Advertisementjadwal-sholat
Beranda blog

Ditangkap Polisi Jerman

0
Abu Hanifah, duduk, saat berkunjung ke Spanyol, saat sudah pensiun sebagai staf khusus Menteri Perindustrian (dok pribadi/Eksplore.co.id)

catatan Abu Hanifah*

PADA mulanya saya sangka tdk akan diikutkan pindah ke sebelah, Departemen Perindustrian. Ternyata keliru. Menteri Fahmi Idris menugaskan saya untuk menghubungi Sekjen Departemen Perindustrian, Agus Tjahayana agar menyiapkan acara serah terima jabatan. Seusai acara dengan Menaker Erman Suparno di Depnakertrans, langsung serah terima jabatan dengan mantan Menteri Perindustian Andung A Nitimiharja. Kemudian lanjut Rapim pada jam 19.00.

Tugas pokok saya sebagai Staf Khusus Menteri, adalah Hubungan Antar Lembaga. Baik ke dalam maupun keluar. Terutama membina hubungan baik dengan DPR-RI, Komisi VI mitra kerja Departemen Perindustrian. Mendampingi menteri ketika menerima tamu dan mendampingi menteri dalam berbagai kunjungan. Selalu berkordinasi dengan eselon satu untuk berbagai program yang melibatkan menteri dalam acara-acara seremonial

Pernah melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah. Dimana, Departemen membangun Proyek Rotan. Dan Pusat Inovasi Industri Rotan. Bersama Pusat Industri Rotan di Jerman, mengadakan pendidikan alih kemampuan di bidang desain mebel rotan. Sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa. Dr. H. Dedi M, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Departemen Perindustrian telah mengikutsertakan hasil kerja peserta didik di pameran akhir tahun di Jerman.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz tidak pernah lelah melakukan pembinaan kepada industri kecil di tanah air. Usaha kecil pembuat cendera mata (pisau) di Bali, diberi bantuan peralatan kerja. Di Kalimantan dan Sulawesi melakukan pembinaan usaha kecil pembuatan batik. Sehingga setiap bulan sebagai Staf Khusus saya ikut mendampingi Dirjen IKM bertemu dan berdialog dengan usaha kecil di daerah-daerah.

Perjalanan ke Luar Negeri
Beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik bersama menteri atau tidak. Apabila ke luar negeri saya selalu usul agar mengajak kawan-kawan anggota DPR-RI, Komisi VI. Bila menteri setuju, maka tugas saya menentukan orangnya. Pernah ke Jepang dan Seol Korea bersama Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) dan Agus Hermanto (Fraksi Demokrat). Sewaktu ke Beijing China mengajak Anwar Sanusi (PPP) dan Hamzah Sangaji (Golkar).

Pernah ke Wina, transit di Frankfurt, Jerman. Menteri dan Ibu Kartini Fahmi Idris sudah duluan keluar pesawat. Giliran saya keluar pesawat ada polisi secara acak memeriksa, pasport. Entah bagaimana, saya yang diperiksa.

Ternyata pasport saya tidak ada visa shengennya. Hanya ada visa utk Wina tok. Saya langsung ditangkap Polisi. Saya ketakutan.Untung ada Asep dari Konjen RI di Frankfurt. Dia menjelaskan bahwa saya hanya transit. Polisi bilang (tentu dalam bahasa Jerman), saya akan dikawal ke ruang tunggu penumpang yang akan terbang ke Wina.

Menteri Fahmi ada juga jailnya. “Hebat Abu, di kawal dua polisi. Saya yg menteri saja tdk dapat pengawalan.” Saya hanya bisa cengengesan dikerjai menteri. Sambil berkata, “Untung tidak di borgol bang.”

Pernah ke Washinton DC, Amerika Serikat. Untuk menghadiri seminar Perubahan Iklim dari Bank Dunia. Berangkat dengan staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Sdri Bekty. Saya tugaskan dia urus tiket pesawat SQ. Sekaligus pesan makanan seafod di dlm pesawat. Agar tidak termakan barang haram. Saat mau pulang ke Indonesia, setelah lepas landas di DC. Ternyata pesawat balik lagi ke bandara.

Dijelaskan bahwa ada pesawat yang ditumpangi Paus. Sehingga seluruh pesawat tidak boleh terbang, sampai Paus terbang jauh. Akibatnya, pesawat kita, telat mendarat di New York. Pesawat SQ yang akan ditumpangi telah terbang. Anggota rombongan ada dari Deplu, Depkeu, dari Garuda. Kemudian kami difasilitasi nginap di hotel Holiday In, New York, atas biaya SQ, dan sore besok baru akan terbang utk balik ke Jakarta via Singapore.

Saya minta anggota rombongan dari Deplu menghubungi kantor perwakilan di New York, untuk pinjam mobil. Maka hari itu kami keliling melihat reruntuhan gedung kembar WTC yang ditabrak pesawat dalam peristiwa 9 September. Keliling Manhattan, melihat patung Liberty sebelum ke bandara untuk naik SQ balik Jakarta. Ternyata ada hikmahnya terlambat pesawat. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm [53] : 39). (diajak Menteri kuliah lagi).

Salam dari Mutiara Baru.
Rabu. 2 September 2020.

*abu hanifah, mantan staf khusus Menteri Perindustrian

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Sidak Presiden, BPJS Kesehatan Salah Kelola?

0


Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, *)

Cukup ramai berita di media online, dengan judul  “Jokowi: Defisit BPJS Kesehatan karena salah kelola”. Sungguh suatu judul berita yang sensi, dan mengundang tanya masyarakat, dalam suasana iuran JKN akan naik 100% untuk peserta mandiri kelas I, dan II, dan 64% untuk kelas III.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan bahwa menyebut defisit BPJS Kesehatan karena kesalahan pengelolaan. Lebih spesifik ia mengatakan kesalahan ada pada pengelolaan iuran peserta mandiri.

Sampai dengan informasi itu, ketegangan saya membaca berita tersebut sudah mulai menurun. Sebab jika yang dimaksudkan salah kelola itu adalah penyimpangan dalam melaksanakan Manajemen BPJS Kesehatan, maka hal tersebut sudah persoalan hukum, dan akan menjadi persoalan besar bagi Direksi BPJS Kesehatan.

Peserta yang paling banyak memanfaatkan pelayanan JKN adalah peserta mandiri, baik kelas I,II, maupun kelas III. tetapi tunggakan yang terbesar juga dari segmen peserta mandiri, sekitar 48%. 

Maknanya di kalangan peserta yang membayar secara mandiri (PBPU dan BP), kesadaran mereka tinggi untuk memanfaatkan pelayanan JKN sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi persoalan terbesarnya juga adalah hampir separuh di antaranya menunggak membayar iuran, setelah mendaftar jadi peserta, dan memanfaatkan pelayanan JKN.

Presiden Jokowi juga harus perlu tahu persis juga, kenapa begitu banyak peserta mandiri yang menunggak,  tentu ada  sesuatu yang salah.  Apakah karena kemauan membayarnya yang rendah, atau kemampuan membayar iuran yang terbatas?  Jokowi dapat menanyakannya langsung kepada Direksi BPJS Kesehatan, yang diamanatkan oleh UU BPJS untuk menagih iuran termasuk yang menunggak.

Jika persoalan banyaknya tunggakan kelas III mandiri, karena mereka tidak mampu, jelas mereka ini bukan sasaran peserta yang dikejar-kejar karena menunggak.  Tetapi mereka harus dibantu untuk mendapatkan PBI APBN atau APBD.

Dan secara bersamaan, peserta PBI yang ternyata masuk katagori tidak miskin, alias mampu, harus dikeluarkan dari PBI dan diharuskan membayar secara mandiri kelas III, atau II atau I.  Jadi tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan fasilitas PBI dari pemerintah, untuk fakir miskin dan tidak mampu.

Kembali pada soal salah kelola BPJS Kesehatan terhadap peserta mandiri yang menunggak, sehingga terjadi defisit. Kita simak apa kata Jokowi berikutnya: “Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Tidak bisa dipungkiri. Presiden benar. Tetapi Presiden Jokowi juga harus tahu apa sebabnya, jangan BPJS Kesehatan disuruh memburu, seperti memburu babi hutan di hutan belantara.  Persoalannya kembali pada  willingness to pay  dan ability to pay.

Tetapi, apakah terjadi defisit itu penyebabnya tunggal, yaitu banyaknya tunggakan peserta mandiri kelas III?. Dari fakta yang ada ternyata tidak tunggal.

Presiden Jokowi perlu tahu juga, bahwa sejak 2014 sampai dengan Juli 2019, besaran iuran bagi PBI sangat rendah, yaitu dimulai dengan Rp. 19.225/POPB, dan tahun 2016 baru dinaikkan menjadi Rp.23.000/POPB.

Alhamdulillah,  Agustus 2019, dinaikkan untuk peserta PBI menjadi Rp.42.000/POPB, sesuai dengan saran DJSN. Iuran yang diberikan Menkeu waktu itu ( 2014 dan 2016) tidak sesuai dengan hitungan keekonomian dan aktuaria, sehingga memang sudah diramalkan terjadi defisit.

Posisi BPJS Kesehatan saat ini, memang berada di posisi tidak boleh ragu dalam melaksanakan perintah UU BPJS dan Presiden Jokowi.  Lihat pasal 38 ayat (1) Direksi    bertanggung    jawab    secara    tanggung renteng  atas  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dari sisi wewenang, UU BPJS memberikan wewenang kepada  Direksi BPJS  sesuai pasal 11 huruf a yaitu “menagih pembayaran Iuran”. Dalam penjelasan ayat a tersebut adalah: Yang  dimaksud  dengan  “menagih”  adalah  meminta pembayaran  dalam  hal  terjadi  penunggakan,  kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran.

Jadi cukup jelas dan terang benderang kewenangan BPJS Kesehatan  melakukan penagihan atas tunggakan iuran. Secara teknis operasional sudah diatur sanksinya pada PP 86/2013. Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Yang menarik, pada saat sidak di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek  Lampung, Jokowi mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien. Ia menyebut sekitar 90% pasien telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Juga menemukan  lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Kemana Peserta PBI?

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 ( bukan 96, 7 juta?)  peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Sementara, peserta dari kategori PBI yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 orang. (sumber CNN Indonesia).

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tutur Jokowi.

Rupanya di RSUD  Dr. H. Abdul Moelek Lampung, Jokowi kecarian pasien penerima PBI, tetapi kebanyakan yang dirawat adalah pasien JKN mandiri.

Pertanyaan Jokowi;  Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu. Perlu segera mendapatkan jawaban.

Apakah memang orang miskin penerima PBI sehat-sehat semua. Apakah mereka semuanya mengetahui sebagai peserta JKN, dan mendapatkan kartu KIS?. Apakah kartu KIS yang  dicetak oleh BPJS Kesehatan sudah diterima oleh mereka yang namanya ada di kartu KIS?. Apakah  ada peserta PBI “hantu”. 

Atau mungkin juga, karena warga miskin itu di pedalaman, perkampungan jauh ke pelosok, tidak mampu untuk pergi ke RS rujukan di kota,  sesuai dengan surat pengantar yang dikeluarkan Puskesmas. Banyak macam hal bisa terjadi bagi kelompok rentan dan miskin.

Hemat saya, DJSN adalah lembaga independen  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,  mengambil inisiatif, untuk menemukan jawaban  atas pertanyaan Presiden Jokowi, melalui monitoring dan evaluasi sebagai salah satu tugas utama  DJSN.

Lanjutkan sidaknya Pak Presiden. Supaya jangan hanya menerima laporan dari para menteri. Para Panglima Talam akan mati kutu, jika Presiden sering turun ke lapangan.

Cibubur, 16 November 2019

*) Ketua DJSN 2011 – 2015; Direktur Social Security Development Institute / jurnalsocialsecurity.com; Dosen FISIP Unas Jakarta.

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Rektor Unkris Ajak Civitas Akademika Selalu Bersyukur

0
Dalam ziarah ke makam para pendiri UNKRIS, rektor ditemani oleh Wakil Rektor 2 Dr Suwanda , juga puteri dan cucu alm pendiri UNKRIS.

JAKARTA – Eksplore.co.id Rektor Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Dr. Ir Ayub Muktiono M.SiP mengajak kepada civitas akademika UNKRIS untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah yang diterima oleh UNKRIS selama ini. Apalagi dalam sekian tahun ini UNKRIS telah mampu berkiprah turut serta dalam ambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak lupa, Rektor juga mengingatkan perlunya mendoakan para pendiri UNKRIS agar mendapatkan ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. “Apalagi UNKRIS yang tahun 2021 ini akan berusia 69 tahun telah turut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa, tentunya tak bisa dipisahkan dari peran penting para pendiri UNKRIS,”papar Rektor dalam keterangan tertulisnya, saat melakukan ziarah melaksanakan ziarah ke makam para pendiri Lembaga Universitas Krisnadwipayana di Taman Malaka ,Pondok Kelapa , Jakarta Timur, Minggu kemarin (10/1/2021).

Dalam ziarah ke makam para pendiri UNKRIS, rektor ditemani oleh Wakil Rektor 2 Dr Suwanda , juga puteri dan cucu alm pendiri UNKRIS.

Lebih jauh, Ayub Muktiono menyampaikan, bahwa sebagai penerus harus mampu menjadi manusia yang mengerti untuk berterimakasih. Jangan sampai menjadi generasi penerus yang tidak tahu diri, tidak mensyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Ini menurutnya adalah salah satu wejangan dari ajaran yang disampaikan oleh Krisnadwipayana dalam pewayangan melalui Sunan Kalijogo sebagai pencipta budaya adiluhung di tlatah Bumi Nusantara tercinta ini.

Sementara Bendaraha Yayasan Hendra Haryanto, SH, SE, MM, MH, menyatakan, sebagaimana diketahui oleh para pendiri UNKRIS terdahulu telah begitu banyak berkorban, baik tenaga, pikiran serta materi yang tak terhitung nilainya. Sudah seharusnya sebagai penerus Pengurus Yayasan periode 2020-2025 bersama dengan pimpinan UNKRIS melakukan kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan dan rasa terimakasih kepada para pendiri UNKRIS.

“Wujud rasa terimakasih inilah yang melatarbelakangi kegiatan ziarah akan secara rutin dilakukan. dan tentu saja siap melanjutkan perjuangan dan cita-cita yang suci nan mulia dari para pendiri UNKRIS,”tandasnya.

In Memoriam Beddu Amang: Deklarator Pembubaran PKI Oktober 1965

0

BEDDU Amang —  panggilan akrab Abdurrahman   untuk Suku Bugis —  di tahun 1965-an mengukir kisah heroik. Sebagai aktivis HMI, yang juga pernah menjadi Ketua HMI Cabang Yogya sebelum dr. Sigiat, Beddu menjadi motor penggerak anti-PKI di Yogya.

Ingat! Melawan PKI tahun 1965-1967 di Yogya bukan perkara mudah. PKI saat itu menguasai hampir seluruh wilayah DIY.

Semua DPRD Yogya, dikuasai PKI. Di Yogya, hanya ada 8 kantong Islam, yaitu Kauman, Notoprajan, Suronatan, Karangkajen Kadipaten Kulon, Pakualaman, dan Nitikan — yang aman dari “kerumunan” PKI. Itu pun hampir tiap malam, 8 kantong Islam itu diteror kader partai palu arit. Kader-kader PKI yang menguasai Yogya sering melakukan razia dan meneror orang yang salat.

Orang tak berani keluar rumah. Karena di jalan utama, arak-arakan kader PKI dengan yel-yel “Bubarkan HMI, Bunuh Penghisap Darah Rakyat, dan Habisi Tuan Tanah” terus menggema. Yang dimaksud penghisap darah rakyat versi PKI adalah pengusaha muslim. Dan tuan tanah adalah kyai dan haji yang mengelola yayasan amal yang mempunyai tanah luas untuk sekolah Islam dan pesantren.

Mahasiswa UGM, terutama  anggota HMI, yang tinggal di Bulaksumur, Terban, dan Pingit, jika malam mengungsi ke salah satu kampung Islam tadi. Pak Dochak Latief bercerita, ia kos di perumahan dosen UGM, Bulaksumur. Tapi kalau malam mengungsi ke Kauman. Orang CGMI, Pemuda Rakyat, Gerwani tiap malam — kata Dochak — melakukan razia di pinggir jalan. Kalau tahu mahasiswa itu aktivis HMI, bisa dibawa ke Posko Pemuda Rakyat. Jika sudah demikian, keselamatannya terancam.

Begitu berkuasanya PKI di Yogya sehingga orang militer tertinggi, Kol. Katamso dan Letkol Sugiono — masing-masing Komandan Resort Militer Pamungkas dan wakilnya diculik dan dibunuh. Saat itu, awal awal Oktober, Yogya sudah dikuasai militer Dewan Revolusi bentukan Kol. Untung. RRI Yogya sudah mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dengan ketua Mayor Mulyono, kepala staf administrasi di Korem Pamungkas. Mulyono ini pula yang memerintahkan  penculikan terhadap  Katamso dan Sugiono, yang notabene atasannya sebelum Kol. Untung membentuk Dewan Revolusi.

Dalam kondisi itulah tokoh-tokoh HMI Yogya seperti Beddu Amang, Sugiyat, Tawang Alun, dan Amidhan mencari strategi untuk menyelamatkan umat. HMI  Cabang  Yogya, misalnya, mengutus Amidhan Shaberah menemui Sulastomo, ketua PB HMI di Jakarta untuk melaporkan kondisi keamanan Yogya yang gawat dan dikuasai Dewan Revolusi.

Sulastomo dikenal dekat dengan  Jenderal Soeharto, Pangkostrad, yang mendapat mandat khusus dari Bung Karno untuk mengamankan Indonesia paska penculikan para jenderal. Dengan melaporkan peristiwa penculikan Katamso dan Sugiyono, harapannya Jenderal Soeharto segera mengamankan Yogya. Apalagi Sugiyono yang diculik PKI itu, pernah jadi asistennya Soeharto waktu peristiwa Serangan 1 Maret 1949 di Yogya.

Perkiraan aktivis HMI  Yogya benar. Mendapat laporan suasana Yogya yang mencekam, Soeharto mengirimkan pasukan RPKAD ke Yogya. Begitu pasukan baret merah  datang ke Yogya dengan peralatan militer lengkap, Beddu Amang ikut  menyambutnya. HMI Yogya pun merapat ke pasukan pimpinan Sarwo Edhie Wibowo itu.

Beddu Amang, saat itu Sekjen Front Pancasila — organisasi bentukan Dahlan Ranuwihardjo, sesepuh HMI yang dekat Bung Karno — menginisiasi rapat akbar di alun-alun Utara Yogya, depan masjid Kauman, 21 Oktober 1965.  Bersama Saibani sebagai ketua Front Pancasila, Beddu Amang membacakan deklarasi pembubaran PKI di Yogya saat itu.

Gempar! Karena Jakarta belum membubarkan PKI, tapi Front Pancasila  Yogya sudah membubarkannya. Akibat deklarasi itu, kader-kader PKI marah kepada umat Islam. Delapan kantong Islam seperti disebutkan di atas, tiap malam dijaga pasukan RPKAD. Kedatangan pasukan baret merah tersebut, terutama kehadirannya di kantong-kantong Islam Yogya, menjadikan perlawanan umat terhadap CGMI, Pemuda Rakyat, dan Gerwani makin berani.

Baru setelah Jenderal Soeharto mendapat Supersemar dari Bung Karno,  sehari kemudian, 12 Maret 1966 PKI resmi dibubarkan. Yogya pun berangsur pulih, sampai akhirnya benar-benar aman.

Itulah salah satu momen penting perjuangan Beddu Amang di Yogya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Abdurrahman atau Beddu Amang — pejuang antiPKI, Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog
1995-1998, alumnus Fakultas Pertanian UGM itu — wafat Sabtu sore dalam usia 85 tahun Sabtu  pukul 17.00 WIB 9 Januari 2021 di RS Pondok Indah Jakarta.

Semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan di sana mendapat tempat terbaik di  SisiNYA. Aamiin. Al- Fatihah.

*penulis dan kolumnis lepas, pernah menjadi aktivis HMI Yogya Komisariat FMIPA UGM

Kawin Kontrak di Puncak

0

DALAM salah satu kelakarnya, pelawak Miing pernah bercerita tentang seorang Syekh di Arab yang aneh. Konon, seorang Syekh yang tiap hari membawa tasbeh untuk berzikir sangat takut dengan babi. Tapi aneh matanya sangat bergairah bila melihat babu. Lantas, Miing pun bertanya. Syekh, kenapa takut babi?. “Oh, babi itu haram dan najis.’’ Tapi bagaimana dengan babu? “Oh itu halal dan toyyib,’’ jawab Syekh dengan bahasa Arab yang fasih. Hadirin pun gerr.

Babi, memang diharamkan dalam agama Islam. Beberapa ayat Alqur’an menegaskan keharaman binatang gemuk pendek ini. Tapi, bagaimana dengan babu? Tentu saja, kehalalan babu yang diceritakan Miing hanya “canda dan olok-olok” terhadap fenomena yang terjadi di Arab sana. Di Saudi Arabia, misalnya, orang tak akan bisa menemukan daging babi di rumah penduduk setempat maupun restoran. Maklumlah daging babi hukumnya haram dimakan. Tapi sebaliknya, orang bisa menemukan cukup banyak babu yang “dimakan” majikannya yang orang Arab. Tidak sedikit kasus babu “dimakan” majikan Arabnya menimpa tenaga pembantu rumah tangga (PRT) wanita (TKW) asal Indonesia.

Lelucon Miing soal babu dan babi di atas, ternyata mengundang pemikiran yang lebih jauh tentang betapa buruknya pengertian dan sosialisasi hukum fikih di kalangan umat Islam. Ketika belajar agama Islam di SD dan madrasah, misalnya, kita diberikan pelajaran tentang kriteria fardu kifayah dan fardu ‘ain. Fardhu ‘ain, kata guru agama Islam, adalah suatu kewajiban yang konsekwensinya ditanggung secara pribadi. Salat lima waktu dan puasa Ramadhan, misalnya, merupakan fardhu ‘ain karena itu semua orang Islam wajib melakukannya secara pribadi. Orang yang tidak melaksanakan fardhu ‘ain akan mendapat dosa. Dan dosanya bersifat pribadi

Sementara itu, fardhu kifayah merupakan kewajiban kolektif. Bila salah seorang anggota masyarakat sudah menjalankan kewajiban fardhu kifayah – seperti mensalatkan jenazah – maka gugurlah kewajiban semua anggota masyarakat tersebut untuk mensalatkan jenazah. Jadi, cukuplah satu orang mensalatkan jenazah untuk menggugurkan kewajiban seluruh anggota masyarakat.

Para fukaha zaman dulu dalam memberi contoh fardhu kifayah terlalu sederhana, misal salat jenazah seperti disebutkan di atas. Di kampung saya di daerah Magelang, ada lagi contoh fadhu kifayah yang lumayan modern – yaitu mempelajari ilmu kedokteran. Jika di suatu kampung, kata kyai, tak ada dokter atau orang yang mengerti ilmu obat-obatan, maka seluruh warga kampung berdosa. Tapi jika ada satu orang saja yang jadi dokter atau mempunyai ilmu obat-obatan untuk membantu mengobati warga kampung yang sakit, maka dosa satu kampung terhapus.

Dari gambaran itu, sebetulnya fardhu kifayah mempunyai perspektif yang terus berkembang. Dengan kata lain, fardhu kifayah merupakan sebuah kewajiban “continuous” pribadi seorang muslim sebagai warga masyarakat. Yusuf Qordhowi, misalnya, menyebutkan fardhu kifayah merupakan aspek hukum untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Jika fardhu ‘ain konsekwensinya bersifat pribadi, khusus orang Islam, fardhu kifayah konsekwensinya bersifat sosial-budaya seluruh umat manusia. Karena itu bila ditinjau dari perspektif dampak sosial-budayanya, fardhu kifayah merupakan kewajiban yang mempunyai dampak dan nilai jauh lebih besar ketimbang fardhu ‘ain.

Berangkat dari perspektif inilah kita sebaiknya melihat kasus “kawin” kontrak di Puncak beberapa waktu lalu yang dilakukan turis Arab dengan wanita Indonesia. Kawin kontrak dalam Islam memang pernah ada. Karena sudah pernah ada, maka bisa jadi jurisprudensi. Artinya, boleh jadi kawin kontrak itu secara hukum Islam adalah sah! Sarat perkawinan dalam perspektif syariah “fardhu ‘ain”, sudah terpenuhi. Persoalannya, bagaimana dengan prasarat syariah “fardhu kifayah”-nya? Di sinilah muncul perdebatan panjang, antara pro dan kontra. Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dalam perspektif fardhu kifayah menjadi amat relevan karena kawin kontrak tersebut melanggar azas continousity dalam sebuah pembentukan keluarga. Padahal tujuan inti perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah yang langgeng.

Dari fenomena inilah kita bisa melihat bahwa fardhu kifayah mempunyai bobot hukum yang lebih besar. Karena, pertama kewajiban ini menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Kedua, kewajiban ini merupakan pilar utama terciptanya tata tertib dan keadilan di masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan inti dari tujuan diturunkannya Islam di muka bumi.

Berpijak dari aspek inilah kita memandang “penghalalan terhadap babu” (baca: mempekerjakan perempuan secara semena-mena, memeras, menganiaya, memperkosa, dan menikahinya secara kontrak dengan ketentuan yang mendzalimi pihak wanita) lebih bersifat pelanggaran terhadap fardhu kifayah ketimbang fardhu ain, karena mempunyai implikasi yang amat luas. Lembaga-lembaga HAM dunia berteriak, hubungan antar negara terancam, dan dendam sosial meruyak karena pelecehan terhadap salah satu aspek fardhu kifayah tersebut. Contoh paling ironis seperti di lawakan Miing tadi, betapa sebagian orang Arab sangat peka terhadap keharaman babi, tapi – maaf – kurang peka terhadap hak-hak TKW.

Dari fenomena inilah kemudian Sayyid Quthub memperluas kategori fardhu kifayah. Fardhu kifayah, menurut Quthub, merupakan landasan dan kerangka operasional bagi terwujudnya masyarakat Islam yang berkeadilan sosial. Fungsi fikih sosial, tulis Qutb, adalah merumuskan konsep-konsep tentang tugas kemasyarakatan, kepentingan bangsa, keadilan sosial, ketertiban umum, dan kemasalahatan umat manusia. Selama ini, fikih Islam lebih banyak berbicara tentang hukum halal dan haramnya suatu obyek secara tidak realistis. Di sisi lain, secara aplikatif fiqih tidak mampu menjangkau hal-hal yang sangat krusial seperti pelanggaran HAM, KKN, pelecehan seksual, dan lain-lain.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan tengah dilanda krisis moral yang akut, kini tampaknya perlu merumuskan kembali fardhu kifayah sehingga bersifat aplikatif di masyarakat. Untuk itu, seperti dikatakan Quthub, fikih harus direkonstruksi dan dikembangkan di atas tiga prinsip. Pertama fiqih harus mampu menerjemahkan syariat Islam dalam dimensi ruang dan waktu. Kedua, fikih harus bertolak dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dan ketiga, fikih harus mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat (A Ilyas Ismail, 2004).

Melihat kondisi Indonesia yang tengah terpuruk sekarang ini, tampaknya perluasan aplikasi fardhu kifayah sangat mendesak. Isu meruyaknya KKN, percaloan di DPR, birokrat korup, penguasa mumpung, pengusaha preman, hakim yang terima suap, dan lain-lain – yang niscaya mayoritas dilakukan oleh umat Islam – perlu dipecahkan dengan sosialisasi hukum fikih yang lebih luas dan aplikatif.

Nah, persoalannya siapa yang mulai? Kita pun segera kembali kepada firman Allah. “Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Ayat ini secara tidak langsung menyuruh umat, untuk pertama-tama, secara individual melaksanakan fardhu kifayah seperti pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan penghentian KKN – sebelum akhirnya mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Tanpa keteladanan dari diri sendiri, mestahil bisa menjadi teladan bagi orang lain!.

*penulis dan kolumnis lepas

Dies Natalis ke-69 UNKRIS Akan Usung Pentingya Pelestarian Nilai Budaya

0
Dalam rangka Dies Natalis ke- 69 di bulan April 2021, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) akan mengusung nilai – nilai pelestarian budaya dan mendukung produktifitas masyarakat untuk terus berekspresi dalam membuat produk asli Indonesia.

JAKARTA (Eksplore.co.id) Dalam rangka Dies Natalis ke- 69 di bulan April 2021, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) akan mengusung nilai – nilai pelestarian budaya dan mendukung produktifitas masyarakat untuk terus berekspresi dalam membuat produk asli Indonesia. Dengan demikian, meskipun ditengah modernisasi budaya Indonesia tak harus tercerabut akarnya. Demikian pernyataan Dekan Fakultas Teknik UNKRIS Dr. Harjono Padmono Putro, ST. M.Kom dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Lebih lanjut, Harjono menyampaikan bahwa ekspresi budaya bangsa saat ini sudah banyak di akui dunia. Terkait dengan hal itu, UNKRIS harus mampu memberikan warna terhadap pengayaan pengembangan budaya bangsa. Apalagi nama UNKRIS selama ini diambil dari nama Krisnadwipayana yang diabadikan sebagai nama lembaga perguruan tinggi oleh para pendiri, hal ini karena adanya keinginan bahwa setiap orang yang menjadi keluarga UNKRIS akan mampu menjunjung tinggi nilai – nilai budaya yang tercermin dari karakter Prabu Krisnadwipayana.

“Yaitu cerdas, arif bijaksana, soleh, berwibawa, memiliki kemampuan lebih dari yang lain dalam bidang pengobatan, memprediksi masa depan dan lain sebagainya, itu semua dapat terjadi melalui proses pembelajaran di kampus, ujar Harjono saat didampingi oleh dan Wakil Dekan 3 Nazaruddin Khuluk ST, M.Si, Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan (LPKK) Dr. Susetya Herawati ST, M.Si dan Kepala Bagian Humas dan Pemasaran Enny Setyowati, SH dan Sudiana.

Dalam rangka Dies Natalis UNKRIS, lagi menurut Harjono, perlu untuk menumbuhkan kembali, nilai dan ekspresi budaya pada perayaannya nanti. Untuk itu diperlukan sinergi pemikiran bersama dari Ketua LPKK dan Kebag Humas dan Pemasaran untuk mengemas acara Dies Natalis menjadi suatu semangat kekinian yang mudah dipahami olah khususnya para mahasiswa dan calon calon mahasiswa Unkris .

Bagi Harjono, rasanya tepat jika sebelumnya ada wacana yang menyatakan bahwa UNKRIS adalah “ Kampus Legenda Mendunia”. Hal ini dapat dikemas dengan konsep digitalisasi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh kolega baik dari dalam negeri maupun kolega dari luar negeri.

Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Kebangsaan (LPKK) Dr. Susetya Herawati ST, M.Si, mendukung konsep Dies Natalis UNKRIS seperti yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik, menurutnya semua gagasan dalam mempersiapkan acara dies natalis, tentu saja akan sangat bagus bagi generasi muda apa bila talenta kreativitasnya mendapatkan apresiasi yang baik. Seperti dari sisi kebangsaan dengan memahami dan mengimplementasikan nilai nilai budaya yang baik tentu akan membentuk diri para generasi muda dalam mencintai negara dan bangsanya.

Advertisement

Postingan Terkini

WhatsApp chat