Advertisementjadwal-sholat
BERANDA blog

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Sidak Presiden, BPJS Kesehatan Salah Kelola?

0


Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, *)

Cukup ramai berita di media online, dengan judul  “Jokowi: Defisit BPJS Kesehatan karena salah kelola”. Sungguh suatu judul berita yang sensi, dan mengundang tanya masyarakat, dalam suasana iuran JKN akan naik 100% untuk peserta mandiri kelas I, dan II, dan 64% untuk kelas III.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan bahwa menyebut defisit BPJS Kesehatan karena kesalahan pengelolaan. Lebih spesifik ia mengatakan kesalahan ada pada pengelolaan iuran peserta mandiri.

Sampai dengan informasi itu, ketegangan saya membaca berita tersebut sudah mulai menurun. Sebab jika yang dimaksudkan salah kelola itu adalah penyimpangan dalam melaksanakan Manajemen BPJS Kesehatan, maka hal tersebut sudah persoalan hukum, dan akan menjadi persoalan besar bagi Direksi BPJS Kesehatan.

Peserta yang paling banyak memanfaatkan pelayanan JKN adalah peserta mandiri, baik kelas I,II, maupun kelas III. tetapi tunggakan yang terbesar juga dari segmen peserta mandiri, sekitar 48%. 

Maknanya di kalangan peserta yang membayar secara mandiri (PBPU dan BP), kesadaran mereka tinggi untuk memanfaatkan pelayanan JKN sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi persoalan terbesarnya juga adalah hampir separuh di antaranya menunggak membayar iuran, setelah mendaftar jadi peserta, dan memanfaatkan pelayanan JKN.

Presiden Jokowi juga harus perlu tahu persis juga, kenapa begitu banyak peserta mandiri yang menunggak,  tentu ada  sesuatu yang salah.  Apakah karena kemauan membayarnya yang rendah, atau kemampuan membayar iuran yang terbatas?  Jokowi dapat menanyakannya langsung kepada Direksi BPJS Kesehatan, yang diamanatkan oleh UU BPJS untuk menagih iuran termasuk yang menunggak.

Jika persoalan banyaknya tunggakan kelas III mandiri, karena mereka tidak mampu, jelas mereka ini bukan sasaran peserta yang dikejar-kejar karena menunggak.  Tetapi mereka harus dibantu untuk mendapatkan PBI APBN atau APBD.

Dan secara bersamaan, peserta PBI yang ternyata masuk katagori tidak miskin, alias mampu, harus dikeluarkan dari PBI dan diharuskan membayar secara mandiri kelas III, atau II atau I.  Jadi tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan fasilitas PBI dari pemerintah, untuk fakir miskin dan tidak mampu.

Kembali pada soal salah kelola BPJS Kesehatan terhadap peserta mandiri yang menunggak, sehingga terjadi defisit. Kita simak apa kata Jokowi berikutnya: “Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Tidak bisa dipungkiri. Presiden benar. Tetapi Presiden Jokowi juga harus tahu apa sebabnya, jangan BPJS Kesehatan disuruh memburu, seperti memburu babi hutan di hutan belantara.  Persoalannya kembali pada  willingness to pay  dan ability to pay.

Tetapi, apakah terjadi defisit itu penyebabnya tunggal, yaitu banyaknya tunggakan peserta mandiri kelas III?. Dari fakta yang ada ternyata tidak tunggal.

Presiden Jokowi perlu tahu juga, bahwa sejak 2014 sampai dengan Juli 2019, besaran iuran bagi PBI sangat rendah, yaitu dimulai dengan Rp. 19.225/POPB, dan tahun 2016 baru dinaikkan menjadi Rp.23.000/POPB.

Alhamdulillah,  Agustus 2019, dinaikkan untuk peserta PBI menjadi Rp.42.000/POPB, sesuai dengan saran DJSN. Iuran yang diberikan Menkeu waktu itu ( 2014 dan 2016) tidak sesuai dengan hitungan keekonomian dan aktuaria, sehingga memang sudah diramalkan terjadi defisit.

Posisi BPJS Kesehatan saat ini, memang berada di posisi tidak boleh ragu dalam melaksanakan perintah UU BPJS dan Presiden Jokowi.  Lihat pasal 38 ayat (1) Direksi    bertanggung    jawab    secara    tanggung renteng  atas  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dari sisi wewenang, UU BPJS memberikan wewenang kepada  Direksi BPJS  sesuai pasal 11 huruf a yaitu “menagih pembayaran Iuran”. Dalam penjelasan ayat a tersebut adalah: Yang  dimaksud  dengan  “menagih”  adalah  meminta pembayaran  dalam  hal  terjadi  penunggakan,  kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran.

Jadi cukup jelas dan terang benderang kewenangan BPJS Kesehatan  melakukan penagihan atas tunggakan iuran. Secara teknis operasional sudah diatur sanksinya pada PP 86/2013. Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Yang menarik, pada saat sidak di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek  Lampung, Jokowi mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien. Ia menyebut sekitar 90% pasien telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Juga menemukan  lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Kemana Peserta PBI?

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 ( bukan 96, 7 juta?)  peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Sementara, peserta dari kategori PBI yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 orang. (sumber CNN Indonesia).

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tutur Jokowi.

Rupanya di RSUD  Dr. H. Abdul Moelek Lampung, Jokowi kecarian pasien penerima PBI, tetapi kebanyakan yang dirawat adalah pasien JKN mandiri.

Pertanyaan Jokowi;  Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu. Perlu segera mendapatkan jawaban.

Apakah memang orang miskin penerima PBI sehat-sehat semua. Apakah mereka semuanya mengetahui sebagai peserta JKN, dan mendapatkan kartu KIS?. Apakah kartu KIS yang  dicetak oleh BPJS Kesehatan sudah diterima oleh mereka yang namanya ada di kartu KIS?. Apakah  ada peserta PBI “hantu”. 

Atau mungkin juga, karena warga miskin itu di pedalaman, perkampungan jauh ke pelosok, tidak mampu untuk pergi ke RS rujukan di kota,  sesuai dengan surat pengantar yang dikeluarkan Puskesmas. Banyak macam hal bisa terjadi bagi kelompok rentan dan miskin.

Hemat saya, DJSN adalah lembaga independen  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,  mengambil inisiatif, untuk menemukan jawaban  atas pertanyaan Presiden Jokowi, melalui monitoring dan evaluasi sebagai salah satu tugas utama  DJSN.

Lanjutkan sidaknya Pak Presiden. Supaya jangan hanya menerima laporan dari para menteri. Para Panglima Talam akan mati kutu, jika Presiden sering turun ke lapangan.

Cibubur, 16 November 2019

*) Ketua DJSN 2011 – 2015; Direktur Social Security Development Institute / jurnalsocialsecurity.com; Dosen FISIP Unas Jakarta.

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Ke Singapura dan Kuala Lumpur dari Yogya, Kini Bisa Langsung

0
Bandara Inteernasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport, dilihat dari udara (foto ap1.co.id/Eksplore.co.id)

KULON PROGO (Eksplore.co.id) – Sejak dioperasikannya Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA), kini hendak keluar negeri dari Yogyakarta sudah bisa langsung, tanpa harus singgah transit di bandara lain seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

PT Angkasa Pura (AP) I membuka penerbangan internasional rute Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan Singapura pada September. Pejabat General Manager Bandara Internasional Yogyakarta (BIY/YIA) Agus Pandu Purnama mengungkapkan,  sebenarnya penerbangan internasional yang melalui BIY/YIA sudah dibuka sejak 8 Juli 2020. Baru dua kali penerbangan. Rencananya akan dibuka lagi jalur tersebut pada 16 Agustus mendatang.

“Kemudian akan disusul kembali pada 16 Agustus dimulai lagi dengan rute Malaysia – YIA atau YIA – Malaysia dengan maskapai AirAsia,” kata Agus Pandu, di Kulon Progo, Kamis (6/8/2020), seperti dilansr Antara. Dia menjelaskan, rute penerbangan YIA – Malaysia dilaksanakan dua kali, yaitu pada Jumat dan Minggu. Bulan depan, September, akan dibuka pula rute YIA-Singapura.

Dia berharap, semoga rencana pembukaan penerbangan internasional berjalan lancar dan sesuai rencana. Menurutnya, jumlah penumpang pesawat yang tiba dan akan berangkat melalui Bandara Internasional Yogyakarta setiap harinya berkisar antara 3.000 hingga 3.500 orang. Sekarang sekarang sudah mencapai 4.500 orang per hari. Artinya, grafik penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta naik.

Dia meyakini, kenaikan ini tidak lepas dari kepercayaan publik terhadap ketatnya persyaratan dan penerapan protokol kesehatan di bandara. “Kepercayaan publik terus naik dengan ketatnya protokol kesehatan, dari pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun sampai dengan jaga jarak,” katanya. (ban)

Manusia dan Agama Baru Berbasis AI

0

(Review buku Spirituality of Happiness, Denny JA, 2020)

MUNGKINKAH agama, spiritualitas, dan sains bergandengan tangan? Jawabnya ada  di buku berjudul Spirituality of Happiness, Spiritualitas Baru Abad 21 Narasi Ilmu Pengetahuan, karya Denny JA (DJA). Tidak seperti Richard Dawkins yang menolak keberadaan  Tuhan secara mutlak dalam bukunya The God Delusion, DJA dalam bukunya, Spirituality of Happiness (SOH) tetap mempercayai eksistensi Tuhan, tapi dalam format baru  yang impersonal dan rasional. Lalu, DJA pun memperkenalkan konsep spiritualitas baru — menggantikan bentuk penghayatan iman konvensional agar hidup indah dan bahagia, seperti dipromosikan agama-agama homo sapiens. Ia menyebutnya, Spiritualitas Baru Abad 21.

Spiritulitas Baru Abad 21,  yang merupakan inti dari ajaran “agama” masa depan, menurut DJA, tidak akan menggusur agama formal yang mempunya banyak wajah. Tapi  melengkapinya dengan pendekatan sains yang terverifikasi. Karenanya, semua konten kitab suci agama konvensional, tulis DJA, harus ditafsir ulang mengikuti pendekatan sains atau ilmu pengetahuan. Ini karena Spiritualitas Baru Abad 21 — sepenuhnya berbasis sains; berbasis riset psikologi dan neuroscience yang terverifikasi dan valid.

DJA  memulai pendekatan terhadap  “agama masa depan  dan Spiritulitas Baru Abad 21-nya”  dengan menelusuri sejarah evolusi homo sapiens — satu-satunya spesies “kerabat manusia modern” yang masih eksis hingga saat ini.  Ya, manusia sekarang ini adalah hasil evolusi homo sapiens yang hidup 200.000 tahun lalu.

Spesies kerabat manusia modern yang lain, di luar homo sapiens,  seperti homo heidelbergensis, homo rhodesiensis, homo erectus (fosilnya, ada yang ditemukan di Pulau Jawa), dan homo neanderthal sudah punah karena tidak mampu mempertahankan hidupnya menghadapi perubahan  alam (konsekuensi teori Darwin, survival of the fittest).

Salah satu “agama” kuno pada komunitas homo sapiens, tulis  DJA,  adalah tentang misteri kematian. Hal itu terlacak dari berbagai temuan arkeologis di situs-situs  di mana fosil manusia purba berada. Para arkeolog  mencatat, agama homo sapiens paling awal adalah animisme. Mereka menyembah burung, ular, buaya,  matahari, gunung,  pohon, dan lain-lain.

Seiring kemajuan peradaban homo sapiens — keberagamaan pun mengalami evolusi. Dari animisme, lanjut ke politheisme, dan berujung — ke monotheisme. Meski demikian, ketiga isme tersebut tidak berproses linier. Artinya monotheisme bukan ujung dari  proses pencarian Tuhan. Karena, kini muncul teologi new animism. Para ilmuan dan selebriti di Barat justru sekarang banyak yang mengikuti agama new animism, dengan pendekatan baru. Batuan, hewan, dan pepohonan mereka “hormati dan dipertuhankan” dalam kerangka “oneness” atau keasaan seluruh entitas di universe. Mungkin mirip dengan  konsep ketuhanannya Syekh Siti Jenar di Jawa atau Al Hallaj di  Iran.

Saat ini, dengan iman versi baru, tujuh milyar homo sapiens yang ada di muka bumi, tulis DJA, menganut 4300 macam agama yang berbeda. Luar biasa banyak.  Hanya dengan sains, pemahaman homo sapiens tentang tuhan dan spiritualitas yang beraneka macam itu, akan dapat “dipersatukan.” Ini karena sains bisa diverifikasi dan diuji validitasnya dengan riset dan eksperimen.

Yang paling menarik — mungkin ini  sangat mengejutkan — bahwa   kita, manusia sekarang ini, tulis DJA, segera menjadi generasi terakhir  homo sapiens. Ini artinya, peradaban generasi homo sapiens yang telah berlangsung 200.000 tahun, sejak zaman batu hingga zaman internet for everything (IFE)  segera berakhir dan punah. Setelah itu, muncul spesies manusia baru, yang otaknya terdiri atas artificial intelligence (AI), dan tubuhnya tesusun dari sel biologis dan sel elektronis dengan tulang silikon dan logam-logam  lain yang kuat dan tahan panas.

Gambaran DJA di buku SOH  ini, terutama tentang punahnya homo sapiens, sangat imajinatif, tapi secara rasional cukup predictable. Saya membayangkan, peradaban macam apa yang muncul bila spesies homo sapiens yang saat ini  menghuni planet bumi  itu  punah?

Mungkinkah setelah punahmya homo sapiens, muncul manusia baru  semacam “robotic human”  di film The Terminator,  Robocop, atau Justice League?  Mereka adalah kombinasi manusia dan mesin elektronik. Mereka bertubuh organik sekaligus biomekatronik. Manfred Clynes dan Nathal S Kline menyebut spesies macam itu sebagai cyborg, singkatan dari cybernetic organism. Sangat mungkin, cyborg adalah spesies masa depan pasca homo sapiens yang disebutkan  DJA tadi.
DJA mengungkapkan dalam buku SOH: Abad 21 akan menjadi akhir dari evolusi homo sapiens.  Mencermati kemajuan sains teknologi yang demikian dahsyat, pasca punahnya spesies homo sapiens, di bumi niscaya akan muncul spesies kreasi manusia yang berotak artificial intelegent (AI). Yaitu otak elektronik buatan manusia yang niscaya lebih cerdas dari otak homo sapiens.

Spesies ini mampu bekerja cepat, cermat, cerdas, dan kuat karena tubuh dan otaknya merupakam gabungan sel-sel biologis dan sel-sel elektronik. Manusia jenis ini, jelas adalah cyborg. Untuk sementara, kita sebut saja, ia  spesies homo scientificus. Yaitu spesies homo sapiens yang di otaknya sudah dibenamkan AI dan tubuhnya terdisi dari sel biologis dan elektronis.  Spesies “manusia baru” ini — selain mempunyai karakter manusia — juga  berpikir dan bergerak berdasarkan program-program yang telah diinstall di otak AI-nya.

Tidak seperti homo sapiens yang membutuhkan ratusan ribu tahun untuk mencapai peradaban  modern seperti sekarang ini — homo scientificus bisa menciptakan peradaban baru hanya dalam waktu ratusan tahun, bahkan puluhan tahun. Tentu saja untuk sementara waktu, terdapat periode yang sama, di mana homo sapiens hidup “berdampingan” dengam homo scientificus. Seperti kebersamaan hidup homo sapiens dengan homo neanderthal selama 160.000 tahun. Sebelum spesies neanderthal itu punah untuk selamanya.

Jika planet bumi dihuni spesies cyborg cerdas dan kuat semacam itu, apa yang diprediksi Freeman J, Dyson — fisikawan dari Princeton University, AS — akan jadi kenyataan. Yaitu, spesies manusia unggul yang hidup abadi di planet-planet jauh, yang berada di antara bintang-bintang dan galaksi. Homo sapiens super dan cyborg ini, seperti halnya makhluk UFO (unidentified flying obeject atau piring terbang) telah memiliki fasilitas transportasi publik luar angkasa antarplanet dengan menggunakan energi abadi yang disemburkan bintang-bintang di angkasa luar. Dyson memprediksi fenomena seperti itu akan terjadi pada peradaban ketiga homo sapiens super, atau cyborg, ribuan tahun akan datang. Saat ini, homo sapiens masih berada dalam peradaban tipe nol.  Peradaban tipe nol, menyandarkan kebutuhan energinya pada bio fuel,  energi surya, dan sedikit energi nuklir.

Homo scientificus ini, jelas berbeda sama sekali dengan homo sapiens yang sudah ada sebelumnya. Homo sapiens, saat itu, karena masih punya unsur cabon, kalsium, posfor, dan zat-zat kimia yang mudah terbakar, niscaya akan punah seperti diprediksi DJA, ketika bumi makin panas akibat menipusnya lapisan ozon di atmosfir. Homo sapiens juga tak akan bisa bertahan hidup di planet yang dekat matahari karena suhunya amat tinggi. Ini berbeda dengan cyborg yang telah dirancang sedemikian rupa tubuh dan otaknya, sehingga mampu bertahan di suhu tinggi dan minim, bahkan nihil air.

Sementara itu, generasi cyborg makin lama   fisik dan otaknya makin kuat dan cerdas. Kelak, menurut Neale Donald Walsch, manusi baru tersebut, mampu mengendalikan kematian. Ini terjadi karena teknologi rekayasa ruh sudah ditemukan. Hidup dan mati, kelak, adalah pilihan manusia. Bukan takdir Tuhan lagi. Kematian adalah sebuah rekreasi di dunia astral di kala manusia merasa bosan hidup di planet bumi.  Setelah bosan berpetualang di dunia astral, ruh pun bisa kembali ke tubuh homo scientificus; lalu super human tersebut  hidup lagi di planet bumi atau planet lain yang jadi habitatnya.

Dalam kondisi seperti itulah, kita melihat masa depan  agama- agama. Dapatkah agama-agama  konvensional seperti Yahudi, Kristen, Islam, Budha, Hindu, dan lain-lain mempertahankan eksistensinya? Barangkali, saat itu, kitab suci agama-agama tradisional sudah dianggap kumpulan dongeng semata. Kitab suci hanya dipelajari generasi cyborg untuk memgetahui proses tumbuh kembangnya agama-agama tradisional dalam riset antoropologi dan arkeologi.

Kitab-kitab suci agama tradisional di zaman cyborg, kelak, dianggap  tak lebih dari lembar-lembar kertas atau buku digital yang berisi narasi dongeng antropologis yang jadi panduan moral homo sapiens. Spesies Cyborg atau homo scientificus tidak memerlukan kitab suci lagi. Ini karena dalam sel-sel tubuh biologis dan elektroniknya sudah tidak ada lagi code gen tuhan. Kode gen tuhan sudah  hilang dalam DNA sel tubuhnya akibat revolusi spesies homo scientificus yang ekstrim. Sehingga perasaan relijiusitas yang tumbuh bersamaan dengan misteri kematian seperti pernah terjadi pada zaman homo sapiens, sudah tidak ada lagi.

Jika sudah demikian, apa makna agama di zaman pasca homo sapiens? Sayang, deskripsi DJA terhadap agama tradisional  di buku  SOH, masih ambivalen. Di satu sisi, DJA  mendestruksi keberadaan dan konten kitab-kitab suci tradisional,  tak lebih dari buku putih yang mengadopsi dongeng-dongeng zaman  Assyria, 2500 SM di Mesopotamia. Tapi di sisi lain, DJA masih memprediksi agama-agama tradisional tidak akan mati karena punya seribu wajah, meski basisnya hanya dongeng dan mitologi.

DJA, misalnya, merujuk hasil temuan pecahan puing-puing prasasti kuno oleh Hormudz Rassam (2826-1910), ahli arkeologi Irak tahun 1852 di situs kota kuno Niniveh, Babilonia.  Temuan Rassam ini,  kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh George Smith, ahli  bahasa kuno Assyria, dari British Museum, Inggris.

Dari artefak arkeologis yang ditemukan di situs kota kuno Niniveh, Mesopotamia (sekarang Irak) bertahun 2500 SM itu,  terkuaklah fakta historis: bahwa banjir besar yang menenggelamkan bumi zaman Nabi Nuh seperti  tertulis  di kitab-kitab suci adalah mitos belaka. Jika banjir itu terjadi, itu hanya  banjir besar akibat luapan sungai Tigris yang merendam wilayah kerajaan Mesopotamia.
Banjir inilah yang kemudian dimitologikan sedemikian rupa, sehingga tertera dalam kitab-kitab suci agama Semit (Yahudi, Nasrani, dan Islam) yang lahir ribuan tahun kemudian. Dari lanjutan penelitian  itu pula, para ahli arkeologi sampai pada kesimpulan:  tokoh Nabi Musa yang banyak ditulis kitab-kitab suci adalah fiktif. Tidak ada preseden historisnya; juga tidak ada artefak arkeologisnya  yang membuktikan keberadaan Musa, baik Palestina maupun Mesir.

Di pihak lain, DJA masih tetap menganggap penting keberadaan kitab-kitab suci sebagai panduan moral homo sapies dan spesies sesudahnya. Paling tidak, melalui kitab-kitab suci itu, ungkap DJA,  ada moral guidence untuk super human, meski dalam bentuk dongeng atau puisi esai. Ini ironis, karena   DJA sebelumnya menyatakan bahwa peradaban pasca kepunahan homo sapiens adalah peradaban sains mutlak. Yaitu sebuah peradaban sains yang sepenuhnya diusung kaum super human yang berotak AI dengan tubuh penuh chips dan nano mesin.

Lantas, spiritualitas macam apa yang bisa membahagiakan homo scientificus ini? Dengan otak dan saraf yang sudah terprogram sepenuhnya melalui AI, masihkah mereka mempunyai hormon dopamin, serotonin, eksitosin, dan endorfin yang berperan dalam mengembangkan spiritulitas baru? Sayang, jawaban DJA masih belum konsisten di buku SOH ini.

Meski demikian, buku SOH, membuka wawasan kita untuk menatap masa depan kehidupan dan keagamaan baru yang sungguh berbeda dengan peradaban homo sapiens sekarang ini. Kepunahan peradaban homo sapiens karena diserbu generasi cyborg,  yang kemudian memunculkan peradaban homo scientificus dengan Spiritualitas Baru Abad 21 (versi DJA)  — seperti diprediksi Dyson dan Michio Kaku — bukan fiksi lagi. Tapi sebuah keniscayaan. Film-film Hlllywood dan para seniman sudah mengimajinasikannya melalui layar lebar dan lukisan besar. Merujuk pada pernyataan pelukis Picasso bahwa apa yang bisa dibayangkan  manusia adalah niscaya faktual, maka peradaban pasca homo sapiens pun niscaya akan benar benar ada di kemudian hari. Kapan? Tinggal menunggu waktu!

DJA, melalui buku SOH yang tipis (150  halaman) ini — terlepas akurat atau tidak prediksinya — kelak akan menjadi salah seorang tokoh legendaris peramal masa depan seperti Joyoboyo, Dyson, dan Kaku. DJA,  melalui buku SOH, tercatat telah memprediksi  munculnya manusia baru dan agama baru berbasis sains, yang sama sekali berbeda dengan manusia dan agama yang ada saat ini. Bravo!

————————————
NB. Buku dalam pdf bisa diunduh di https://drive.google.com/file/d/1GLI2nU_ktp0ragIu7xij-TMxDNrh8Czf/view

*penulis, Syaefudin Simon, wartawan/kolumnis

Pegadaian: Investasi Emas Makin Diminati

0

SOLO (Eksplore.co.id) – PT Pegadaian (Persero) menengarai ternyata investasi emas makin diminati masyarakat seiring dengan harga komoditas tersebut yang terus meningkat setiap harinya.

“Kalau di Pegadaian di antaranya ada Galeri 24 atau tabungan emas. Ini bisa untuk investasi,” kata Kepala Kantor Cabang Pegadaian Cokronegaran Tri Bambang Sulistyo di Solo, Kamis. (6/8/2020).

Total rekening tabungan emas di kantor cabang tersebut mencapai 9.409 rekening dengan total simpanan 17.357,32 gram. “Secara bulanan ada kenaikan 0,95%, sedangkan year to date naik 15,76%, dan year on year naik 156,4% dibandingkan Juli 2019,’’ kata Tri.

Sedangkan, untuk harga emas batangan melalui Galeri 24 saat ini sudah tembus di atas harga Rp1 juta per gram. Bahkan, dalam satu tahunnya keuntungan per gram bisa mencapai 15%. “Meski demikian, banyak komponen yang mempengaruhi pergerakan harga emas, di antaranya tingkat permintaan, nilai mata uang, faktor regulasi, dan faktor politik,” katanya.

Dari data yang ada, saat ini harga beli emas Antam melalui Galeri 24 Pegadaian mencapai Rp1.077.000 per gram. Harga ini sudah naik dari harag sehari sebelumnya di posisi Rp1.056.000 per gram. Mengingat tren harga emas terus naik, kata Tri memprediksi, banyak orang justru enggan menjual emas yang mereka punya.

“Masyarakat lebih memilih untuk menggadaikan, dibandingkan harus menjual emasnya. Mereka ada yang ketakutan kalau tidak bisa beli lagi, karena harga kan terus naik,’’ ujar Kepala Kantor Pegadaian Cokronegaran, Solo ini seperti dikutip Antara.

Transaksi Gadai
Saat ditanya tentang transaksi gadai sendiri, Tri menjelaskan, sejauh ini memperlihatkan adanya kenaikan. Hingga minggu terakhir Juli 2020 transaksi gadai di Cabang Pegadaian Cokronegaran mencapai Rp167.427.500.000.

Artinya kalau melihat data ini secara bulanan ada kenaikan sebesar 18,06%. Dari data kami untuk transaksi gadai di bulan Juni mencapai angka Rp142 miliar. Angka ini juga meningkat dibandingkan bulan Mei yaitu Rp119,6 miliar. “Namun, dari total transaksi di Pegadaian saat ini 80%-nya merupakan gadai emas,’’ ujarnya penuh optimisme. (ban)

 

MenkopUKM Turun Ke Lapangan Inventarisasi Dampak Covid – 19

0

YOGYAKARTA (Eksplore.co.id) – Dampak dari wabah Covid-19 menerpa para pelaku usaha. Tak terkecuali, bagi para pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta. “Omzet penjualan saya drop hingga 80%. Sekarang sudah ada peningkatan, tapi baru 20% saja, belum menutupi biaya produksi,” ucap pedagang bernama Istinah yang sudah berdagang disana selama 11 tahun.

Keluhan tersebut diungkapkan kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Pasar Beringharjo, Rabu (5/8). “Saya diminta Presiden Jokowi untuk turun ke lapangan, menginvetaris dampak Covid-19, terutama bagi para pedagang pasar-pasar tradisional,” ucap Teten kepada wartawan.

Tujuannya, lanjut Teten, agar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk koperasi dan UMKM berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

“Kita memiliki Bansos modal kerja untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang belum bankable, yang belum pernah mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Kita akan menyasar 12 juta pelaku usaha dengan bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta per orang,” papar MenkopUKM yang didampingi Dirut LPDB KUMKM Supomo dan Ketua KSPPS BMT Beringharjo Mursida Rambe.

Selain itu, Teten ingin memastikan bahwa program PEN selain tepat sasaran, juga cepat berjalan dan sesuai kebutuhan pelaku UMKM. “Kita juga ada program membeli produk UMKM, terutama di sektor pangan, sehingga mereka terbantu tak hanya dari masalah pembiayaan tapi juga penjualan,” tukas Teten.

Teten mengakui, para pelaku UMKM termasuk pedagang pasar amat terpukul atas pandemi Covid-19. “Ketika wisatawan menurun drastis, prioritas belanja masyarakat lebih ke makanan dan minuman, maka pedagang baju, aksesoris dan lainnya jelas terpukul,” kata MenkopUKM.

Untuk itu, Teten menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan KSPPS BMT Beringharjo untuk meringankan cashflow para pedagang di Pasar Beringharjo.

“Kita ada perkuatan permodalan dana bergulir dari LPDB KUMKM. Silakan dimanfaatkan dengan baik,” tegas Teten.

Teten optimis, ekonomi dan bisnis di Yogyakarta akan cepat bangkit kembali, karena Yogyakarta dikenal sebagai Kota Kreatif dan memiliki daya saing yang kuat. “Saya berharap, pelaku UMKM di Yogyakarta terus membangun jaringan bisnis dan ekosistemnya secara terintegrasi,” kata MenkopUKM.

Hanya saja, Teten mewanti-wanti para pedagang Pasar Beringharjo tetap disiplin menerapkan Protokol Kesehatan. “Salah satunya, memakai masker dalam keseharian berdagang harus sudah menjadi kebiasaan yang terus diterapkan,” tukas Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSPPS BMT Beringharjo Mursida Rambe mengatakan, pihaknya sudah melakukan relaksasi bagi para pedagang pasar anggota koperasi BMT Beringharjo.

“Bahkan, kita menyarankan para anggota untuk menabung setiap hari di koperasi. Nilainya bisa berapa saja, tergantung dari hasil penjualannya. Nantinya, tabungan itulah yang dibayarkan ke koperasi untuk cicilan kreditnya,” pungkas Mursida. (Gus)

Temui Menko Perekonomian, Fachrul Razi Bahas Omnibus Law Jaminan Produk Halal

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) — Menteri Agama Fachrul Razi hari ini, Rabu (05/08) kemarin, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ‎Airlangga Hartarto. Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian di bilangan Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat.

Ikut mendampingi Menag, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso dan Sekretaris BPJPH Muhammad Lutfi Hamid. Kunjungan Menag ke Kantor Kemenko Perekonomian diawali pengukuran suhu dan rapid tes oleh petugas medis.

Pertemuan ini membahas draft Omnibus Law yang telah diajukan Pemerintah ke Legislatif, khususnya yang terkait UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dibahas juga, peninjauan kembali oleh Kemenko Perekonomian terhadap usulan DIM RUU Cipta Kerja tentang Jaminan Produk Halal.

Kepala BPJPH Sukoso usai mendampingi Menag mengatakan, poin dari pertemuan dengan Menko Perekonmian adalah memperkuat RUU Cipta Kerja tentang Jaminan Produk Halal.

“Inti dari pertemuan ini bagaimana supaya RUU Cipta Kerja tentang Jaminan Produk Halal lebih cepat sehingga pelaku usaha terfasilitasi dengan baik,” ujar Sukoso.

Disiapkan Rp31 Triliun, Untuk Bantu Pekerja Bergaji di Bawah Rp5 Juta

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyediakan anggaran Rp31 triiun untuk membantu para pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan. Alokasi anggaran itu ditetapkan sebagai upaya mempercepat penyaluran anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk gaji bagi mereka yang berpendapatan di bawah Rp5 juta yang sekarang sedang diidentifikasi targetnya yang diperkirakan bisa mencapai 13 juta pekerja, anggarannya kira-kira sekitar Rp31 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.
Pemerintah, kata Menkeu, juga akan menambah bansos tunai sebesar Rp500.000 per pemegang kartu sembako dengan anggaran mencapai Rp5 triliun. PLN akan mendapat kucuran anggaran sebeasar Rp3 triliun untuk membantu beban tagihan listrik untuk kalangan sosial, industri, bisnis.
Untuk melindungi masyarakat dari pandemi covid-19, akan ada tambahan bantuan sosial (bansos) produktif bagi 12 juta pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Untuk itu disediakan anggaran Rp30 triliun. Akan ada pula tambahan bansos untuk 10 juta orang peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Bentuknya beras dengan anggaran Rp4,6 triliun.
“Sampai dengan akhir tahun 2020, percepatan belanja akan dilakukan untuk bisa melindungi masyarakat, meningkatkan kemampuan menangani covid-19, dan juga untuk mendorong dunia usaha baik UMKM maupun korporasi serta daerah,” kata Menkeu lagi saat berbicara dalam konferensi pers secara virtual bersama Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Ketua DK LPS yang tergabung dalam Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK), di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Dijelaskan, APBN akan terus meningkatkan kemampuan untuk mendorong belanja dari Kementerian/Lembaga (K/L) maupun daerah. Dengan demikian, pada semester kedua nanti akan ada belanja negara sebesar Rp1.171 triliun untuk belanja pusat dan Rp304,1 triliun untuk transfer ke daerah. Total Rp1.475,7 triliun.
Negara melalui APBN terfokus untuk mendukung perekonomian yang mengalami tekanan akibat pandemi covid-19. Dari sisi pendapatan negara, telah tercapai Rp811,2 triliun atau 47,7% dari target yang ada dalam Perpres 72 Tahun 2020. Jadi, pendapatan negara mengalami kontraksi 9,8%.
Sementara dari sisi belanja negara, telah dibelanjakan sebesar Rp1.068,9 triliun atau 39% dari anggaran untuk belanja tahun ini. Ada pertumbuhan untuk belanja negara semester satu sebesar 3,3% secara year on year (yoy). (bs)

Advertisement

Postingan Terkini

WhatsApp chat