BERANDA Blog

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Sidak Presiden, BPJS Kesehatan Salah Kelola?

0


Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, *)

Cukup ramai berita di media online, dengan judul  “Jokowi: Defisit BPJS Kesehatan karena salah kelola”. Sungguh suatu judul berita yang sensi, dan mengundang tanya masyarakat, dalam suasana iuran JKN akan naik 100% untuk peserta mandiri kelas I, dan II, dan 64% untuk kelas III.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan bahwa menyebut defisit BPJS Kesehatan karena kesalahan pengelolaan. Lebih spesifik ia mengatakan kesalahan ada pada pengelolaan iuran peserta mandiri.

Sampai dengan informasi itu, ketegangan saya membaca berita tersebut sudah mulai menurun. Sebab jika yang dimaksudkan salah kelola itu adalah penyimpangan dalam melaksanakan Manajemen BPJS Kesehatan, maka hal tersebut sudah persoalan hukum, dan akan menjadi persoalan besar bagi Direksi BPJS Kesehatan.

Peserta yang paling banyak memanfaatkan pelayanan JKN adalah peserta mandiri, baik kelas I,II, maupun kelas III. tetapi tunggakan yang terbesar juga dari segmen peserta mandiri, sekitar 48%. 

Maknanya di kalangan peserta yang membayar secara mandiri (PBPU dan BP), kesadaran mereka tinggi untuk memanfaatkan pelayanan JKN sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi persoalan terbesarnya juga adalah hampir separuh di antaranya menunggak membayar iuran, setelah mendaftar jadi peserta, dan memanfaatkan pelayanan JKN.

Presiden Jokowi juga harus perlu tahu persis juga, kenapa begitu banyak peserta mandiri yang menunggak,  tentu ada  sesuatu yang salah.  Apakah karena kemauan membayarnya yang rendah, atau kemampuan membayar iuran yang terbatas?  Jokowi dapat menanyakannya langsung kepada Direksi BPJS Kesehatan, yang diamanatkan oleh UU BPJS untuk menagih iuran termasuk yang menunggak.

Jika persoalan banyaknya tunggakan kelas III mandiri, karena mereka tidak mampu, jelas mereka ini bukan sasaran peserta yang dikejar-kejar karena menunggak.  Tetapi mereka harus dibantu untuk mendapatkan PBI APBN atau APBD.

Dan secara bersamaan, peserta PBI yang ternyata masuk katagori tidak miskin, alias mampu, harus dikeluarkan dari PBI dan diharuskan membayar secara mandiri kelas III, atau II atau I.  Jadi tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan fasilitas PBI dari pemerintah, untuk fakir miskin dan tidak mampu.

Kembali pada soal salah kelola BPJS Kesehatan terhadap peserta mandiri yang menunggak, sehingga terjadi defisit. Kita simak apa kata Jokowi berikutnya: “Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Tidak bisa dipungkiri. Presiden benar. Tetapi Presiden Jokowi juga harus tahu apa sebabnya, jangan BPJS Kesehatan disuruh memburu, seperti memburu babi hutan di hutan belantara.  Persoalannya kembali pada  willingness to pay  dan ability to pay.

Tetapi, apakah terjadi defisit itu penyebabnya tunggal, yaitu banyaknya tunggakan peserta mandiri kelas III?. Dari fakta yang ada ternyata tidak tunggal.

Presiden Jokowi perlu tahu juga, bahwa sejak 2014 sampai dengan Juli 2019, besaran iuran bagi PBI sangat rendah, yaitu dimulai dengan Rp. 19.225/POPB, dan tahun 2016 baru dinaikkan menjadi Rp.23.000/POPB.

Alhamdulillah,  Agustus 2019, dinaikkan untuk peserta PBI menjadi Rp.42.000/POPB, sesuai dengan saran DJSN. Iuran yang diberikan Menkeu waktu itu ( 2014 dan 2016) tidak sesuai dengan hitungan keekonomian dan aktuaria, sehingga memang sudah diramalkan terjadi defisit.

Posisi BPJS Kesehatan saat ini, memang berada di posisi tidak boleh ragu dalam melaksanakan perintah UU BPJS dan Presiden Jokowi.  Lihat pasal 38 ayat (1) Direksi    bertanggung    jawab    secara    tanggung renteng  atas  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dari sisi wewenang, UU BPJS memberikan wewenang kepada  Direksi BPJS  sesuai pasal 11 huruf a yaitu “menagih pembayaran Iuran”. Dalam penjelasan ayat a tersebut adalah: Yang  dimaksud  dengan  “menagih”  adalah  meminta pembayaran  dalam  hal  terjadi  penunggakan,  kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran.

Jadi cukup jelas dan terang benderang kewenangan BPJS Kesehatan  melakukan penagihan atas tunggakan iuran. Secara teknis operasional sudah diatur sanksinya pada PP 86/2013. Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Yang menarik, pada saat sidak di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek  Lampung, Jokowi mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien. Ia menyebut sekitar 90% pasien telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Juga menemukan  lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Kemana Peserta PBI?

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 ( bukan 96, 7 juta?)  peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Sementara, peserta dari kategori PBI yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 orang. (sumber CNN Indonesia).

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tutur Jokowi.

Rupanya di RSUD  Dr. H. Abdul Moelek Lampung, Jokowi kecarian pasien penerima PBI, tetapi kebanyakan yang dirawat adalah pasien JKN mandiri.

Pertanyaan Jokowi;  Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu. Perlu segera mendapatkan jawaban.

Apakah memang orang miskin penerima PBI sehat-sehat semua. Apakah mereka semuanya mengetahui sebagai peserta JKN, dan mendapatkan kartu KIS?. Apakah kartu KIS yang  dicetak oleh BPJS Kesehatan sudah diterima oleh mereka yang namanya ada di kartu KIS?. Apakah  ada peserta PBI “hantu”. 

Atau mungkin juga, karena warga miskin itu di pedalaman, perkampungan jauh ke pelosok, tidak mampu untuk pergi ke RS rujukan di kota,  sesuai dengan surat pengantar yang dikeluarkan Puskesmas. Banyak macam hal bisa terjadi bagi kelompok rentan dan miskin.

Hemat saya, DJSN adalah lembaga independen  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,  mengambil inisiatif, untuk menemukan jawaban  atas pertanyaan Presiden Jokowi, melalui monitoring dan evaluasi sebagai salah satu tugas utama  DJSN.

Lanjutkan sidaknya Pak Presiden. Supaya jangan hanya menerima laporan dari para menteri. Para Panglima Talam akan mati kutu, jika Presiden sering turun ke lapangan.

Cibubur, 16 November 2019

*) Ketua DJSN 2011 – 2015; Direktur Social Security Development Institute / jurnalsocialsecurity.com; Dosen FISIP Unas Jakarta.

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Joko-Wiwaha Siap Berkoalisi Menuju Sukoharjo-1

0
Joko Santosa Paloma mengunjungi Wiwaha Aji Santosa di rumahnya (foto ist)

SUKOHARJO (Eksplore.co.id) – Joko Santosa Paloma dan Wiwaha Aji Santosa akhirnya bersatu maju untuk memperebutkan kursi bupati dan waki bupati pada Pilkada 2020 Sukoharjo. Kepastian itu setelah Joko bersama istrinya berkunjung ke rumah Wiwaha, Ahad (22/2/2020).

Ketua Timses Wiwaha Aji Santosa, Suryanto, mengatakan, pertemuan tersebut membuktikan kedua tokoh Sukoharjo ini serius merespon aspirasi dari permintaan berbagai elemen masyarakat, tokoh lintas agama, juga ormas Islam. “Karena warga berharap Joko Paloma dan Wiwaha Aji Santosa bisa bersatu mewujudkan perubahan Sukoharjo yang lebih baik,” katanya.

Oleh karena itu, pertemuan silaturahmi kemarin menunjukkan Joko Paloma dan Wiwaha Aji Santosa sudah serius bersatu demi merespon harapan masyrakat Sukoharjo. Untuk itu tim akan segera menindaklanjuti dengan pertemuan Timses Joko Paloma dan timses Wiwaha Aji Santosa.

Kapan pertemuan kedua pihak akan berlangsung, Suryanto enggan menjawab. Masih dirahasiakan. “Nanti setelah ada pertemuan, kita kabari karena ini menyangkut soal menyatukan misi dan visi dan berbagai program yang kita tawarkan untuk Sukoharjo yang lebih baik. Nanti kita sosiasilasikan misi dan visi serta berbagai program yang terinci dan lengkap mas,” terangnya.

Secara terpisah, Joko Paloma menjelaskan, pertemuan dengan Wiwaha Aji Santosa merupakan ajang silaturahmi. “Pertemuan dengan Pak Wiwaha merupakan ajang silaturahmi dan untuk mempertajam misi dan visi,” kata Joko.

Yang terang, Joko mengaku sangat berterimakasih atas dukungan kuat dari ormas Islam dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya.

Sebelumnya, Joko ‘Paloma’ Santosa merupakan bakal calon bupati Sukoharjo yang diusung dari Partai Gerindra. Saat ini tercatat sebagai anggota DPRD Sukoharjo. Sedangkan, Wiwaha Aji Santosa, bakal calon Bupati usungan PAN. Wiwaha adalah ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sukoharjo. Wiwaha juga aktif menjadi pengurus perguruan bela diri silat di Sukoharjo dan tingkat Jawa Tengah. (taufiq zuliawan/ps)

BTM Pekalongan Peroleh Predikat Koperasi Sehat

0
Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pekalongan mendapat predikat sebagai koperasi syariah yang sehat

PEKALONGAN (Eksplore.co.id) – Pemerintah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pekalongan memberikan predikat kepada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pekalongan sebagai koperasi syariah yang sehat dengan skore 82,5 dan sekaligus melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan tepat waktu.

Dengan hasil penilaian tersebut BTM Pekalongan bisa dijadikan cermin bagi BTM – BTM yang lain baik di kabupaten Pekalongan maupun di Jawa Tengah. Demikian pernyataan Roufah Ainani mewakili kepala Disperidagkop Kabupaen Pekalongan di acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke – IV BMT Pekalongan Tutup Buku Tahun 2019 di Pekalongan, Ahad (23/02/2020).

Lebih jauh Roufah menambahkan, penilaian kesehatan koperasi merupakan sesuatu yang sangat perioritas karena sehatnya sebuah koperasi menjadi ukuran keberlangsungan dari segala kegiatan usaha yang dilakukaan. Selain itu pula penilaian kesehatan merupakan upaya yang serius bagi pengelola dan pengawas yang selalu memperhatikan ratio – ratio dalam menjalankan manajemen perkoperasian. “Kami melihat BTM telah menjalankan semua itu dengan tertib dan sesuai dengan SOP,” terangnya.

Selain menjalankan koperasi yang benar, BTM Pekalongan memiliki komitmen terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Hal ini disampaikan oleh Firdaus Ma’arif mewakili Pengurus Pusat BTM Jawa Tengah. Firdaus mengatakan, dalam kehidupan berorganisasi, kita harus taat kepada berbagai aturan dan keputusan pimpinan.

Demikian pula dalam mengembangkan BTM sebagai satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah di lingkungan Muhammadiyah. BTM hendaknya tunduk dan patuh terhadap berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah. Di antara aturan itu adalah ketentuan tentang mayoritas modal yang harus dimiliki oleh Muhammadiyah dan regulasi tentang satu PDM satu BTM.

“Oleh karena itu, jumlah anggota ex – officio yang mewakili persyarikatan Muhammadiyah di dalam suatu BTM harus mayoritas. Di sisi lain penggabungan atau merger bagi PDM yang memiliki BTM lebih dari satu adalah merupakan suatu keniscayaan,” tandasnya.

Sedangkan Ketua BTM Pekalongan Akhmad Sakhowi dalam sambutannya menyatakan, bahwa BTM sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) telah memberikan kontribusi yang nyata, baik dalam bentuk materi, maupun dukungan terhadap berbagai kegiatan persyarikatan. Sehingga, katanya, keberadaan BTM diminati oleh warga Muhammadiyah di berbagai tempat.

BTM yang sejarahnya berawal dari Pekalongan, mulai berdiri tanggal 5 Januari 1996 dan diresmikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Lukman Harun. Sekarang jaringan BTM telah menyebar di seluruh penjuru tanah air baik di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Bahkan BTM juga memiliki arsitektur keuangan mikro yang kuat mulai BTM primer (daerah), Pusat BTM (Wilayah) dan Induk BTM di pusat.

Selain itu sejak adanya Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) menjadikan literasi dan sosialisasi BTM semakin menggurita. Meski demikian, Sakhowi menekankan perlunya untuk menjaga kelangsungan BTM. Maka peran pengurus dan pengelola BTM harus senantiasa concern untuk menjaga tingkat kesehatannya. “Mengelola suatu BTM tidak boleh asal-asalan, akan tetapi harus didasari dengan pengetahuan dan ketrampilan serta akhlaqul-karimah dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya. (agus yuliawan/ps)

Joko ‘Paloma’ Santosa Semua OK. Ini Kuncinya

0

SUKOHARJO (Eksplore.co.id) – Siapa orang Sukoharjo yang tidak mengenal nama Joko Santosa “Paloma”. Dia dikenal khalayak luas karena kiprahnya yang serba mumpuni. Bisnis OK, politik OK, mengajar juga OK.

Dia adalah mentor bisnis bagi puluhan bahkan ratusan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya di Sukoharjo, tapi juga di daerah lain di Jawa Tengah. Walaupun masih jauh dari sebutan konglomerat, namun Joko termasuk sukses dalam berbisnis di lingkungan Sukoharjo.

Joko berdiri tegak bersama PT Paloma Citra Internasional yang didirikannya pada 2006. Bergerak di banyak bidang. Properti, jasa,  perdagangan ritel, juga konstruksi. Itu sebabnya dia juga tergabung dalam organisasi Gabungan Pengusaha Konstruksi  Nasional Indonesia (Gapeksindo).

Joko Santosa sedang singgah di salah satu usaha ritel di Sukoharjo (foto ist)

Sebetulnya Paloma sudah mulai dirintis sejak Juli 1999. Usaha bermodal sejuta rupiah itu dimulai dengan mendirikan toko asesoris pria dan wanita di daerah Gawok, Gatak, Sukoharjo. Mau tahu berapa pendapatan hari pertama tokonya itu? Rp 26 ribu.

Dari toko asesoris pria dan wanita, usaha Paloma mulai bergerak dengan menambah produknya, yaitu jualan dan penyewaan VCD. Ketika itu sedang maraknya. Omzet perharinya dikenang Joko sebesar Rp 300 ribu.

Agar usahanya bisa lebih berkembang, Paloma pun mengurus perizinan usaha, mulai dari surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), juga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Itu di tahun 2001. Malah 2003 memberanikan diri pindah lokasi usaha ke tempat yang lebih luas.

Di tempat yang baru, Joko Paloma yang didukung istrinya Nurrohmah Prasetyo Utami, melai melirik ke dagangan kebutuhan sehari-hari (consumer goods), alat tulis, dan fesyen. Hingga akhirnya menambah produk usahanya di sektor properti dan konstruksi.

Untuk ikut membesarkan usaha konstruksi, dirangkullah adiknya yang sudah lebih dylu berkecimpung di dunia kontraktor maupun kakak iparnya yang arsitek. Rumah usahanya dinamakan PT Paloma Citra Internasional.

Falsafah Hidup
Alhasil, Joko tak ingin sukses sendirian.
Ada yang menarik dari kisah sukses perjalanan bisnisnya hingga mampu merambah berbagai sektor dan menjadi mentor yang telah melahirkan ratusan wirausaha  sukses di Sukoharjo dan wilayah lainnya.

Joko Paloma mengaku  perjalanan bisnisnya tidak semudah membalikkan tangan. Perlu proses yang lama. Jatuh bangun. Butuh keberanian mengambil keputusan serta selalu berdoa kepada Yang Maha Memberi Rezeki. Perlunya, agar kita selalu diberi petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan juga pertolongan.

Biasa dipanggil Joko Paloma. Si empu nama asli Joko Santosa itu mengaku dari keluarga petani kecil. “Orang tua saya dari petani kecil, sekolah dan kuliah saja harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan sendiri, tapi bagi saya perjuangan harus saya lalui dan berkat doa orang tua saya, saya mampu melewati rintangan saat itu,” kenang Joko, bos Paloma Group dan dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

“Semua orang itu ingin membangun perekonomiam yang lebih baik, namun terkadang masih banyak yang sebatas mimpi saja, belum ada keberanian untuk mengeksekusi mimpinya,” tuturnya sedikit seolah memberi petuah.

Ada beribu alasan orang tidak berani mewujudkan mimpinya yaitu ingin sukses.  Semisal, terlalu banyak pertimbangan, takut risiko gagal, tidak berani keluar dari zona aman.

Padahal kalau kita berani mengambil tindakan, kata pria yang kini juga tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukoharjo, pasti ada  hikmah pelajaran yang baik dan bisa mengangkat derajat  kita. Termasuk di kehidupan bisnis kita. “Yang tentu tak boleh ditinggalkan adalah jangan sampai lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu diberi petunjuk, bimbingan dan perlindungan juga keselamatan. .

Bagi Joko Paloma, di dunia bisnis, terdapat masa atau proses perubahan yang meliputi tiga tahapan. Pertama,  di  wirausaha kita harus fokus menjalankan bisnis. Pelaku usaha kerap gagal pada tahap ini. Tapi kita jangan sampai menyerah.

Tahap kedua,  ini fase stabil. Di fase ini pelaku usaha bisa berhasil dalam membangun  bisnis dan mulai mendapatkan pelanggan. Tahap ketiga,   masa di mana fase bisnis yang dijalankan telah memiliki pelanggan setia. Untuk melewati masa ini tentu harus diimbangi  manajemen yang efesien,  SDM yang baik dan jaringan  loyal. .(taufiq zuliawan)

Kembangkan Microfinance, Induk BTM Rangkul Perguruan Tinggi

0
Lokakarya Nasional Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) di Yogyakarta, 20 Februari 2020,

YOGYAKARTA (Eksplore.co.id) – Untuk terus memperkuat brand dan sebagai sarana sosialisasi, Induk BTM melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Dalam acara Lokakarya Nasional Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) di Yogyakarta, 20 Februari 2020, Induk BTM menandatangani naskah kerjasama dengan Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) dan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus).

Ketua Induk BTM Drs. Akhmad Suud. MSi menjelaskan, dengan melakukan MOU bersama universitas, diharapkan banyak masukan dari para pakar ekonomi Islam bagi pengembangan BTM ke depan. Terlebih karena BTM sebagai bagian dari microfinance syariah, dapat dikatakan masih baru.

“Dengan adanya MOU tersebut diharapkan ada masukan akademis untuk pengembangan BTM,” kata Akhmad Suud.

Sementara itu, Prof. Olivia Fachrunnisa, Ph. Dekan Fakultas Ekonomi Islam Universitas Sultan Agung Semarang, menambahkan, kerjasama yang dilakukan antara Unissula dengan Induk BTM merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Di Unissula sendiri, terdapat tiga pusat studi yang ada. Pusat Studi Islam, Pusat Studi Ekonomi Kreatif, dan Pusat Studi ekonomi Lingkungan. Pusat Studi Ekonomi Islam inilah yang kini menjalin kerjasama dengan BTM.

Melalui Pusat Studi Ekonomi Islam ini, Unissula konsens untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda. Misalnya saja edukasi tentang koperasi microfinance sebagai lembaga keuangan yang sejatinya menjadi penopang perekonomian bangsa.

“Koperasi microfinance yang terdiri atas unit-unit usaha termasuk BTM inilah yang menjadi harapan pengembangan pusat studi kami yang memiliki di dalamnya dosen-dosen yang expert untuk bisa saling bersinergi. Sinergi ini akan bisa membuat mahasiswa kami yang ada, melakukan kajian dan penelitian, atau bisa menggunakan atau mengobservasi BTM,” kata Olivia Fachrunnisa.

Lebih lanjut Olivia Fachrunnisa juga berharap agar potensi yang dimiliki Unnisula bisa menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi bangsa melalui microfinance yang betul-betul syariah.

Di tempat yang sama, Dekan FE. Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Dr Haerudin MT menyatakan, sosialisasi BTM perlu menjadi pertimbangan para pengurus. Hal ini karena di Jawa Tengah sendiri keberadaan BTM masih belum merata. Padahal targetnya Satu BTM Satu PDM. Baru berkembang di Jawa Tengah bagian barat.

Sementara itu BMT yang lebih dulu ada, dicatat belum banyak dikonversi menjadi BTM. Padahal secara administratif di Muhammadiyah sendiri Maal dalam BMT sudah harus ditangani LAZISMU.

“Dengan jalinan kerjasama inilah, maka Unimus ingin dapat membantu mempermudah konversi BMT ke BTM. Selain itu juga sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi kami,” kata Haerudin.

Menurut dia, konversi BMT ke BTM bukan perkara yang mudah. Hal ini karena harus memasukkan secara administrasi 51% sahamnya ke perserikatan.

Nama Calon Kepala Daerah Partai Golkar Masih di Provinsi

0
Poster Barita Putra, Bakol Calon Bupati Humbang Hasundutan

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Semua nama-nama calon kepala daerah pada Pilkada 2020 dari Partai Golkar saat ini sedang digodok di tingkat provinsi.  Termasuk untuk Pilkada di Kabupaten Humbalang Hasundutan  (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga. Menurut dia,  partainya sampai saat ini belum menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang akan berlangsung pada September 2020.

”Siapa pasangan calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar di beberapa daerah di Sumatera Utara yang ikut menggelar Pilkada 2020 sampai sekarang masih diproses di tingkat prrovinsi,” kata Lamhot Sinaga kepada wartawan di ruang kerjanya Gedung DPR Jakarta (17/2/2020).

Lamhot menjelaskan, saat ini proses penjaringan dan pencalonan di tingkat kabupaten dan kota sudah selesai. Sekarang sedang digodok di tingkat provinsi. Setelah itu baru diserahkan ke DPP untk diputuskan atau ditetapkan. “Nanti tingkat provinsi yang akan mengirimkan pasangan calon. Minimal tiga pasang dan maksimal lima pasang calon per kabupaten dan kota dikirim ke DPP Golkar,” tuturnya.

Dijelaskan pula,  dalam menentukan pasangan calon kepala daerah yang diusung, Partai Golkar juga melakukan survei internal yang akan menilai elaktabilitas dari pasangan calon kepala daerah yang diusulkan ke DPP Partai Golkar. Partai Golkar akan memprioritaskan kader, tetapi bukan berarti kader harus nomor satu, tapi bisa di posisi kedua.

”Kombinasi pasangan calon kepala daerah yang akan diusung Partai Golkar bisa antara kader dan non kader, atau sebaliknya, Non kader- kader,” ujar Lamhot mengakhiri penjelasannya.

Khusus Pilkada Kabupaten Humbahas, sejumlah nama ssudah mendaftar lewat partai beringin ini.  Di antaranya terdapat nama Berry Bareta Purba. Bahkan namanya sudah diusulkan oleh Forum Komunikasi Pomparan Toga Simamora (FPTS).

Berry adalah kader Partai Golkar yang aktif di berbagai organisasi profesi. Misalnya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Eknik Mekanikal Elektrikal (DPP Aptek Indonesia).

Berry juga aktif Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi (ARDIN) indonesia. “Saya mau ikut Pilkada di Humbahas kalau memang mendapat dukungan dari masyarakat,” kata Berry.

Kabarnya Ketua DPD Partai Golkar Humbahas juga ikut kompetisi di Pilkada. Demikian pula Bupati petahana Dosmar Banjarnahor akan maju lagi melalui PDI Perjuangan. (ba4)

Koperasi Iko Sero Siap Ekspor Bumbu Rendang Hingga 480 Ton

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Inilah untungnya jika para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhimpun dalam koperasi. Dapat memproduksi barang dalam jumlah besar untuk menenuhi permintaan pasar yang luas.

Contohnya ini. Sebanyak 43 UMKM yang tergabung dalam Koperasi Iko Sero Payakumbuh, siap mengekspor 480 ton bumbu rendang ke Arab Saudi. Ekspor bumbu sebanyak itu untuk mencukupi kebutuhan makan sekitar 120 ribu orang jamaah haji asal Indonesia di musim Haji tahun ini.

Rencana ekspor 480 ton bumbu rendang tersebut dari asumsi per jamaah mengkonsumsi 2 kilogram rendang selama 40 hari. Gebrakan Koperasi Iko Sero ini difasilitasi oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) yang sukses menggaet perusahaan katering asal Arab Saudi yakni Al Bait Maamour For Umra Service.

Pembina Koperasi Iko Sero sekaligus Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz mengatakan, ekspor bumbu rendang tersebut merupakan sejarah bagi UMKM Indonesia yang bisa menembus pasar luar negeri. “Apalagi untuk persediaan makanan jamaah Haji, karena tak bisa sembarangan. Kami hanya ekspor bumbu dan juru masaknya. Sementara daging memang tidak mau pakai dari sini, tapi lebih bagus dari sana,” kata Erwin dalam acara penandatanganan MoU antara Koperasi Iko Sero dengan Al Bait Maamour For Umra Service di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Erwin melanjutkan, dalam dua bulan ke depan, koperasi akan mulai beroperasi. Ditargetkan bisa memfasilitasi produk UMKM hingga10 ton per hari. “Kita ingin menunjukkan ke Menteri Koperasi dan UKM bahwa UMKM kita mampu mandiri. Kalau ordernya sudah jelas begini, pihak swasta diharap mau membantu untuk memfasilitasi termasuk pembiayaan. Jadi selama 40 hari total kita kirim 480 ton bumbu rendang,” katanya.

Menurut Erwin, dengan sentuhan teknologi modern, bumbu rendang diklaim bisa bertahan selama setahun, tanpa bahan pengawet dan cita rasa yang tidak berubah. Potensi ekspor ke negara-negara lain kata Erwin, kini terbuka lebar. Untuk itu, pihaknya akan menyasar negara-negara yang punya tenaga kerja Indonesia, seperti Malaysia dan Hong Kong. “Ini role model pertama di Indonesia. Harapannya presiden untuk menjaga koperasi dan UMKM tumbuh dengan baik. Ini sebagai pembuka,” katanya.

Agar Koperasi dan UMKM berkembang pesat, Pemerintah Daerah Payakumbuh berjanji akan membuat fasilitas UKM dengan skala industri dan biaya APBD dalam memenuhi permintaan yang lebih besar. “Selama ini UMKM membuat sendiri-sendiri dengan keterbatasannya. Kalau diminta dalam jumlah besar, UMKM tidak mampu. Jadi pemerintah membuatkan fasilitas yang berskala indutri,” imbuhnya.

Menkop dan UKM Teten Masduki tentu menyambut baik rencana tersebut. Ia menyampaikan, para UMKM harus melihat potensi ekspor di sektor kuliner yang sangat besar mulai dari Aceh-Papua.

“Kita kalahlah dengan Vietnam, mereka kan restauran banyak banget. Ini yang ingin didorong presiden. Bumbu rendang ini sudah memiliki nama pabrikasi standar industri. Bukan cuma di Timur Tengah, mulai dari Malaysia, Hong Kong, Thailand dan Korsel, tak cuma jadi pasar TKI tapi juga makanan, serta fesyennya,” tutur Teten.

Menkop menegaskan, justru yang difasilitasi adalah special price untuk pengiriman lewat udara. “Dengan Pak Erick (Menteri BUMN) akan dibicarakan supaya Garuda mensubsidi ini (kargo makanan). Karena tidak selamanya kargo penuh. Belajar di Thailand itu dimanfaatkan untuk mengirim bumbu-bumbu ke jaringan restoran,” ujarnya.

Dia melihat, saat ini teknologi makanan sudah sangat canggih. Terutama dari segi bentuk kemasan kaleng yang mudah dibawa dan mudah untuk dimakan. “Kita mau nggak cuma rendang, tapi juga orang bisa makan sop buntut instan seperti Sop Buntut Makmun, juga rawon, dan lainnya,” kata Teten. (bs2)

Insiden Salah Ketik, Perumus Omnibus Law Dituntut Minta Maaf

0
Ilustrasi

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Salah ketik narasi dalam Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja bergulir menjadi bola panas. Bahkan, Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menilai kesalahan tersebut sudah masuk kategori kecelakaan akademik.

Dia menegaskan para perumus draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus bertanggung jawab atas persoalan salah ketik narasi pasal.

“Termasuk yang ikut serta melakukan kajian akademik, menjadi kewajiban moral bertanggung jawab kepada publik untuk menjelaskan kenapa bisa muncul narasi seperti itu,” kata Emrus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Menurut dia, RUU yang diajukan ke DPR RI selalu dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali RUU APBN, RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

“Saya berhipotesa ringan, ini bukan sekadar kesalahan ketik seperti diduga Mahfud MD sebagai suatu kemungkinan. Tetapi, merupakan pekerjaan yang dilakukan secara serius, penuh kehati-hatian, apalagi telah melalui kajian akademik,” katanya lagi.

Terlepas dari apa agenda di balik pembuatan narasi tersebut, ia menilai rumusan tersebut dapat dikategorikan sebagai kecelakaan akademik dari aspek konstitusi dan demokrasi.

“Tidak ada salahnya mereka semua pihak yang terkait menyampaikan permohonan maaf,” ujar Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut.

Emrus menilai pasal 170 ayat (1) RUU Cipta Kerja tidak mempunyai pijakan konstitusional, karena jelas tertuang dalam konstitusi bahwa pembuatan dan atau perubahan UU merupakan produk DPR bersama dengan pemerintah pusat (lembaga kepresidenan).

Draf RUU Cipta Kerja pasal 170 ayat (1) berbunyi, “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini.”

Pada ayat (2) berbunyi, “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Selain inkonstitusional, kata dia, isi ayat tersebut memberikan keleluasaan dan kewenangan yang luar biasa kepada pemerintah pusat, hampir tanpa batas.

“Bayangkan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih rendah dari UU, bisa mengubah isi pasal dan atau ayat dari suatu UU. Sangat mengejutkan kita semua,” katanya lagi.

Narasi yang termuat pada pasal 170 tersebut, kata dia, sekaligus membuktikan lemahnya komunikasi pelibatan publik, khususnya semua pemangku kepentingan oleh pemerintah pusat dalam proses merumuskan teks Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Dengan kata lain, isi pasal yang terkesan otoriter tersebut tidak akan terjadi jika rumusan RUU Cipta Kerja dihasilkan melalui proses komunikasi transparansi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui ada kesalahan ketik dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Ya, tidak bisa dong PP melawan UU, peraturan perundang-undangan itu, saya akan cek, nanti di DPR akan diperbaiki mereka bawa DIM (daftar isian masalah) untuk itu, gampang itu, teknis,” kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (17/02/2020). (ps)

Postingan Terkini

Advertisement
WhatsApp chat