JAKARTA – eksplore.co.id – Kegiatan docking (perawatan) kapal di kawasan Sulawesi Selatan (Sulsel) diyakini bakal menjadi awal kebangkitan industri perkapalan di wilayah itu. Dan, Ditjen Perhubungan Laut  Kementerian Perhungan mendukung penuh adanya kegiatan docking tersebut di sana.

Dengan meningkatnya kegiatan dok kapal tersebut diharapkan bisa mempercepat/mengakselerasi  pembangunan industri perkapalan di Sulsel. Itulah hasil kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Akselerasi Pembangunan Industri Kapal di Sulsel”, yang digelar di Graha BKI Jakarta, Rabu (6/3/2019).

“Di wilayah timur ini konektivitas antar wilayah lebih efektif dilakukan melalui udara dan laut, dan yang paling memungkinkan adalah melalui laut. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah menghubungkan wilayah barat Indonesia hingga wilayah timur melalui penyelenggaraan angkutan lau,” ujar Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Kemenhub, Capt. Budi Mantoro yang berbicara  di FGD tersebut.

FGD ini digelar oleh Panitia Halalbihalal Ikatan Alumni Teknik Universitas Hasanuddin atau  HBH Ikatek Unhas 2019  bersama dengan Ikatan Sarjana Perkapalan (ISP) Unhas. Tema yang diangkat adalah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Perkapalan di Sulawesi Selatan. Kegiatan FGD ini adalah pra-event Seminar Nasional Industri Maritim yang rencananya akan digelar pada 20 Maret mendatang di Makassar, ibukota Provinsi Sulsel.

Budi mengatakan, dalam mewujudkan gagasan itu, kontribusi swasta dan Pemda setempat sangat berperan penying. Saat ini hanya ada industri galangan kapal di Sulsel. Dengan kontribusi swasta dan Pemda setempat, Budi optimistis prran swasta itu bisa disinergikan dengan tugas pemerintah dalam menyelenggarakan konektivitas laut.

Potensi di Sulsel

Pembicara lainnya, Ketua Bidang Repair Kapal DPP Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia) Romeo Hasan Basri mengatakan,  dari kesejarahan,  Sulsel adalah sejarah maritim, seperti perniagaan maritim, bagian sentra pelabuhan di nusantara, perkembangan galangan kapal Phinisi. “Jadi potensinya sangat besar, tapi kenapa kok industri perkapalan di Sulses malah tertinggal dengan sektor lain, ataupun kalau berkembang namun berjalan perlahan,” kata Romeo.

Dia menambahkan, kondisi industri maritim di Indonesia hanya 12% kapal yang beroperasi di Indonesia Timur. Selebihnya atau sebagian besar yaitu 88% beroperasi di Indonesia Barat. “Banyak  penyebabnya, salah satunya karena di Sulsel biaya pengangkutan kapal laut maupun dok relatif mahal dibandingkan di Jawa misalkan di Cirebon maupun Surabaya,” katanya.

Menurut dia,  dibutuhkan dukungan pemerintah dalam mewujudkan Sulsel sebagai industri perkapalan khususnya di bagian Timur. Dukungan itu antara lain berupa kebijakan insentif fiskal, pelaksanaan TKDN Inpres 2/2009, jaminan ketersediaan material untuk mendukung industri perkapalan dengan harga yang kompetitif, pengembangan industri penunjang perkapalan agar kandungan lokal bisa tinggi,  serta bagaimana memperkuat SDM.

Selain itu dibutuhkan juga kawasan khusus industri perkapalan. “JIka semua itu bisa dilaksanakan saya optimis Sulses akan menjadi leading industri perkapalan nasional,” katanya.

Sedangkan Sophan Sophian Ketua Bidang Industri Kapal DPP Iperindo menyatakan, yang pertama bisa dilakukan Sulsesl adalah mengembangkan industri perbaikan kapal saja. Mengapa? Karenanya pemerintah  membutuhkan biaya relatif kecil dibanding harus memaksakan langsung membangun galangan kapal besar. ” Dari situ saja dulu, saya kira lama-kelamaan akan semakin membesar,” ujarnya.

Masih Kecil
Sementara itu Direktur Pengembangan Sumber Daya PT (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Saifudin Wijaya mengatakan pihaknya mencatat ada setidaknya 1.324 kapal yang beroperasi di Indonesia Timur. Dari jumlah itu hanya sekitar 200 kapal atau sekitar  20% yang melakukan dokcing (perbaikan) kapal di Sulsel. Selebihnya lebih memilih melakukan dokcing di Jawa, misalnya di Surabaya ataua Cirebon.

“Kenapa itu bisa terjadi, banyak faktor mungkin karena di Sulsel biayanya mahal, atau di sini hanya satu perusahaan galangan kapal sehingga antriannya lama. Padahal kalau mau digarap setidaknya yang 1,324 kapal itu saja untuk melakukan perbaikan di Slsel, saya yakin industri perkapalan di Sulsel bakal maju pesat,” ujarnya.

Ketua Ikatan Sarjana Perkapalan atau ISP Unhas Ir M Fitri Natriawan menambahkan FGD ini  fokus membahas bagaimana dukungan atau kebijakan pada level kementerian/BUMN untuk mempercepat pembangunan kawasan industri perkapalan di Sulsel.“Dan tentunya bakal dibahas tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Sulsel tentang pembangunan kawasan industri perkapalan di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Fitri Natriawan.

“Diskusi ini mengundang praktisi maritim dari INSA, Iperindo, Alfi, dan lainnya. Hal ini untuk mendapatkan referensi tentang potensi bisnis industri perkapalan di Sulsel,” tutur Fitri,  alumnus Teknik Perkapalan Unhas ini.

Latar belakang dilaksanakannya FGD ini adalah sejarah Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah sejarah maritim di Indonesia. Seperti perniagaan maritim, bagian sentra pelabuhan di Nusantara, perkembangan galangan kapal Phinisi. Posisi strategis Sulsel, kata Fitri, merupakan hub atau konektivitas ekonomi nasional melalui laut khususnya di wilayah Indonesia Timur.
Hasil kegiatan FGD diperlukan agar mendapatkan analisis dan rekomendasi untuk mewujudkan akselerasi pembangunan kawasan industri perkapalan di Sulawesi Selatan. (ba2)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini