DPR dan KSPI bersepakat membentuk tim kerja bersama membahas dan merumuskan omnibus law RUU Ciptaker, Selasa (11/8/2020) (foto detik.com/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pimpinan DPR RI bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersepakat membentuk tim kerja bersama untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Tim kerja bersama yang telah disepakati akan mulai bekerja pada tanggal 18 Agustus 2020.

Itulah hasil kesepakatan pertemuan tertutup antara DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan pengurus KSPI yang dipimpin Said Ikbal, di gedung Parlemen, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

“Kami dari pimpinan DPR dan Badan Legislasi panja omnibus law telah berdialog dengan kawan-kawan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dari macam-macam konfederasi, yang memiliki jumlah anggota yang signifikan ada 75% dari seluruh pekerja di Indonesia,” kata Sufmi, yang didampingi unsur Badan Legislasi (Baleg).

Selain unsur KSPI, dari kelompok pekerja juga hadir pula perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan serikat buruh lainnya.

‘’Terkait dengan omnibus law,’’  kata Sufmi, ‘’kawan-kawan dari serikat pekerja sudah memberikan banyak masukan, dan kami sudah sepakat untuk membentuk tim kerja bersama untuk membahas klaster ketenagakerjaan, untuk kita mencari titik temu untuk kemajuan bersama.”

The Last Guard

Sebaliknya, Presiden KSPI Said Iqbal mengapresiasi langkah pimpinan DPR dan Baleg yang membuka ruang dialog dengan kaum pekerja untuk membahas klaster ketenagakerjaan.

“KSPI berharap segala aspirasi dapat didengar oleh DPR dalam membahas RUU Ciptaker. Karena ini istilah kami the last guard, the last samurai, benteng terakhir untuk memastikan agar aspirasi kaum buruh, dan bisa diserap, khususnya kluster ketenagakerjaan, tidak merugikan kaum buruh,” kata Said.

Pada kesempatan itu, Said menyatakan, para buruh tetap meminta agar klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Namun jika ternyata tidak mungkin dilakukan, para pekerja berharap agar aturan itu tidak mengurangi hak pekerja seperti tertuang dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Tidak direduksi, tidak di-downgrade, tidak dikurangi. Tapi hal-hal yang belum diatur di UU Nomor 13 Tahun 2003, kita diskusikan seperti digital ekonomi, pekerja paruh waktu, dan lain-lainnya,” tuturnya. (bs)
 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini