Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai Pasal 127 dalam RUU Cipta Kerja tentang pertanahan yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 90 tahun bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960

JAKARTA (Eksplore.,co.id)-Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menilai Pasal 127 dalam RUU Cipta Kerja tentang pertanahan yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 90 tahun bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu memberikan HGU paling lama 25 tahun atau memperpanjang hingga 35 tahun.

“Saya enggak setuju, karena bertentangan dengan UUPA yang artinya adalah eksploitasi terhadap negara dan rakyat serta mengabdi kepada kepentingan modal,” katanya kepada wartawan pada Kamis (30/4/2020).

Apalagi, penerapan HGU harus dievaluasi supaya lebih berorientasi pada pemanfaatan tanah yang adil. Selama ini cenderung mengekploitasi tanah yang berdampak kepada lingkungam.

Malahan, pemberian perpanjangan HGU hingga 90 tahun lebih lama dibandingkan zaman kolonial Belanda hanya hingga 75 tahun. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berkilah tidak semua usaha akan memperoleh perpanjangan HGU sampai 90 tahun.

“Itu untuk hal-hal tertentu, misalnya apakah itu di kawasan ekonomi khusus (KEK), di tanah-tanah yang punya bank tanah, reklamasi, atau high rise building untuk rumah susun,” kata Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus Windayana

Pengelolaan HGU dan HGB selama 90 tahun akan diawasi oleh Kementerian ATR yang dibatalkan pemanfaatannya apabila ini tidak sesuai aturan,

“Peraturan detail mengenai hal tersebut bakal dibuat Peraturan Pemerintah (PP) lebih lanjut sebagai produk hukum turunan setelah RUU disahkan,” jelasnya. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini