. Sebab, kata dia, UU Minerba No.4/2009 dan konstitusi telah mengatur bahwa aset milik negara, milik rakyat tersebut harus dikelola BUMN bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan memakmurkan segelintir pengusaha.  (ba)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini