anggota kOMISI xi dpr Anis Byarwati (kiri) dan HeriGunawan (kanan) (foto parlementaria/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Kalangan anggota parlemen (DPR) mengapresiasi adanya bansos bagi para pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan. Yang jadi masalah adalah bagaimana nasib para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Apakah bansos yang sudah mereka terima sebanding dengan bansos yang akan dierikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta?

Pertanyaan itu dilontarkan dua anggota komisi XI DPR Heri Gunawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Anis Byarwati dari Fraksi PKS.  Heri berharap, bansos pekerja tidak menimbulkan masalah lagi. Bila bicara rasa keadilan, tampaknya kurang tepat.

‘’Bayangkan, yang sudah punya gaji disubsidi. Lalu, bagaimana dengan para pekerja yang dirumahkan, bahkan kena PHK selama pandemi corona berlangsung? Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak oleh pandemi,” kata Heri yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jabar IV yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.

Menurut Heri, skema penggelontoran bantuan sosial (bansos) untuk para pekerja swasta bergaji di bawah Rp 5 juta perlu diperjelas. Dia mengingatkan, kriteria para penerima pun perlu disusun, siapa saja yang layak menerima alokasi dana bansos sebesar Rp 32 triliun ini.

Hal senada dilontarkan Anis. Pemerintah juga harus memprioritaskan untuk pengentasan pekerja yang terkena PHK  karena justru mereka kehilangan pekerjaan. Menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK berjumlah 2,8 juta orang.  Bahkan, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyebut warga  menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.

“Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok,” terang Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Lebih lanjut Anis menilai persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun. Sementara untuk kalangan menengah juga pasti cukup terpengaruh dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS. “Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat  justru malah hanya untuk menutup kenaikan-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,” ungkap Anis secara terpisah. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini