HAK asasi manusia (HAM) bekerja berdasarkan hakekat dan prinsip prinsip hak asasi manusia, dan bukan berdasarkan membela atau mempengaruhi pihak manapun, politik apapun dan profesi apapun.

Lagi-lagi para buzzer telah membuat berita bohong dan fitnah, di tengah tengah pelaksanaan proses kerja HAM yang sedang menggali dan mendalami fakta-fakta di lapangan dengan berbagai pihak terkait, yang berhubungan dengan peristiwa km 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Peristiwa Itu adalah meninggalnya 6 orang laskar FPI.

Fitnah dan kebohongan itu, buzzer telah mengkaitkan hubungan dekat pimpinan HAM dengan keluarga Cendana, dengan memunculkan photo orang lain yang bukan pimpinan HAM sedang berdekatan dengan orang Cendana.

Jika ini benar, betapa rusaknya negara karena telah ini menggerakkan buzzer-buzzer yang dibiayai dari uang rakyat.

Hal seperti inilah yang berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat, yang sangat rentan dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Polisi yang merupakan bagian dari penegak hukum, termasuk hakim, jaksa dan advokad, hendaknya mampu mengikuti perkembangan dan dinamika ini, agar bisa mengantisipasi dan mencegah hal hal yang menyesatkan dan merugikan kita semua.

Dari pemikiran saya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sudahkah dirumuskan dan dibuat peraturan perundang-undangan yang menyangkut buzzer ?

Jika belum, alangkah naifnya negara ini.

Secara logika, saya menilai bahwa ada perbedaan yang menonjol antara aktivis dengan buzzer.

Aktivis, pada subtansinya berniat memperjuangkan hal-hal yang relatif positif terhadap negara. Sedangkan buzzer merupakan upaya untuk mengalihkan, membelokkan bahkan menghentikan maksud dan tujuan aktivis.

Seharusnya keduanya diatur dalam peraruran perundang-undangan.

Fakta di lapangan, aktivis begitu tragis menghadapi risiko yang tak pandang sudah berumur atau di bawa umur. Sebaliknya, para buzzer justru memperoleh dukungan yang nyaris tidak berisiko.

Oleh karena, pemerintah seyogyanya segera membuat peraturan perundang-undangan jika belum ada, atau setidaknya mengevaluasi, merevisi dan menyempurnakan jika sudah ada. Perlunya agar NKRI yang bekerja berlandaskan hukum bisa mencerminkan tegaknya hukum, yang benar, adil dan beradab.

Jakarta, 12 Desember 2020

*penulis purnawirawan TNI/Koppasus

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini