BERANDA blog

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Sidak Presiden, BPJS Kesehatan Salah Kelola?

0


Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, *)

Cukup ramai berita di media online, dengan judul  “Jokowi: Defisit BPJS Kesehatan karena salah kelola”. Sungguh suatu judul berita yang sensi, dan mengundang tanya masyarakat, dalam suasana iuran JKN akan naik 100% untuk peserta mandiri kelas I, dan II, dan 64% untuk kelas III.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan bahwa menyebut defisit BPJS Kesehatan karena kesalahan pengelolaan. Lebih spesifik ia mengatakan kesalahan ada pada pengelolaan iuran peserta mandiri.

Sampai dengan informasi itu, ketegangan saya membaca berita tersebut sudah mulai menurun. Sebab jika yang dimaksudkan salah kelola itu adalah penyimpangan dalam melaksanakan Manajemen BPJS Kesehatan, maka hal tersebut sudah persoalan hukum, dan akan menjadi persoalan besar bagi Direksi BPJS Kesehatan.

Peserta yang paling banyak memanfaatkan pelayanan JKN adalah peserta mandiri, baik kelas I,II, maupun kelas III. tetapi tunggakan yang terbesar juga dari segmen peserta mandiri, sekitar 48%. 

Maknanya di kalangan peserta yang membayar secara mandiri (PBPU dan BP), kesadaran mereka tinggi untuk memanfaatkan pelayanan JKN sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi persoalan terbesarnya juga adalah hampir separuh di antaranya menunggak membayar iuran, setelah mendaftar jadi peserta, dan memanfaatkan pelayanan JKN.

Presiden Jokowi juga harus perlu tahu persis juga, kenapa begitu banyak peserta mandiri yang menunggak,  tentu ada  sesuatu yang salah.  Apakah karena kemauan membayarnya yang rendah, atau kemampuan membayar iuran yang terbatas?  Jokowi dapat menanyakannya langsung kepada Direksi BPJS Kesehatan, yang diamanatkan oleh UU BPJS untuk menagih iuran termasuk yang menunggak.

Jika persoalan banyaknya tunggakan kelas III mandiri, karena mereka tidak mampu, jelas mereka ini bukan sasaran peserta yang dikejar-kejar karena menunggak.  Tetapi mereka harus dibantu untuk mendapatkan PBI APBN atau APBD.

Dan secara bersamaan, peserta PBI yang ternyata masuk katagori tidak miskin, alias mampu, harus dikeluarkan dari PBI dan diharuskan membayar secara mandiri kelas III, atau II atau I.  Jadi tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan fasilitas PBI dari pemerintah, untuk fakir miskin dan tidak mampu.

Kembali pada soal salah kelola BPJS Kesehatan terhadap peserta mandiri yang menunggak, sehingga terjadi defisit. Kita simak apa kata Jokowi berikutnya: “Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Tidak bisa dipungkiri. Presiden benar. Tetapi Presiden Jokowi juga harus tahu apa sebabnya, jangan BPJS Kesehatan disuruh memburu, seperti memburu babi hutan di hutan belantara.  Persoalannya kembali pada  willingness to pay  dan ability to pay.

Tetapi, apakah terjadi defisit itu penyebabnya tunggal, yaitu banyaknya tunggakan peserta mandiri kelas III?. Dari fakta yang ada ternyata tidak tunggal.

Presiden Jokowi perlu tahu juga, bahwa sejak 2014 sampai dengan Juli 2019, besaran iuran bagi PBI sangat rendah, yaitu dimulai dengan Rp. 19.225/POPB, dan tahun 2016 baru dinaikkan menjadi Rp.23.000/POPB.

Alhamdulillah,  Agustus 2019, dinaikkan untuk peserta PBI menjadi Rp.42.000/POPB, sesuai dengan saran DJSN. Iuran yang diberikan Menkeu waktu itu ( 2014 dan 2016) tidak sesuai dengan hitungan keekonomian dan aktuaria, sehingga memang sudah diramalkan terjadi defisit.

Posisi BPJS Kesehatan saat ini, memang berada di posisi tidak boleh ragu dalam melaksanakan perintah UU BPJS dan Presiden Jokowi.  Lihat pasal 38 ayat (1) Direksi    bertanggung    jawab    secara    tanggung renteng  atas  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dari sisi wewenang, UU BPJS memberikan wewenang kepada  Direksi BPJS  sesuai pasal 11 huruf a yaitu “menagih pembayaran Iuran”. Dalam penjelasan ayat a tersebut adalah: Yang  dimaksud  dengan  “menagih”  adalah  meminta pembayaran  dalam  hal  terjadi  penunggakan,  kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran.

Jadi cukup jelas dan terang benderang kewenangan BPJS Kesehatan  melakukan penagihan atas tunggakan iuran. Secara teknis operasional sudah diatur sanksinya pada PP 86/2013. Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Yang menarik, pada saat sidak di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek  Lampung, Jokowi mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien. Ia menyebut sekitar 90% pasien telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Juga menemukan  lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Kemana Peserta PBI?

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 ( bukan 96, 7 juta?)  peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Sementara, peserta dari kategori PBI yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 orang. (sumber CNN Indonesia).

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tutur Jokowi.

Rupanya di RSUD  Dr. H. Abdul Moelek Lampung, Jokowi kecarian pasien penerima PBI, tetapi kebanyakan yang dirawat adalah pasien JKN mandiri.

Pertanyaan Jokowi;  Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu. Perlu segera mendapatkan jawaban.

Apakah memang orang miskin penerima PBI sehat-sehat semua. Apakah mereka semuanya mengetahui sebagai peserta JKN, dan mendapatkan kartu KIS?. Apakah kartu KIS yang  dicetak oleh BPJS Kesehatan sudah diterima oleh mereka yang namanya ada di kartu KIS?. Apakah  ada peserta PBI “hantu”. 

Atau mungkin juga, karena warga miskin itu di pedalaman, perkampungan jauh ke pelosok, tidak mampu untuk pergi ke RS rujukan di kota,  sesuai dengan surat pengantar yang dikeluarkan Puskesmas. Banyak macam hal bisa terjadi bagi kelompok rentan dan miskin.

Hemat saya, DJSN adalah lembaga independen  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,  mengambil inisiatif, untuk menemukan jawaban  atas pertanyaan Presiden Jokowi, melalui monitoring dan evaluasi sebagai salah satu tugas utama  DJSN.

Lanjutkan sidaknya Pak Presiden. Supaya jangan hanya menerima laporan dari para menteri. Para Panglima Talam akan mati kutu, jika Presiden sering turun ke lapangan.

Cibubur, 16 November 2019

*) Ketua DJSN 2011 – 2015; Direktur Social Security Development Institute / jurnalsocialsecurity.com; Dosen FISIP Unas Jakarta.

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Kemenkes Terbitkan Protokol Covid-19 Bagi Aparat

0
“Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri agar mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk menerapkan pencegahan penularan Covid-19,” kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin (25/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/ MENKES/334/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 bagi Aparat yang Melaksanakan Tugas Pengamanan dan Penertiban Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

“Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, TNI dan Polri agar mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk menerapkan pencegahan penularan Covid-19,” kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin (25/5/2020).

Aparat dalam melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban pada pandemi Covid-19 berhadapan langsung atau kontak dengan masyarakat, sehingga berisiko terjadi penularan penyakit tersebut.

Jadi, pelaksanaan tugas ini memerlukan protokol pencegahan penularan bagi aparat yang melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

“Saya harapkan protokol itu dilaksanakan dengan penuh tangung jawab agar bisa bertugas bisa dengan aman dan terhindar dari Covid-19,” ujarnya.

Berikut ini protokol pencegahan yang perlu dilakukan antara lain :

  1. Pastikan aparat dalam kondisi sehat sebelum bertugas di lapangan. Apabila terdapat keluhan demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas agar tidak ditugaskan dan istirahatkan di rumah.
  2. Gunakan pakaian kerja saat bertugas, dengan baju berlengan panjang.
  3. Wajib menggunakan masker, faceshield, dan sarung tangan.
  4. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
  5. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
  6. Tetap memperhatikan jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan dengan masyarakat atau rekan kerja pada saat bertugas.
  7. Apabila aparat harus melakukan kontak fisik dengan masyarakat, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
  8. Terapkan waktu kerja 8 jam sehari atau maksimal 12 jam/hari, 40 jam seminggu.
  9. Saat pulang bertugas jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
  10. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit sehari serta istirahat cukup. Bila perlu konsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C.
  11. Lakukan pemantauan kesehatan secara berkala termasuk pemeriksaan rapid test Covid-19 atau sesuai indikasi medis.
  12. Pastikan kendaran operasional yang digunakan dibersihkan secara berkala dengan desinfektan.
  13. Setiap aparat yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan setempat, dan dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria Covid-19 ODP, PDP, dan kasus konfirmasi positif Covid-19. (mam)

 

 

Pemerintah Akui Masih Hadapi Situasi Berat

0
“Kami meminta masyarakat mempunyai paradigma baru guna mengantisipasi pandemi Covid-19 berkepanjangan,” kata Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta pada Minggu (24/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah Indonesia mengungkapkan situasi yang dihadapi Indonesia masih berat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Kejadian ini membuat sulit untuk kembali ke masa normal sebelum pandemi Covid-19.

“Kami meminta masyarakat mempunyai paradigma baru guna mengantisipasi pandemi Covid-19 berkepanjangan,” kata Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta pada Minggu (24/5/2020).

Walaupun demikian kegiatan bahkan produktivitas yang dilakukan masyarakat tidak boleh menurun yang dibarengi dengan menaati protokol kesehatan. Hal yang dimaksud adalah pola hidup secara bersih dan sehat sepertu rajin mencuci tangan dan menggunakan masker.

Sekedar informasi, sampai Minggu (24/5/2020) pukul 12.00 WIB sebanyak 22.271 kasus positif Covid-19 atau naik 526 kasus positif Covid-19. Dari angka ini sebanyak 5.402 orang sembuh atau bertambah 153 orang sembuh dan 1.372 orang meninggal atau bertambah 21 orang meninggal dunia. (mam)

 

 

Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB III

0
“Alasan perpanjangan PSBB itu lantaran Kota Bekasi merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan episentrum Covid-19 yakni DKI Jakarta,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Minggu (24/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah Kota Bekasi (Pemkot) Jawa Barat (Jabar) sudah mengajukan usulan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap IV ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tiga hari yang lalu.

Karena, pemberlakuan PSPB tahap III akan berakhir pada 26 Mei 2020 lantaran hasil yang dicapai belum sesuai harapan Pemkot Bekasi.

“Alasan perpanjangan PSBB itu lantaran Kota Bekasi merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan episentrum Covid-19 yakni DKI Jakarta,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Minggu (24/5/2020).

Rahmat tidak menyebutkan berapa lama perpanjangan PSBB yang diajukan Pemkot Bekasi ke Pemprov Jabar. Namun, dia menyebutkan pemberlakukan ini tidak lepas dari kondisi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masih menjadi episentrum terutama Jakarta.

“PSBB tak bisa dilepas begitu saja meski jumlah kasus Covid-19 di Kota Bekasi belakangan ini terus stagnan,” jelasnya.

Pemberlakuan PSBB mengatur masyarakat untuk tidak berkerumun hingga tidak banyak melakukan pergerakan. Kalau pemberlakukan ini selesai, maka ini dikhawatirkan merepotkan penanganan Covid-19.

“Pertumbuhan Covid-19 di Kota Bekasi hanya 0,71%, artinya, satu orang yang tertular virus belum tentu menularkan ke satu orang lainnya,” jelasnya.

Sekedar informasi, berdasarkan corona.bekasikota.go.id terdapat 288 kasus Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Dari jumlah itu sebanyak 235 pasien sembuh dan 31 orang meninggal dunia. (mam)

 

KPU Bantah Kebocoran dan Peretasan DPT Pemilu 2014

0
“KPU telah menelusuri dan melakukan pengecekan data yang di-posting akun Twitter @underthebreach yang mengklaim telah meretas pangkalan data (database) KPU,” kata Komisioner KPU Viryan Azis pada Minggu (24/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim tidak terjadi kebocoran dan hacking (peretasan) terhadap data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang dimilikinya. Jadi, kondisi data DPT Pemilu 2014 masih baik dan aman.

“KPU telah menelusuri dan melakukan pengecekan data yang di-posting akun Twitter @underthebreach yang mengklaim telah meretas pangkalan data (database) KPU,” kata Komisioner KPU Viryan Azis pada Minggu (24/5/2020).

Akun Twitter @underthebreach mengklaim memiliki data pemilih sebanyak 200 juta. Akun ini menunjukkan contoh tampilan data DPT Pemilu 2014 untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Namun, Viryan membantah data yang ditampilkan pada akun twitter tersebut adalah data November 2013 dengan format pdf. Format ini sama dengan yang KPU berikan kepada pihak eksternal.

“Pemberian data ini dilakukan dengan berita acara dan menandatangani surat pernyataan resmi,” jelasnya.

Surat pernyataan yang dimaksud menyatakan bahwa data DPT adalah data rahasia dan hanya untuk kepentingan pemilu.

KPU melindungi data pribadi sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Begitupula data DPT Pemilu 2019. “KPU tidak pernah memberikan data secara utuh kepada pihak eksternal selama penyelenggaraan pemilu 2019,” paparnya.

Data yang diberikan dengan mengganti beberapa digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) dengan tanda bintang/

Sebelumnya, suatu kabar menyebutkan jutaan data kependudukan milik warga Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Data tersebut diklaim merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Kabar kebocoran ini diungkap pertama kali oleh akun Twitter @underthebreach pada Kamis (21/5/2020). Dia menyebutkan hacker mengambil data tersebut dari situs KPU pada tahun 2013.

Data DPT 2014 yang dimiliki sang peretas disebut berbentuk file berformat PDF. Berdasar bukti tangkapan gambar yang diunggah di forum tersebut, sang peretas memiliki 2,3 juta data kependudukan.

Data tersebut berisi sejumlah informasi sensitif, seperti nama lengkap, nomor kartu keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, serta beberapa data pribadi lainnya. (mam)

 

RUU Cipta Kerja Diklaim Solusi Kesenjangan Digital

0
Komisi I DPR menilai kesenjangan informasi dan kesenjangan digiral masih terjadi di Indonesia pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Komisi I DPR menilai kesenjangan informasi dan kesenjangan digiral masih terjadi di Indonesia pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah.

“Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah dan saat ini dibahas oleh DPR RI, juga mengatur dan menyederhanakan aturan tentang komunikasi, telekomunikasi dan informasi,” kata Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid pada Sabtu (23/5/2020).

Pasal 34 b RUU Cipta Karya berisi pelaku usaha, yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat perpergunakan untuk keperluan telekomunikasi, wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif tersebut kepada penyelenggara telekomunikasi.

Jadi penyelenggara infrastruktur bangun tower lalu tidak digunakan dan diperuntukan untuk sendiri. Model infrastructure sharing telah diterapkan sektor telekomunikasi di negara maju yakni infrastruktur dibangun bersama dengan saling menguntungkan antara berbagai pihak.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi mencakup seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan secara lebih efisien, lebih cepat, dan lebih menyeluruh.

Aturan ini diyakini akan dapat diterima oleh masyarakat, karena penggunaan infrastuktur menara telekomunikasi yang tidak efisien dan dibangun masing-masing dianggap merusak estetika daerah.

“Dengan aturan ini dapat mendorong estetika daerah menjadi lebih baik, dan tidak perlu membangun banyak menara pemancar telekomunikasi karena nanti akan bisa dilakukan dengan sharing,” jelasnya. (mam)

Polri Siapkan Strategi Sekat Arus Balik Lebaran 2020

0
Polri akan melakukan penyekatan arus balik untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Langkah itu telah disiapkam suatu strategi oleh sejumlah titik.

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Polri akan melakukan penyekatan arus balik untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Langkah itu telah disiapkam suatu strategi oleh sejumlah titik.

“Penyekatan tersebut dikoordinasikan oleh kepolisian daerah (Polda) setempat seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten,” kata Kepala Divisi Humas Polri Bigjen Pol Argo Yuwono dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta pada Sabtu (23/5/2020).

Di Pulau Jawa Timur penyekatannya antarprovinsi di jalur tol wilayah Sragen. Langkah ini dilakukan Polri dan TNI yang tergabung dalam tim Operasi Ketupat yang akan bekerja saat Hari Raya Idul Fitri.

“Demi suasana yang lebih kondusif, kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah terutama dalam rangka pencegahan penularan Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 47T Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan ini menyebutkan warga bisa keluar masuk Jakarta dengan membuat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Untuk mendapatkan ini bisa melalui situs resmi Covid-19 DKI Jakarta yakni, corona.jakarta.go.id. (mam)

 

Pindad Disetujui Kemenkes Produksi Ventilator

0
Pindad akan memproduksi ventilator untuk membantu penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pindad akan memproduksi ventilator untuk membantu penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

Ventilator yang diproduksi berjenis non-invasif dengan teknik ventilasi mekanis tanpa menggunakan pipa trakea atau endotracheal tube pada jalan napas.

“Direktur Utama Pindad melaporkan ventilator non-invasif sudah mendapat approval dari Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa pada Sabtu (23/5/2020).

Pindad akan melakukan uji klinis ventilator non-invasif yang syaratnya harus dilakukan pada 10 rumah sakit (RS). Namun angka ini ditambah oleh Kasad menjadi 10 RS lebih dari 68 RS TNI AD di seluruh Indonesia.

Andika meneruskan ventilator non-invasif yang diberikan ke beberapa RS untuk uji klinis akan menjadi hak milik RS tersebut. RS yang menerima ventilator harus memberikan feedback mengenai hasil uji klinisnya.

“Nanti dilaporkan ke dokter tugas selaku Kapuskes AD, kemudian dokter tugas yang akan melaporkan ke Dirut Pindad,” ucapnya. (mam)

Advertisement
WhatsApp chat