JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pembentukan Kabinet Indonesia Maju, khususnya Tim Ekonomi mendapat penilaian kurang enak dari kalangan dunia usaha. Pesimistis. Penyebabnya, kebanyakan didominasi kalangan partai politik.
“Tentu ada sedikit rasa pesimistis dengan banyaknya kader parpol anggota kabinet ekonomi,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Assosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI) Sarman Simanjorang. Namun, pihaknya tetap menghargai hak progratif presiden yang mungkin memiliki pertimbangan khusus. Karena itu, kata Sarman, para menteri yang berasal dari partai politik harus mampu memberikan sinyal bahwa mereka dalam menjalankan tugas tidak ada kepentingan partai dan mampu meyakinkan bahwa semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas dan dunia usaha.
Sarman mengungkapkan, Kabinet Ekonomi Jokowi-Ma’ruf yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi di luar ekspektasi dan harapan dunia usaha. Padahal, kata Sarman, pihaknya sudah memberikan masukan kepada Presiden dalam menetapkan anggota kabinet, khususnya yang membidangi ekonomi agar lebih selektif dan jangan ada warna politik alias murni profesional. “Sehingga, dalam menjalankan tugasnnya benar-benar murni tidak ada kepentingan partai dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Namun dalam kenyataannya kabinet ekonomi lebih didominasi kader partai politik seperti Menteri Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang murni dari kalangan profesional adalah Menteri Keuangan, Investasi,dan PUPR.
Menurut Sarman, para pengusaha menunggu terobosan yang akan dilakukan Kabinet Indonesia Maju dalam tiga atau enam bulan ke depan. “Khususnya bagaimana strategi stabilisasi harga pangan untuk menekan inflasi dan menaikkan pertumbuhan ekonomi ditengah tekanan gejolak ekonomi global dan perang dagang Amerika dan Tiongkok,” tutur Sarman dalam pernyataannya kepada Eksplore, Sabtu (26/10/2019).
Sarman yang juga Ketua Umum DPD Hippi (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) mengatakan, sudah saatnya diadakan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kegairahan pelaku usaha dan pasar. “Kebijakan impor agar lebih terbuka, jangan pemerintah menciptakan monopoli, akan tetapi berikan kesempatan yang sama kepada swasta untuk stabilisasi harga,” ujarnya.
Dia mencontohkan kebijakan impor daging kerbau dari India yang selama ini hannya dimonopoli Bulog. Rencananya, impor daging sapi dari Brazil. Izinnya diberikan hannya kepada BUMN. “Terus perusahaan Importir daging yang sudah puluhan tahun dan memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi yang kuat tidak diberikan peran sama sekali, ini ironis,” kata Sarman yang juga penasihat Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi).
Dunia usaha, tutur Sarman, juga berharap agar Menko Perekonomian mampu melakukan monitoring dan mengkoordinasi antar menteri ekonomi, agar memiliki kekompakan, sevisi, dan menghilangkan ego sektoral. Dia bersyukur Presiden memberikan hak veto kepada Menko untuk mengintervensi kebijakan para menteri yang tidak sesuai dengan arahan Presiden serta membatalkan kebijakan yang tidak sejalan satu sama lain. (bs1)
