“Dalam rapat internal Komisi I, Dewas sudah setuju untuk menghentikan sementara proses seleksi,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pimpinan Komisi I DPR menilai langkah Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) melakukan proses seleksi yang dilanjutkan dengan menetapkan Iman Broto sebagai Direktur Utama (Dirut) Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai bentuk tidak mengindahkan hasil keputusan rapat dengan Komisi I DPR.

“Dalam rapat internal Komisi I, Dewas sudah setuju untuk menghentikan sementara proses seleksi,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Jumat (29/5/2020).

Dengan demikian Dewas dianggap telah melanggar Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal 98 ayat 6 UU MD3 menyebutkan keputusan atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Kemudian, Pasal 317 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebut setiap keputusan rapat DPR yang berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak bersifat mengikat semua pihak. “Langkah Dewas LPP TVRI melanjutkan seleksi dan menetapkan Dirut PAW Iman Brotoseno tanpa persetujuan dari Komisi I DPR RI,” ujarnya.

Kisruh di internal TVRI diharapkan tidak mengganggu kinerja LPP TVRI. Apalagi setelah Dewas melantik Iman Brotoseno sebagai Dirut LPP TVRI masa tugas 2020-2022 pada Rabu (27/5/2020). (mam)

 

 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini