Advertisementjadwal-sholat
Beranda blog

Ditangkap Polisi Jerman

0
Abu Hanifah, duduk, saat berkunjung ke Spanyol, saat sudah pensiun sebagai staf khusus Menteri Perindustrian (dok pribadi/Eksplore.co.id)

catatan Abu Hanifah*

PADA mulanya saya sangka tdk akan diikutkan pindah ke sebelah, Departemen Perindustrian. Ternyata keliru. Menteri Fahmi Idris menugaskan saya untuk menghubungi Sekjen Departemen Perindustrian, Agus Tjahayana agar menyiapkan acara serah terima jabatan. Seusai acara dengan Menaker Erman Suparno di Depnakertrans, langsung serah terima jabatan dengan mantan Menteri Perindustian Andung A Nitimiharja. Kemudian lanjut Rapim pada jam 19.00.

Tugas pokok saya sebagai Staf Khusus Menteri, adalah Hubungan Antar Lembaga. Baik ke dalam maupun keluar. Terutama membina hubungan baik dengan DPR-RI, Komisi VI mitra kerja Departemen Perindustrian. Mendampingi menteri ketika menerima tamu dan mendampingi menteri dalam berbagai kunjungan. Selalu berkordinasi dengan eselon satu untuk berbagai program yang melibatkan menteri dalam acara-acara seremonial

Pernah melakukan kunjungan ke Palu, Sulawesi Tengah. Dimana, Departemen membangun Proyek Rotan. Dan Pusat Inovasi Industri Rotan. Bersama Pusat Industri Rotan di Jerman, mengadakan pendidikan alih kemampuan di bidang desain mebel rotan. Sesuai dengan kebutuhan pasar Eropa. Dr. H. Dedi M, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Departemen Perindustrian telah mengikutsertakan hasil kerja peserta didik di pameran akhir tahun di Jerman.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Fauzi Aziz tidak pernah lelah melakukan pembinaan kepada industri kecil di tanah air. Usaha kecil pembuat cendera mata (pisau) di Bali, diberi bantuan peralatan kerja. Di Kalimantan dan Sulawesi melakukan pembinaan usaha kecil pembuatan batik. Sehingga setiap bulan sebagai Staf Khusus saya ikut mendampingi Dirjen IKM bertemu dan berdialog dengan usaha kecil di daerah-daerah.

Perjalanan ke Luar Negeri
Beberapa kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik bersama menteri atau tidak. Apabila ke luar negeri saya selalu usul agar mengajak kawan-kawan anggota DPR-RI, Komisi VI. Bila menteri setuju, maka tugas saya menentukan orangnya. Pernah ke Jepang dan Seol Korea bersama Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) dan Agus Hermanto (Fraksi Demokrat). Sewaktu ke Beijing China mengajak Anwar Sanusi (PPP) dan Hamzah Sangaji (Golkar).

Pernah ke Wina, transit di Frankfurt, Jerman. Menteri dan Ibu Kartini Fahmi Idris sudah duluan keluar pesawat. Giliran saya keluar pesawat ada polisi secara acak memeriksa, pasport. Entah bagaimana, saya yang diperiksa.

Ternyata pasport saya tidak ada visa shengennya. Hanya ada visa utk Wina tok. Saya langsung ditangkap Polisi. Saya ketakutan.Untung ada Asep dari Konjen RI di Frankfurt. Dia menjelaskan bahwa saya hanya transit. Polisi bilang (tentu dalam bahasa Jerman), saya akan dikawal ke ruang tunggu penumpang yang akan terbang ke Wina.

Menteri Fahmi ada juga jailnya. “Hebat Abu, di kawal dua polisi. Saya yg menteri saja tdk dapat pengawalan.” Saya hanya bisa cengengesan dikerjai menteri. Sambil berkata, “Untung tidak di borgol bang.”

Pernah ke Washinton DC, Amerika Serikat. Untuk menghadiri seminar Perubahan Iklim dari Bank Dunia. Berangkat dengan staf dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian Sdri Bekty. Saya tugaskan dia urus tiket pesawat SQ. Sekaligus pesan makanan seafod di dlm pesawat. Agar tidak termakan barang haram. Saat mau pulang ke Indonesia, setelah lepas landas di DC. Ternyata pesawat balik lagi ke bandara.

Dijelaskan bahwa ada pesawat yang ditumpangi Paus. Sehingga seluruh pesawat tidak boleh terbang, sampai Paus terbang jauh. Akibatnya, pesawat kita, telat mendarat di New York. Pesawat SQ yang akan ditumpangi telah terbang. Anggota rombongan ada dari Deplu, Depkeu, dari Garuda. Kemudian kami difasilitasi nginap di hotel Holiday In, New York, atas biaya SQ, dan sore besok baru akan terbang utk balik ke Jakarta via Singapore.

Saya minta anggota rombongan dari Deplu menghubungi kantor perwakilan di New York, untuk pinjam mobil. Maka hari itu kami keliling melihat reruntuhan gedung kembar WTC yang ditabrak pesawat dalam peristiwa 9 September. Keliling Manhattan, melihat patung Liberty sebelum ke bandara untuk naik SQ balik Jakarta. Ternyata ada hikmahnya terlambat pesawat. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm [53] : 39). (diajak Menteri kuliah lagi).

Salam dari Mutiara Baru.
Rabu. 2 September 2020.

*abu hanifah, mantan staf khusus Menteri Perindustrian

Pemerintah Sadari Pasar Lokal Dibanjiri Produk Impor

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pemerintah menyadari saat pasar domestik banyak dibanjiri produk impor. Jika tak segera diantisipasi, dikhawatirkan produk lokal terutama sektor UMKM bakal kalah bersaing dan tidak kompetitif. Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi Rencana Strategis Nasional Pengembangan UMKM di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Teten, pasar domestik saat ini sudah dibanjiri produk impor yang memiliki daya saing kuat dengan harga kompetitif, lewat pasar e-commerce. “Produk UMKM kita harus bisa bersaing dengan produk impor tersebut. Makanya, kita harus memperkuat UMKM, baik dari sisi daya saing hingga kualitas produknya,” kata Menkop.

Di hadapan perwakilan 18 kementerian, perbankan dan lembaga keuangan BUMN, Teten pun meminta seluruh kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM. Mereka juga diminta menghilangkan ego sektoral dengan melakukan kolaborasi dan sinergi yang baik antarkementerian. “Kita sudah harus melakukan konsolidasi program di tingkat lapangan dengan komitmen kuat. Kita harus memiliki One Gate Policy untuk pemberdayaan UMKM yang sekarang menyebar di 18 kementerian,” tutur Teten. 

Bila dibandingkan dengan negara lain, lanjut Teten, kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih rendah, yaitu hanya 14% saja. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 17%, Malaysia di atas 20%, Thailand di atas 30%, Jepang 55%, dan China 70%.

Mantan aktivis anti korupsi ini berharap, konsolidasi program antarkementerian akan diarahkan pada konsolidasi pembiayaan agar terarah untuk sektor produksi dan unggulan. “Selain itu, UMKM juga harus kita konsolidasikan ke arah value based komoditi. Kita banyak memiliki kekayaan sumber daya alam hayati. Saya berharap UMKM tidak melulu main di pasar lokal,” tegas Menkop dan UKM.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki banyak potensi produk untuk pasar ekspor yang berbahan baku lokal, seperti perikanan, pertanian, dan furnitur. “Kita perlu masuk ke global value chain karena kita perlu devisa masuk dengan membangun produk berorientasi ekspor dan substitusi impor. Tahun depan, jangan ada lagi impor cangkul dan alat pertanian lainnya,” tukas Teten lagi.

Karenanya dia optimistis, pengembangan UMKM bisa terukur dan terarah bila dilakukan secara bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada. “Kita harus melakukan konsolidasi dan agregasi UMKM, dengan target dan komitmen yang jelas. Sehingga, kapasitas usaha dan daya saing UMKM bisa meningkat dan struktur ekonomi kita yang selama ini berbentuk piramida bisa menjadi lebih adil lagi,” tandas Teten.

Mantan kepala staf kepresidenan ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menugaskan dirinya agar UMKM bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. Pasalnya, selama ini, pertumbuhan UMKM di Indonesia masih terbilang sangat rendah. “Banyak faktor mengapa UMKM sulit berkembang. Di antaranya, UMKM kita tidak terintegrasi terhadap supply chain. Oleh karena itu, kita akan mendorong UMKM untuk masuk ke pasar global value chain,” ucap Menkop dan UKM.

Arah Kebijakan
Sementara itu, dalam paparannya, Staf Ahli Menkop dan UKM Bidang Ekonomi Makro Hanung Harimba menekankan, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan akan difokuskan pada produk yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, pendekatan kelompok, dan lintas sektoral, hingga penanganan sesuai karakteristik dan level usahanya. “Kalau dilakukan secara sendiri-sendiri kurang efektif, maka kita butuh koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian,” jelas Hanung.

Nantinya, lanjut Hanung, agenda perubahan akan menciptakan integrasi UMKM dalam global value chain, UMKM naik kelas, melahirkan enterpreneur baru, hingga modernisasi koperasi. “Kita harus membangun sistem market intelejen berbasis Big Data, termasuk penguatan sistem logistik yang harus terintegrasi agar lebih efektif. Kita butuh One Data UMKM Policy antar kementerian dan peningkatan koordinasi dengan Pemda,” kata Hanung.

Dia menjelaskan, ada enam program strategis bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Yaitu, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, meningkatkan daya saing, pengembangan kapasitas manajemen SDM, dan koordinasi lintas sektoral. “Kita akan mendorong local branding untuk go international. Di samping itu, pengadaan barang pemerintah pusat dan daerah memakai produk UMKM yang akan kita masukkan dalam e-katalog,” pungkas Hanung. (ban)

Sidak Presiden, BPJS Kesehatan Salah Kelola?

0


Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, *)

Cukup ramai berita di media online, dengan judul  “Jokowi: Defisit BPJS Kesehatan karena salah kelola”. Sungguh suatu judul berita yang sensi, dan mengundang tanya masyarakat, dalam suasana iuran JKN akan naik 100% untuk peserta mandiri kelas I, dan II, dan 64% untuk kelas III.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyatakan bahwa menyebut defisit BPJS Kesehatan karena kesalahan pengelolaan. Lebih spesifik ia mengatakan kesalahan ada pada pengelolaan iuran peserta mandiri.

Sampai dengan informasi itu, ketegangan saya membaca berita tersebut sudah mulai menurun. Sebab jika yang dimaksudkan salah kelola itu adalah penyimpangan dalam melaksanakan Manajemen BPJS Kesehatan, maka hal tersebut sudah persoalan hukum, dan akan menjadi persoalan besar bagi Direksi BPJS Kesehatan.

Peserta yang paling banyak memanfaatkan pelayanan JKN adalah peserta mandiri, baik kelas I,II, maupun kelas III. tetapi tunggakan yang terbesar juga dari segmen peserta mandiri, sekitar 48%. 

Maknanya di kalangan peserta yang membayar secara mandiri (PBPU dan BP), kesadaran mereka tinggi untuk memanfaatkan pelayanan JKN sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi persoalan terbesarnya juga adalah hampir separuh di antaranya menunggak membayar iuran, setelah mendaftar jadi peserta, dan memanfaatkan pelayanan JKN.

Presiden Jokowi juga harus perlu tahu persis juga, kenapa begitu banyak peserta mandiri yang menunggak,  tentu ada  sesuatu yang salah.  Apakah karena kemauan membayarnya yang rendah, atau kemampuan membayar iuran yang terbatas?  Jokowi dapat menanyakannya langsung kepada Direksi BPJS Kesehatan, yang diamanatkan oleh UU BPJS untuk menagih iuran termasuk yang menunggak.

Jika persoalan banyaknya tunggakan kelas III mandiri, karena mereka tidak mampu, jelas mereka ini bukan sasaran peserta yang dikejar-kejar karena menunggak.  Tetapi mereka harus dibantu untuk mendapatkan PBI APBN atau APBD.

Dan secara bersamaan, peserta PBI yang ternyata masuk katagori tidak miskin, alias mampu, harus dikeluarkan dari PBI dan diharuskan membayar secara mandiri kelas III, atau II atau I.  Jadi tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan fasilitas PBI dari pemerintah, untuk fakir miskin dan tidak mampu.

Kembali pada soal salah kelola BPJS Kesehatan terhadap peserta mandiri yang menunggak, sehingga terjadi defisit. Kita simak apa kata Jokowi berikutnya: “Kami sudah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tetapi, di BPJS Kesehatan terjadi defisit karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya, di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Tidak bisa dipungkiri. Presiden benar. Tetapi Presiden Jokowi juga harus tahu apa sebabnya, jangan BPJS Kesehatan disuruh memburu, seperti memburu babi hutan di hutan belantara.  Persoalannya kembali pada  willingness to pay  dan ability to pay.

Tetapi, apakah terjadi defisit itu penyebabnya tunggal, yaitu banyaknya tunggakan peserta mandiri kelas III?. Dari fakta yang ada ternyata tidak tunggal.

Presiden Jokowi perlu tahu juga, bahwa sejak 2014 sampai dengan Juli 2019, besaran iuran bagi PBI sangat rendah, yaitu dimulai dengan Rp. 19.225/POPB, dan tahun 2016 baru dinaikkan menjadi Rp.23.000/POPB.

Alhamdulillah,  Agustus 2019, dinaikkan untuk peserta PBI menjadi Rp.42.000/POPB, sesuai dengan saran DJSN. Iuran yang diberikan Menkeu waktu itu ( 2014 dan 2016) tidak sesuai dengan hitungan keekonomian dan aktuaria, sehingga memang sudah diramalkan terjadi defisit.

Posisi BPJS Kesehatan saat ini, memang berada di posisi tidak boleh ragu dalam melaksanakan perintah UU BPJS dan Presiden Jokowi.  Lihat pasal 38 ayat (1) Direksi    bertanggung    jawab    secara    tanggung renteng  atas  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

Dari sisi wewenang, UU BPJS memberikan wewenang kepada  Direksi BPJS  sesuai pasal 11 huruf a yaitu “menagih pembayaran Iuran”. Dalam penjelasan ayat a tersebut adalah: Yang  dimaksud  dengan  “menagih”  adalah  meminta pembayaran  dalam  hal  terjadi  penunggakan,  kemacetan, atau kekurangan pembayaran Iuran.

Jadi cukup jelas dan terang benderang kewenangan BPJS Kesehatan  melakukan penagihan atas tunggakan iuran. Secara teknis operasional sudah diatur sanksinya pada PP 86/2013. Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Yang menarik, pada saat sidak di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek  Lampung, Jokowi mengetahui pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien. Ia menyebut sekitar 90% pasien telah menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Juga menemukan  lebih banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar iuran secara mandiri. Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibiayai oleh anggaran APBN.

Kemana Peserta PBI?

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 ( bukan 96, 7 juta?)  peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN. Sementara, peserta dari kategori PBI yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 orang. (sumber CNN Indonesia).

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tutur Jokowi.

Rupanya di RSUD  Dr. H. Abdul Moelek Lampung, Jokowi kecarian pasien penerima PBI, tetapi kebanyakan yang dirawat adalah pasien JKN mandiri.

Pertanyaan Jokowi;  Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu. Perlu segera mendapatkan jawaban.

Apakah memang orang miskin penerima PBI sehat-sehat semua. Apakah mereka semuanya mengetahui sebagai peserta JKN, dan mendapatkan kartu KIS?. Apakah kartu KIS yang  dicetak oleh BPJS Kesehatan sudah diterima oleh mereka yang namanya ada di kartu KIS?. Apakah  ada peserta PBI “hantu”. 

Atau mungkin juga, karena warga miskin itu di pedalaman, perkampungan jauh ke pelosok, tidak mampu untuk pergi ke RS rujukan di kota,  sesuai dengan surat pengantar yang dikeluarkan Puskesmas. Banyak macam hal bisa terjadi bagi kelompok rentan dan miskin.

Hemat saya, DJSN adalah lembaga independen  yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,  mengambil inisiatif, untuk menemukan jawaban  atas pertanyaan Presiden Jokowi, melalui monitoring dan evaluasi sebagai salah satu tugas utama  DJSN.

Lanjutkan sidaknya Pak Presiden. Supaya jangan hanya menerima laporan dari para menteri. Para Panglima Talam akan mati kutu, jika Presiden sering turun ke lapangan.

Cibubur, 16 November 2019

*) Ketua DJSN 2011 – 2015; Direktur Social Security Development Institute / jurnalsocialsecurity.com; Dosen FISIP Unas Jakarta.

Menkop: Cegah Kapitalisme, BUMDes Harus Berbentuk Koperasi

0

MAKASSAR (Eksplore.co.id – Saat ini faham kapitalisme telah menembus seluruh ruang ekonomi termasuk di Indonesia. Keberadaan koperasi menjadi kekuatan yang mampu memproteksi pasar dari praktik kapitalisme.  Itulah yang diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Koperasi bisa memproteksi ekonomi pasar dari kapitalisme dunia, yang hampir tidak ada lagi ruang yang tidak ditembus oleh mereka,” kata Menkop dan UKM saat membuka Munas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Senin (11/11/2019) malam di Makassar. Hadir di acara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.

Menurut Teten, kendati kapitalisme sudah menguasai pasar dalam negeri, namun penetrasi kapitalisme ke desa masih belum dominan. Itu sebabnya, program pemerintah menyalurkan dana desa hingga  Rp 1 miliar perlu dilakukan agar desa mampu berkembang melalui potensi yang dimilikinya. 

Menurutnya, perekonomian rakyat di desa harus hidup. Jangan sampai produk industri menguasai desa yang akibatnya akan menyedot dana dari desa kembali ke industri. Menteri koperasi mengatakan dana desa selama ini telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) namun diharapkan Bumdes ke depan dapat berbentuk koperasi.

“Pak Jokowi menaruh harapan Bumdes itu harus dalam bentuk koperasi. Jangan Bumdes itu dikuasai oleh elit desa. Itu bahasa Pak Jokowi,” kata Menteri dalam sambutannya.

Mengutip Bung Hatta, Teten mengatakan koperasi mengandung spirit kebersamaan, gotong royong dan keadilan. Spirit yang besar ini harus dibangkitkan kembali terutama dalam situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu sekarang. Situasi global itu telah berdampak ke ekonomi dalam negeri terlihat dari neraca perdagangan yang tertekan, kemunduran industri, impor yang besar.

“Koperasi dan UMKM telah terbukti paling bertahan pada masa krisis tahun 1998. Saat ini, koperasi dan UMKM harus menunjukkan eksistensi dan kontribusinya bagi perekonomian nasional,” kata Teten.

Dia mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM. Menciptakan ekosistem bisnis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya.  Untuk itu, perlu ada afirmasi dalam kemudahan perijinan, pajak, dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid memaparkan Gerakan Panca Dekopin 2019 – 2024. Panca pertama, tentang Regulasi. Perlu ada UU tentang perekonomian nasional untuk mengimplementasikan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Nurdin mengajukan agar ada revisi UU Kementerian Negara yang saat ini menempatkan Kementerian Koperasi dan UKM pada level tiga. Menurutnya, Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya pada level dua.

Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perkoperasian untuk memperkuat eksistensi dan fungsi koperasi dalam tata ekonomi nasional, meningkatkan daya saing koperasi dan terciptanya konglomerasi koperasi.

“Koperasi tidak anti konglomerasi, tapi konglomerasi yang dituju bukanlah konglomerasi orang per orang karena hal itu tidak sesuai dengan jati diri koperasi. Konglomerasi yang hendak dicapai adalah konglomerasi koperasi,” kata Nurdin.

Kedua, tentang Kebijakan. Nurdin menyampaikan perlunya sebagian dana desa turut dikelola oleh koperasi. “Hal ini untuk optimalisasi pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta lapangan kerja dan kewirausahaan,” kata Nurdin.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan. Hal ini terkait sinergi Dekopin Pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu melakukan modernisasi manajemen koperasi.

Keempat, Konglomerasi Bisnis Koperasi. Dilakukan lewat pengembangan inti plasma melalui agrobisnis, pertanian, perkebunan dan koperasi menjadi home industry bagi skala pabrik, koperasi dapat mengembangkan usaha-usaha baru.

Kelima, Pemberdayaan UMKM di lokasi wisata maupun buruh, petani di daerah penyangga destinasi wisata. (ba5)

Bantu UKM Tembus Pasar Global Dengan Program National Export

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Ada model baru untuk membantu produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menembus pasar global, yaitu National Export (NEX). Program Ini merupakan kerja bareng yang ditawarkan PT Refealium Barakah Hub, PT Pos Logistic Indonesia, dan Indonesia Eurasia International Council.

Peluncuran kerjasama pemasaran produk UMKM melalui NEX ditandai dengan penandatangan naskah kerjasama oleh Direktur Utama PT Refealium Barakah Hub Devi Erna Rachmawati, Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia Yuzon Erman, dan Ruslan Israpil, di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Devi menjelaskan, penerapan program ini bukan hanya untuk mendorong UMKM agar ekonomi Indonesia dapat bertahan di masa pandemi covid-19 saja. “Melainkan ada banyak pengusaha Indonesia, terutama pengusaha-pengusaha muda yang mengembangkan produk yang kreatif berkualitas dan dapat bersaing di pasar global,” katanya.

Menurut Devi, saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah tidak hanya menahan penyebaran covid-19. “Tapi juga diperlukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan produktivitas UMKM baik dari segi quality, quantity dan permodalan,” tuturnya.

E-Commerce, kata Devi, dapat dimanfaatkan untuk operasional bisnisnya. Dengan cara itu, UMKM akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menggaet  pelanggan baru. Di sisi lain, pelanggan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online.

Menurut Devi, ekspor produk UMKM sangat potensial, terbuka luas dan dapat terus ditingkatkan. Apalagi kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61%. Sedangkan nilai ekspornya mencapai Rp293,84 triliun atau 14,37% dari total ekspor non-migas nasional.

Transaksi E-Comerce

Pada kesempatan Itu, Ruslan Israpil menjelaskan, perkembangan teknologi dewasa ini semakin pesat. Manfaat kecanggihan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan jual-beli secara online. “Hanya dengan satu genggaman melalui aplikasi jual-beli online yang ada pada smartphone  kita dapat membeli barang yang kita inginkan tanpa harus keluar rumah,” kata Ruslan.

Adanya e-Commerce yang menggunakan sistem pembayaran dengan cara transfer atau non tunai yang lebih praktisi, efisien, dan praktis, kata dia, dapat mendorong terciptanya masyarakat cashless society.  Peningkatan jumlah anggota online shop juga membuat nilai transaksi e-commerce di Indonesia meningkat. Pada tahun 2018 pengguna belanja online mencapai  8,7 juta dan nilai transaksi $4.89 miliar.

“Hal itu membuat bisnis melalui e-commerce semakin menggiurkan. Melalui program NEX e-commerce menjadi salah satu peluang UMKM menjadi jalan untuk dapat bersaing di pasar global.

Menurut Ruslan, diperkirakan, 2020 akan menjadi tahun yang unik untuk e-niaga B2B, dengan penjualan yang diperkirakan dua kali lebih besar daripada ritel online (B2C). “Kita berharap untuk mengamati transformasi digital massal bisnis B2B di seluruh dunia selama beberapa tahun ke depan. Tren dalam e-niaga B2B di tahun 2020 sebagian besar dibentuk oleh apa yang terjadi di pasar B2C,” masih kata Ruslan.

Dari statistik e-niaga B2C, kita dapat melihat bahwa orang menghabiskan lebih banyak waktu online dengan perangkat seluler daripada desktop. Pada 2021, 73% penjualan e-niaga akan dilakukan dengan cara ini.

Artificial intelligence (AI) and machine learning (MI), katanya,  semakin banyak diadopsi di situs e-commerce B2C berukuran menengah hingga besar. Dalam B2B e-commerce, AI sebagian besar digunakan oleh pemain terbesar. Tapi kini semakin banyak perusahaan menengah juga berpikir untuk memanfaatkannya.

Sementara Itu, Yuzon mengatakan, OT Pos Logistik Indonesia nerupakan anak perusahaan BUMN yang memiliki pengalaman di bidang logistik yang meliputi freight forwarding, transporting, warehousing, kargo dan jasa pengurusan Kepabeanan di wilayah Indonesia ataupun ke luar negeri.  “Kami akan mensupport dan bekerjasama untuk mengembangkan NEX dengan memfasilitasi pengiriman produk-produk UMKM ke luar negeri dengan kapasitas di bawah 100 kg,” ujarnya.

Dia berharap, program NEX ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Yaitu, membantu UMKM tidak hanya bertahan di tengah pandemi covid-19. Tapi, juga menjadi stimulus dalam mensupport UMKM agar berssing di pasar global dengan menggunakan teknologi digital. (bs)

MenkopUKM: Gratis, Sertifikat Halal Buat Produk UMKM

0

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pemerintah akan menggratiskan beaya sertifikat halal bagi setiap produk UMKM. Hal Itu tertulis dalam naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR, 5 Oktober 2020.

Menurut Teten, UU Cipta Kerja merupakan tonggak kebangkitan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di Indonesia. “Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, maka pelaku usaha mikro akan diberikan sertifikasi halal secara gratis, disubsidi oleh pemerintah. Ini adalah kebangkitan UMKM,” katanya di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

MenkopUKM menjelaskan, selama ini, sertifikasi halal menjadi beban bagi UMKM, karena dinilai sulit dan mahal dalam hal pengurusan. Hal tersebut berdampak, sektor usaha mikro jarang memiliki sertifikasi halal. Padahal, katanya, label ini sangat penting untuk memberi nilai tambah dan daya saing produk UMKM.

Khusus untuk UMKM di sektor kesehatan dan keamanan, selain sertifikat halal, kata Teten, juga diperlukan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Ini beban UMKM selama ini, sehingga sulit menjualnya. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, ini digratiskan dan ditambah dengan adanya lembaga yang melakukan pengujian dan MUI yang mengeluarkan,” tuturnya.

Diakuinya, 97% penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah sektor UMKM. Untuk itu, dengan disahkannya UU Cipta Kerja akan memperkuat UMKM agar tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing yang kuat. Pihaknya optimistis UMKM akan menyerap tenaga kerja yang besar.

“Saat ini angka pengangguran lebih dari 7 juta orang, jika ditambah PHK baru, sebesar 3 juta, maka kondisinya tidak mudah. UU Cipta Kerja mengatur dari hulu sampai hilir, mulai dari perizinan UMKM, pembiayaan, akses pasar, dan pernbaikan rantai pasok. Saya optimistis UMKM bisa tumbuh berkembang, dan mampu menyerap tenaga kerja lebih besar lagi,” kata Teten.

Ia juga menjelaskan, masa pandemi covid-19 akan menjadi momen kebangkitan UMKM di Indonesia, karena banyak pelaku usaha yang melakukan adaptasi dan inovasi produk. Ia mencontohkan, 60% pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman omzet penjualan meningkat di tengah pandemi. Sebab, banyak permintaan secara daring ke rumah-rumah.

“Sektor yang digali terutama produk makanan dan minuman, karena 60% pelaku UMKM di usaha makanan dan minuman. Banyak pelaku usaha melakukan inovasi produk. Contohnya makanan beku dikirim secara daring ke rumah-rumah. Orang sekarang lebih terbiasa belanja online, sehingga membantu mendorong adaptasi produk,” tegasnya. (bs)

Hoaks dan Fakta Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Belum Dipublikasikan

0

SAMPAI hari ini (Senin) pihak DPR, seperti yang dikatakan Ketua Baleg DPR di TV-One malam ini (11/10/2020), belum mengedarkan hasil keputusan Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, tentang penetapan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang katanya merupakan produk UU dari 76 UU, seribu halaman lebih, yang dilebur atau dikandangkan dalam Bus yang bernama Omnibus Law.

Oleh karena itu dalam tulisan saya sebelumnya “Korelasi Sebab Akibat Demo Buruh Dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja” tidak menyinggung soal isi UU Cipta Kerja itu, karena memang belum ada hasil Keputusan Paripurna DPR.

Memang tidak masuk dalam akal sehat manusia, suatu produk UU yang meleburkan puluhan UU lainnya, dengan ratusan atau mungkin ribuan pasal dan ribuan halaman, diputuskan dalam suatu Sidang Paripurna tanpa bahan final, dimana implikasi UU itu mempunyai dampak yang luar biasa dalam perjalanan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah di masa mendatang.

DPR sepertinya tidak punya tanggung jawab moral kepada rakyatnya, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, menghasilkan suatu UU yang belum dapat diperhitungkan sejauh mana daya rusak maupun daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, dan mempertahankan kelestarian asset isi bumi negeri Indonesia.

Pengakuan Ketua Baleg DPR, “Kan memang sudah diumumkan, naskah final itu sudah. Cuma kita sekarang… DPR itu kan punya waktu 7 hari sebelum naskah resminya kita kirim ke pemerintah. Nah, sekarang itu kita sisir, jangan sampai ada yang salah pengetikan, tapi tidak mengubah substansi,” kata Ketua Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Agtas saat berbincang dengan detikcom, Jumat (9/10/2020) pukul 10.56 WIB.

Pertanyaan, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak sekadar perbaikan salah ketik, tidak mengubah substansi? Kalau memang ada waktu 7 hari, kenapa Sidang Paripurnanya tidak diundurkan 7 hari, artinya bukan tanggal 5 Oktober 2020, tetapi 12 Oktober 2020, sambil disisir mana yang salah ketik, mana yang belum sinkron atau apa masih ada yang bertolak belakang?

Dengan demikian, pada saat Sidang Paripurna, bahannya sudah sempurna, baru ketok palu, dan dipublikasikan kepada stake holder terkait. Jika hal seperti itu dilakukan, tidak ada muncul UU Cipta Kerja hoaks di masyarakat, karena sudah dapat dibantah dengan fakta UU Cipta Kerja hasil keputusan Paripurna.

Hari-hari ini pemerintah, bahkan Presiden Jokowi ikut turun tangan membantah hoaks yang berkembang di masyarakat, yang mencakup ada 7 isu yang dibantah Presiden, mulai soal hak mendapatkan cuti buruh, sampai dengan upaya-upaya untuk memutus mata rantai korupsi.

Bantahan Presiden itu belum bisa disertai dengan pasal-pasal terkait sebagai fakta dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diputuskan DPR. Karena DPR belum siap dengan UU Cipta Kerja yang final. Jadi siapa yang mau dituduh menyebarkan hoaks, sedangkan yang benar saja belum ada.

Boleh jadi, kalau DPR mau bersabar, tidak terburu-baru, tidak arogan, menyelesaikan pekerjaannya dengan hati-hati, teliti, karena begitu banyak tenaga ahli yang pintar-pintar di Baleg DPR yang dapat mengerjakan penyusunannya dengan baik, dikawal oleh Tim Kerja DPR yang sudah ditetapkan, mungkin hasilnya lebih baik.

Kalau yang dikerjakan DPR dengan pemerintah itu bertujuan baik, untuk kepentingan pekerja, dan semua kelompok masyarakat termasuk pengusaha, dituangkan dalam pasal-pasal yang jelas dan tidak multitafsir, boleh jadi tidak akan ada demo. Tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang membonceng untuk melakukan pembakaran, pengerusakan sarana umum, kendaran dan pos-pos polisi. Polisi tidak perlu repot-repot menangkapi anak-anak muda, yang menurut polisi tidak paham kenapa mereka ikut demo.

Tetapi jika isinya (belum tentu benar) karena belum ada dokumen resmi, antara lain, memberikan karpet merah bagi investor asing, mengurangi hak-hak normatif pekerja, mereduksi wewenang Pemerintah Daerah Kab/Kota, potensi melemahkan otonomi daerah dan memperkuat sentralisasi, sehingga kekuasan full power pada pemerintah pusat. Maka demo bukan saja dilakukan oleh para buruh, tetapi juga masyarakat lainnya, terutama di daerah-daerah yang tentu merepotkan para Gubernur/Bupati/Walikota, dan dampak kerusakan yang menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagi pemerintah, Omnibus Law UU Cipta Kerja, sepertinya sudah harga mati. Tidak akan mundur, apapun terjadi. Presiden menyilakan masyarakat untuk menggugatnya (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi. Mungkin pemerintah yakin menang di MK, karena Presiden sudah meminta pihak MK mendukung. Demikian juga DPR sudah memberikan umur panjang bagi para Majelis Hakim MK.

Jika MK memenangkan pemerintah, maka tiga pilar kekuasaan negara, pemerintah, DPR, MK, bekerja sama untuk melawan dan mengalahkan rakyatnya. Lantas apa yang bisa dilakukan Muhammadiyah, NU, KAMI sebagai kekuatan moral ekstra parlementer untuk melindungi rakyat dan ummatnya? Sekadar bertanya.

Cibubur 12 Oktober 2020

*pemerhati kebijakan publik/Dosen FISIP UNAS, Jakarta

Advertisement

Postingan Terkini

WhatsApp chat