Oleh Iko Musmulyadi*
Gerakan kaos ganti presiden merebak di mana-mana. Seperti bola salju, bisa saja membesar dan menghantam siapapun yang ingin dihantam. Dari ide di atas kanvas menjadi komunitas, dari komunitas menjadi gelombang ganas, sebuah gerakan konstitusional mengganti presiden. Gerakan kaos ganti presiden adalah simbol perlawanan rakyat. Dan statement, “bisakah kaos mengganti Presiden?” adalah simbol ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kegalauan seorang presiden. Seolah presiden, tergambar olehnya bayang-bayang kejatuhannya di 2019.
Bukan tak mungkin, kemudian terjadi seperti di Thailand saat rakyat muak dengan pemerintahan korup PM Thaksin Sinawatra, rakyat bergerak dengan kaos merah dan membanjiri juga melumpuhkan ibukota Bangkok, Thaksin akhirnya terguling. Kaos menjadi simbol politik kekuatan dan kemenangan rakyat.
Atau kejadian di Taiwan saat kampanye pilpres 13 tahun yang lalu, dimana Capres Shiu Bian sukses membuat gerakan simpatik dengan kaos dan mengantarkannya menjadi presiden Taiwan. Kaos menjadi simbol ampuh gerakan sosial politik.
Atau saat Benito Mussolini ingin menggulingkan pemerintahan Italia dan ingin menggantikannya dengan gerakan fasis. Mussolini dan ribuan pendukungnya keluar dengan kostum hitam kaos dan kemeja seragam, yang akhirnya tanpa perang, penguasa Italia waktu itu menyerahkan kekuasaannya kepada Mussolini. Lagi-lagi kaos menjadi simbol politik yang kuat.
Mengapa gerakan kaos rakyat sedemikian saktinya terhadap kejatuhan rezim penguasa? Saya menilik dari filosofi kaitan kaos-tubuh dianalogikan dengan penguasa-rakyat. Kaos adalah pakaian. Pakaian yang dipakai melindungi, menutupi, dan melekat di tubuh seseorang. Ada kaitan menarik antara kaos dan tubuh. Kaos (sebagai pakaian) bagi tubuh berfungsi sebagai pelindung, sebagai penutup, dan sebagai perhiasan.
Jika kaos-tubuh adalah penguasa-rakyat. Maka kaos sebagai pelindung, itu berarti sudah semestinya penguasa berfungsi melindungi rakyatnya. Kita semua mahfum itu menjadi tugas utama rezim berkuasa. Pemerintah harus memberikan perlindungan dalam berbagai bentuk yang bagi rakyat kemudian merasakan kenyamanan hati dan perasaan, ketentraman lahir dan batin, dan ketenangan hidup dan kehidupannya. Tapi kalau yang terjadi adalah hutang negara yang terus membengkak, BBM dan harga-harga kebutuhan pokok terus meninggi, kemiskinan dan pengangguran kian merajalela, kejahatan narkoba terus mengganas, pembiaran jutaan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat karena lemahnya penegakan hukum kasus penistaan agama, dan kondisi-kondisi miris lainnya.
Kondisi bangsa saat ini semakin karut-marut dan berada di ambang kehancuran. Mengutip Bung Karno, “Lebih baik jadi singa satu hari, dari pada jadi kucing seumur hidup!” Merdeka! Bagi saya kesejahteraan umum itu sumber kebahagiaan rakyat, negara tidak boleh menjadi tempat bagi penggarong atas nama kapital, atas nama komoditi. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa,tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” (1963 Bung Karno). Rakyat menyaksikan sandiwara rezim hari ini. Negara di ambang kehancuran oleh ketergantungan utang, Impor luar negeri dan lain-lain.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah utang pemerintah di akhir 2014 tercatat Rp 2.604,93 triliun. Dan hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 3.672,33 triliun. Jumlah utang luar negeri RI meningkat hingga Rp 1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa presiden tak mampu melindungi rakyatnya. Kaos tak mampu melindungi tubuh, karena mungkin sudah usang, compang-camping, atau kaos yang dipakai ternyata KW12. Ya harus diganti. Ganti kaos, ganti presiden.
Jika kaos-tubuh adalah penguasa-rakyat. Maka kaos sebagai penutup tubuh, ini artinya Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus bisa menutupi segala kekurangan, kelemahan, dan apa saja sesuatu yang bisa menjadi aib bagi rakyat. Aib rakyat adalah beban derita rakyat, dalam bentuk kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan, dan sebagainya. Jika yang terjadi hari ini adalah rakyat bodoh semakin bodoh, yang miskin terus semakin miskin, dan seterusnya.
Data Badan Pusat Statistik pada Maret 2017 melaporkan, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, secara geografis, ada 61,57% berada di kawasan perdesaan. Data juga menunjukkan, pada periode September-Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan tercatat mengalami kenaikan dari 1,74 menjadi 1,83 poin. Ini berarti presiden tak mampu menutupi dan mengatasi beban derita rakyat. Ya harus diganti. Ganti kaos, ganti presiden.
Jika kaos-tubuh adalah penguasa-rakyat. Kaos sebagai perhiasan, layaknya perhiasan menghadirkan keindahan, keindahan yang menyamankan, keindahan yang menentramkan, dan keindahan yang menggairahkan, maka pemerintah dengan berbagai kebijakannya harus menghadirkan kenyamanan, ketentraman, dan kegairahan bagi masyarakat.
Beberapa kebijakan Jokowi dinilai gagal dalam menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan di bidang pertanian misalnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritisi Presiden Jokowi tak sesuai dengan janji kampanye. Dulu berjanji, pemerintah menargetkan swasembada pada produk pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai. Namun sejak Januari hingga September 2017 masih terjadi impor beras dan jagung masing-masing mencapai 198.560 ton dan 512.075 ton. Ini kebijakan yang menyengsarakan, yang membuat rakyat susah semakin susah. Jika tak mampu, ya harus diganti. Ganti kaos, ganti presiden. []
*Direktur IMALA- Istana Mulia Asia Leadership Academy
**tulisan ini pendapat pribadi, tidak mencerminkan kebijakan redaksi. Karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pibadi penulis.
