Advertisementjadwal-sholat
Beranda blog

Ditangkap Polisi Jerman

0
Abu Hanifah, duduk, saat berkunjung ke Spanyol, saat sudah pensiun sebagai staf khusus Menteri Perindustrian (dok pribadi/Eksplore.co.id)

catatan Abu Hanifah*

PADA mulanya saya sangka tdk akan diikutkan pindah ke sebelah, Departemen Perindustrian. Ternyata keliru. Menteri Fahmi Idris menugaskan saya untuk menghubungi Sekjen Departemen Perindustrian, Agus Tjahayana agar menyiapkan acara serah terima jabatan. Seusai acara dengan Menaker Erman Suparno di Depnakertrans, langsung serah terima jabatan dengan mantan Menteri Perindustian Andung A Nitimiharja. Kemudian lanjut Rapim pada jam 19.00.

Tugas pokok saya sebagai Staf Khusus Menteri, adalah Hubungan Antar Lembaga. Baik ke dalam maupun keluar. Terutama membina hubungan baik dengan DPR-RI, Komisi VI mitra kerja Departemen Perindustrian. Mendampingi menteri ketika menerima tamu dan mendampingi menteri dalam berbagai kunjungan. Selalu berkordinasi dengan eselon satu untuk berbagai program yang melibatkan menteri dalam acara-acara seremonial

Pernah melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah. Dimana, Departemen membangun Proyek Rotan. Dan Pusat Inovasi Industri Rotan. Bersama Pusat Industri Rotan di Jerman, mengadakan pendidikan alih kemampuan di bidang desain mebel rotan. Sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa. Dr. H. Dedi M, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Departemen Perindustrian telah mengikutsertakan hasil kerja peserta didik di pameran akhir tahun di Jerman.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz tidak pernah lelah melakukan pembinaan kepada industri kecil di tanah air. Usaha kecil pembuat cendera mata (pisau) di Bali, diberi bantuan peralatan kerja. Di Kalimantan dan Sulawesi melakukan pembinaan usaha kecil pembuatan batik. Sehingga setiap bulan sebagai Staf Khusus saya ikut mendampingi Dirjen IKM bertemu dan berdialog dengan usaha kecil di daerah-daerah.

Perjalanan ke Luar Negeri
Beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik bersama menteri atau tidak. Apabila ke luar negeri saya selalu usul agar mengajak kawan-kawan anggota DPR-RI, Komisi VI. Bila menteri setuju, maka tugas saya menentukan orangnya. Pernah ke Jepang dan Seol Korea bersama Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) dan Agus Hermanto (Fraksi Demokrat). Sewaktu ke Beijing China mengajak Anwar Sanusi (PPP) dan Hamzah Sangaji (Golkar).

Pernah ke Wina, transit di Frankfurt, Jerman. Menteri dan Ibu Kartini Fahmi Idris sudah duluan keluar pesawat. Giliran saya keluar pesawat ada polisi secara acak memeriksa, pasport. Entah bagaimana, saya yang diperiksa.

Ternyata pasport saya tidak ada visa shengennya. Hanya ada visa utk Wina tok. Saya langsung ditangkap Polisi. Saya ketakutan.Untung ada Asep dari Konjen RI di Frankfurt. Dia menjelaskan bahwa saya hanya transit. Polisi bilang (tentu dalam bahasa Jerman), saya akan dikawal ke ruang tunggu penumpang yang akan terbang ke Wina.

Menteri Fahmi ada juga jailnya. “Hebat Abu, di kawal dua polisi. Saya yg menteri saja tdk dapat pengawalan.” Saya hanya bisa cengengesan dikerjai menteri. Sambil berkata, “Untung tidak di borgol bang.”

Pernah ke Washinton DC, Amerika Serikat. Untuk menghadiri seminar Perubahan Iklim dari Bank Dunia. Berangkat dengan staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Sdri Bekty. Saya tugaskan dia urus tiket pesawat SQ. Sekaligus pesan makanan seafod di dlm pesawat. Agar tidak termakan barang haram. Saat mau pulang ke Indonesia, setelah lepas landas di DC. Ternyata pesawat balik lagi ke bandara.

Dijelaskan bahwa ada pesawat yang ditumpangi Paus. Sehingga seluruh pesawat tidak boleh terbang, sampai Paus terbang jauh. Akibatnya, pesawat kita, telat mendarat di New York. Pesawat SQ yang akan ditumpangi telah terbang. Anggota rombongan ada dari Deplu, Depkeu, dari Garuda. Kemudian kami difasilitasi nginap di hotel Holiday In, New York, atas biaya SQ, dan sore besok baru akan terbang utk balik ke Jakarta via Singapore.

Saya minta anggota rombongan dari Deplu menghubungi kantor perwakilan di New York, untuk pinjam mobil. Maka hari itu kami keliling melihat reruntuhan gedung kembar WTC yang ditabrak pesawat dalam peristiwa 9 September. Keliling Manhattan, melihat patung Liberty sebelum ke bandara untuk naik SQ balik Jakarta. Ternyata ada hikmahnya terlambat pesawat. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm [53] : 39). (diajak Menteri kuliah lagi).

Salam dari Mutiara Baru.
Rabu. 2 September 2020.

*abu hanifah, mantan staf khusus Menteri Perindustrian

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Koperasi Gunung Luhur Berkah Ekspor 150 Ton Kopi ke Arab Saudi

0

Jawa Barat, (Eksplore.co.id) – Di tengah persaingan bisnis kopi dunia tak membuat pantang menyerah bagi kopi Indonesia membanjiri pasar dunia. Terbukti kopi Java Preanger Arabica Speciality, produksi Koperasi Gunung Luhur Berkah – Jawa Barat memperoleh pesanan perdana dari Arab Saudi untuk mengirim sebanyak 150 ton negara jazirah Arab tersebut dengan nilai ekspor sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14.264.750.313.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pelepasan ekspor komoditas kopi koperasi produsen Gunung Luhur Berkah di Subang, Jawa Barat, Jumat (17/9), mengatakan, pelepasan ekspor ini juga menjadi contoh konkret bahwa, jika para petani kopi yang awalnya menanam secara sendiri-sendiri di lahan yang terbatas sempit, dapat dikonsolidasikan baik lahan maupun para petani tersebut ke dalam wadah koperasi, sehingga memiliki skala ekonomi dan dapat memenuhi permintaan buyer.

Menurutnya, pendekatan seperti ini yang dimaksudkan sebagai upaya strategis, dalam mengembangkan korporatisasi petani melalui koperasi. “Kita perlu dorong, koperasi berperan sebagai konsolidator sekaligus agregator, yaitu di samping konsolidasi petani dan lahan, koperasi juga menjadi offtaker pertama yang membeli hasil panen, mengolah dan menjalin kemitraan usaha dengan buyer,” ucap Teten.

Sebagai koperasi eksportir, ia berharap ekspor kali ini menjadi momentum bagi gerakan Koperasi Indonesia lainnya, khususnya di provinsi Jawa Barat dan kabupaten Subang, untuk segera bangkit dan menangkap peluang-peluang pasar yang masih terbuka luas untuk produk-produk pangan Tanah Air.

Namun kendala ekspor koperasi terkait ketersediaan serta biaya kontainer yang tinggi, terlebih saat pandemi Covid-19, Teten bilang hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Di mana dalam hal ini KemenKopUKM juga berkoordinasi dengan Kemendag, Bea Cukai dan pihak terkait lainnya.

“Ini sedang sama-sama kami teliti dan dipelajari bagaimana di negara lain juga mengalami kesulitan ekspor terkait kontainer. Apakah nanti akan ada insentif atau seperti apa,” jelas Teten.

Yang perlu diapresiasi dari ekspor kopi oleh Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah ini pun tetap bisa diatasi walau kesulitan kontainer bahkan harganya naik hingga tiga kali lipat. “Atas bantuan banyak pihak, bersyukur ekspor tetap berjalan. Ini yang harus kita bantu bersama-sama dengan berkolaborasi,” ucap MenKopUKM.

Ketua Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Miftahudin Shaf berterima kasih kepada KemenKopUKM yang senantiasa hadir mendampingi dan membuka akses pembiayaan bagi koperasi binaannya.

“Kami juga di-support dari berbagai pihak termasuk Bank Indonesia (BI), bagaimana menjadi agregator kopi di Jabar, sehingga kami mendapat pasokan bahan baku yang diambil dari Garut,” katanya.

Haedar Nashir : Pengembangan Ekonomi Syariah Merupakan Langkah Mulia

0

Jakarta, (Eksplore.co.id) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kata sambutannya di acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Bank Indonesia dan Muhammadiyah pada Jumat (17/9), mengatakan, ikhtiar dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan langkah yang mulia. Sebagai negera muslim terbesar di dunia, tentu ikhtiar merupakan suatu relevansi yang penting bagi masa depan dunia Islam dan negara Indonesia.

“Ikhtiar yang mulia mesti didasari dengan langkah-langkah strategis dan praktis untuk membumikan ekonomi dan keuangan syariah agar mampu hadir menjadi alternatif dari kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia,” kata Haedar.

Ketika ekonomi dan keuangan syariah telah bertumbuh menjadi identitas baru sekaligus sebagai jalan alternatif dari sistem ekonomi dan keuangan yang ada, maka setiap distingtif dan alternatif harus menjadi sesuatu yang baik bahkan yang terbaik. Haedar berharap ekonomi dan keuangan syariah hadir menjadi alternatif yang lebih berkualitas, halal thayyib, dan memberikan keunggulan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

“Ekonomi dan keuangan syariah dalam teologi al-Maun harus mampu hadir secara nyata dan makin baik untuk mengangkat harkat, martabat, dan kemajuan UMKM dan memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan problem-problem ekonomi yang sehari-hari dihadapi umat dan masyarakat luas,” tutur Haedar.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan rasa syukur atas Penandatanganan nota kesepahaman antara Muhammadiyah dan Bank Indonesia ini. Pasalnya, hal tersebut akan terus memperkuat komitmen untuk memajukan ekonomi umat dan mengembangkan potensi keuangan syariah.

“Alhamdulilah baru saja kita berjamaah dalam ibadah, sekarang kita berjamaah dalam muamalah. Kita sebagai manusia hidup di dunia sebagai wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan kemana kita akan menuju, yaitu akhirat,” kata Perry.

Perry berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini dapat menjadi amal jariyah bagi Muhammadiyah dan Bank Indonesia.

Kembangkan Ekonomi Syariah BI Jalin Kerjasama Muhammadiyah

0

Jakarta, (Eksplore.co.id) – Untuk mengembangkan ekonomi syariah lebih masif di masyarakat, Bank Indonesia (BI) menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Jumat (17/09) secara virtual oleh kedua belah pihak. Yaitu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammaiyah Abdul Mu’ti dalam keterangannya di acara penandatanganan tersebut mengatakan, ada beberapa ruang lingkup kerjasama yang ingin dikembangkan oleh kedua belah pihak. Diantaranya adalah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kerjasama dalam sosialisasi dan edukasi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, konsultasi timbal balik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan kerjasama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan MoU sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.

Mu’ti mengatakan bahwa kerjasama dengan Bank Indonesia ini akan turut melibatkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pasalnya, ada sekitar 10 program kegiatan, di antaranya: konsultasi dan fasilitasi, pelatihan untuk melatih, Focus Group Discussion, lokakarya, riset bersama, pengembangan model bisnis, penyusunan buku atau modul, pelaksanaan seminar atau sosialisasi, pertukaran data dan informasi, dan kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

“InsyaAllah apa yang telah kita laksanakan pada tahun sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik dan sukses, bisa menjadi langkah maju untuk kerjasama ini dapat kita laksanakan dan dapat diperluas dengan jangkauan program dan keterlibatan dari berbagai struktur dan unsur di lingkungan Muhammadiyah maupun Bank Indonesia,” tutur Mu’ti.

Guru Besar Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatullah ini berharap kepada Allah agar memberikan kemudahan dan kekuatan agar kerjasama ini dapat berlajan dengan baik. Aspek utama kerjasama antara Muhammadiyah dan Bank Indonesia ini tidak lain lantaran keinginan yang kuat untuk memajukan ekonomi umat dan kesejahteraan bangsa, dan mendapat rahmat dari Allah.

Mufida Dukung Kebijakan Gubernur Anies Menutup Etalase Rokok di Minimarket

0

Jakarta, (Eksplore.co.id) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan instruksi langsung bahwa minimarket di Jakarta yang menjual produk rokok dan dipajang di etalase harus ditutupi kain. Pelarangan memajang rokok di etalase toko tertuang dalam Seruan Gubernur (Sergub) DKI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mendukung Sergub Gubernur Anies Baswedan sebagai bagian pembinaan kawasan dilarang merokok. Menurut Mufida, kebijakan Gubernur Anies tersebut merupakan perlindungan masyarakat Jakarta terhadap bahaya merokok dan juga menurunkan risiko penyebaran terhadap Covid-19. Yang pasti, jelas Mufida, kebijakan Gubernur Anies bisa mengurangi konsumsi rokok di masyarakat.

“Kami mendukung upaya Gubernur Anies dengan Sergub pembinaan kawasan dilarang merokok. Tentu kebijakan itu bisa menekan konsumsi rokok di masyarakat. Termasuk menurunkan risiko penyebaran Covid-19. Karena bila seseorang merokok di tempat umum pastinya akan melepas masker. Itu tentu turunkan risiko terdampak Covid-19,” terang Mufida, Kamis (16/9/2021).

Anggota Legislatif Dapil Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini mengungkapkan pelarangan membuka etalase rokok di minimarket merupakan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi. Artinya Sergub ini merupakan kebijakan yang tepat.

“Karena bila terjadi pengurangan konsumsi rokok tentunya ini akan meminilisir orang-orang yang merokok untuk berkerumun,” terangnya.

Di dalam poin ke-3 Sergub Nomor 8 Tahun 2021 berisi tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), termasuk memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

“Sejumlah minimarket di Jakarta telah menjalankan Sergub ini. Karena itulah perlu dilakukan pengawasan dan penegasan hukum yang jelas pada kawasan dilarang merokok,” tuturnya.

Ditambahkan Mufida, pelarangan terbukanya etalase rokok di minimarket juga sebagai upaya pencegahan agar anak-anak dibawah umur tidak membeli rokok. Sebab bila etalase rokok ditutup merupakan kebijakan pencegahan dan menuju Indonesia sehat dari bahaya rokok.

Sebab, ujar Mufida, meskipun produk rokok di cover bungkusnya telah memberikan peringatan dan bahaya merokok namun hal tersebut tidak mengurangi pengkonsumsi rokok di masyarakat. Karenanya dengan adanya kebijakan penutupan etalasi ke depan akan benar-benar mengurangi konsumsi rokok di masyarakat.

“Kami juga mendukung segala upaya dari Pemerintah Daerah agar masyarakat Indonesia semakin sehat dan meminimalisir risiko terdampak Covid-19. Penting juga selain supermarket dan minimarket, ke depan juga warung-warung eceran atau toko kelontong yang menjual rokok juga disasar untuk ditutup,” pungkasnya.

Semarak Muktamar IV, Tiga DPW Wahdah Islamiyah Gelar Tablig Akbar

0

Jakarta (Eksplore.co.id) –DPW Wahdah Islamiyah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten bekerja sama mengadakan Tablig Akbar dengan tema “Energi Cinta Untuk Indonesia” secara virtual, Ahad (19/9/2021) pukul 08.30-11.00 WIB. Acara ini merupakan bagian menyemarakkan sekaligus sosialisasi Muktamar IV Wahdah Islamiyah yang digelar Desember 2021 mendatang.

Ketua panitia Yudi Wahyudi mengatakan tablig akbar ini merupakan upaya menumbuhkan dan mengokohkan kecintaan terhadap Indonesia dengan energi positif. “Menampilkan dan mensosialisasikan gerakan energi cinta dalam bentuk karya nyata dari Wahdah Islamiyah untuk Indonesia,” kata Yudi kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Acara ini, lanjut Yudi, mengajak masyarakat untuk terlibat pada gerakan kecintaan kepada Indonesia dengan karya nyata bersama Wahdah Islamiyah.Menurut Yudi, tablig akbar rencananya akan diisi oleh Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah yang juga merupakan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc, M.A serta peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang juga pemegang sanad beberapa kitab mazhab syafi’i, Dr. Topan Setiadipura, M.Si, M. Eng.

Tidak hanya itu, acara semakin semarak karena akan menghadirkan keynote speaker Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dr. H. Sandiaga Uno, BBA, MBA. “Diharapkan dengan kehadiran dari unsur pemerintah tersebut akan semakin memperbesar gaung muktamar yang digelar setiap lima tahunan,” jelas Yudi.

Sementara itu, salah satu narasumber Topan Setiadipura menilai kreatif dan inovatif merupakan ciri khas masyarakat Islam. Ia kan membahas hal ini pada tablig akbar.

“Meskipun muncul dengan istilah-istilah lain, bagaimana membangkitkan kembali karakter ini demi kejayaan ummat dan bangsa, silakan nantikan diacara nantinya” kata Topan.

Peserta yang ingin mengikuti acara tersebut dapat menghubungi nomor telepon (whatsapp) 082347776229 (putra) dan 089535399994 (putri) atau mengisi link https://s.wahdah.or.id/daftar-tabligh-akbar

Jiwa Nasioalisme Kunci Perekat Masyarakat

0

Jakarta,(Eksplore.co.id) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui video sambutannya di acara webinar nasional kebangsaan dengan tema “Jiwa Nasionalisme pada Era Milenial dalam Pandemi Covid – 19” pada Rabu (08/09/2021) yang diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa (Menwa) Satuan Universitas Krisnadwipayana (Unkris) mengatakan, jiwa nasionalisme merupakan kunci perekat antar masyarakat, antar agama, antar budaya, serta antar daerah di negeri yang kita cintai ini,

Ia mengingatkan dengan jiwa nasionalisme maka NKRI akan tetap terjaga. Meskipun segala jenis tantangan dihadapi di era globalisasi ini. Wagub DKI mengapresiasi Menwa Unkris yang menyelenggarakan acara webinar tersebut dan berharap akan tercipta rasa bangga terhadap Tanah Air dan jiwa nasionalisme dari para generasi muda terutama mahasiswa untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum Wagub DKI menyampaikan kata sambutan, acara webinar tersebut dibuka langsung oleh rektor Universitas Krisnadwipayan Dr. Ayub Muktiono, M.SiP. CIQaR dan di hadiri oleh para narasumber seperti Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri selaku Ketua Umum Purnawirawan Angkatan Darat, Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H, S.E, M.S, Guru Besar Unkris dan Drs. H.M. Asyik Noorhilmany, M.Si, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta.

Cinta Tanah Air, kata rektor Unkris, adalah bagian dari iman dan implementasi cinta tanah air itu sangat beragam, diantaranya dengan cara mencintai produk dalam negeri, mencintai budaya lokal dan Nusantara, menghargai antara suku bangsa yang satu dengan yang lain, serta rasa toleransi terhadap sesama umat beragama.

Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dalam materinya menyampaikan bahwa Indonesia merdeka merupakan “negara bangsa”, bukan negara agama atau pun negara etnik. Untuk itu, kesadaran kebangsaan (nasionalisme) dan kerelaan berkorban untuk membela bangsa dan negara (patriotisme), menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap warga negara.

Di kesempatan yang sama Prof Bomer Pasaribu mengingatkan bahwa bela negara bagi insan mahasiswa dan generasi muda atau milenial bukan sekadar mempertahankan negara dalam bentuk fisik. Menurutnya dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional (Hamkamnas), bela negara adalah bagaimana cara mahasiswa generasi muda/milenial mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dalam memajukan bangsa.

“Selain itu penting bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi SDM unggul guna menciptakan peluang memajukan bangsa dengan membangun fundamental values meliputi trust, truth & productive-based,” kata Prof Bomer.

Bela Negara Untuk Generasi Muda

Sedangkan Drs. H.M. Asyik Noorhilmany, dalam materinya menyampaikan Bakesbangpol DKI Jakarta terus berupaya melakukan pembinaan bela negara kepada generasi muda termasuk pada era pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Salah satunya adalah pembinaan bela negara bagi siswa SMA di Jakarta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Erlangga dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Selain itu Bakesbangpol DKI Jakarta juga menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas seperti Unkris, Unpar, Universitas Esa Unggul, Unnas, Uhamka, dan lainnya untuk melakukan pembinaan karakter generasi muda.

“Untuk generasi Z kami mengajak mari kita menjaga integritas, kuasai literasi, kuasai komunikasi dan jadilah guru atau role model bagi lingknganmu,” tandas Asyik.

Indonesia Raih GIFA Awards 2021

0

Jakarta, (Eksplore.co.id) – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menerima penghargaan prestisius Global Islamic Finance Awards (GIFA) sebagai Global Islamic Finance Leadership Award 2021 untuk kategori institusi.

Selain itu, Wakil Presiden (Wapres) Indonesia KH Ma’ruf Amin juga memperoleh penghargaan 11th GIFA Laureates Award 2021 selaku kepala negara yang mempromosikan perbankan dan keuangan syariah di negaranya dalam ajang penghargaan yang diadakan setiap tahun ini.

Dalam pidatonya, Wapres yang juga merupakan Ketua Harian KNEKS mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah tantangan untuk terus bekerja keras mewujudkan visi Indonesia menjadi global-hub ekonomi syariah dan industri halal dunia.

“Penghargaan ini juga menjadi motivasi untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru pasca pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia,” tutur Ketua Harian KNEKS ini.

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa ekonomi syariah berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional inklusif yang berdampingan dengan ekonomi konvensional dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Khusus bagi KNEKS, Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi dalam memenuhi tugas untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

KNEKS merupakan bentuk komitmen penuh pemerintah dalam mendukung visi Indonesia sebagai “negara yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia”, yang mana lembaga ini spesial dan unik, serta belum ada yang serupa di dunia.

Prestasi ini juga membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Ketua KNKES, Presiden Joko Widodo dan Ketua Harian KNEKS, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, KNEKS berhasil melakukan fungsi kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Postingan Terkini

Advertisement
WhatsApp chat