(foto bawaslu/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Tim Kuasa DPR RI berpendapat, anggota legislatif yang ikut Pilkada tidak harus mengundurkan diri. Sebab dia bukan seorang pejabat atau eksekutif. “Hal ini jelas berbeda dengan TNI, Polri, PNS, Kepala Desa atau sebutan lain serta pegawai/pejabat pada BUMN atau BUMD menurut UU-nya masing-masing diharuskan untuk mundur sebagai bentuk untuk menjaga netralitasnya sebagai pejabat profesional dari politik praktis,” tutur anggota Komisi III DPR yang mewakili Tim Kuasa DPR Arteria Dahlan.

Hal itu dilontarkan saat memberikan keterangan untuk Perkara Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU Nomor 10 Tahun 2016) terhadap UUD NRI 1945, Rabu (12/8/2020) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Uji materiil itu terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur persyaratan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan Pilkada.  Arteria berdalih, anggotga Dewan yang ikut Pilkada cukup mengajukan cuti saja.

Arteria mengajukan sejumlah alasan yang menjadi landasan mengapa tidak perlu seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mundur. Yakni salah satunya, ungkap Arteria, keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan UU sendiri.

“Yaitu, UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019. Serta, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015,” ujar Arteria.

Terkait dengan UU a quo yang diujikan, Arteria menegaskan, pada prinsipnya dirinya selaku anggota DPR pembahas UU A quo (Komisi II periode itu) menekankan bahwa  sikap fraksi-fraksi di DPR pada saat itu konsisten untuk tidak menerima Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015 mewajibkan mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD ketika mencalonkan diri dalam Pilkada. Hal itu bertolak belakang dengan Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008 yang menjadikan petahana Kepala Daerah tidak perlu mundur ketika mencalonkan diri dalam Pilkada dan cukup cuti saja. (BS)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini