Menpan-RB Thajyo Kumolo menjadi narasumber webinar bertajuk ‘’Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020’’ yang diadakan secara virual, Senin (10/9/2020). (foto humas menpanrb/Eksplore.co.id)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Tahun ini, 2020, adalah pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jajaran aparatur sipil negara (ASN) diingatkan agar tidak terlibat sebagai tim sukses kepala daerah atau incumbent. Jika tidak netral, dikhawatirkan layanan publik akan diskriminatif dan timbul konflik kepentingan.

Sanksi juga sudah disiapkan, pecat atau diberhentikan sebagai ASN atau diturunkan jabatannya. Pemerintah sedang menyiapkan pedoman pengawasan netralitas ASN terkait maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta penanganan khususnya dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Ini yang harus dipertegas, tanpa pandang bulu, harus diberikan sanksi. Kalau perlu diberhentikan atau turun jabatan, karena ini akan membangun ASN yang profesional,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo dalam webinar bertajuk ‘’Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020’’ yang diadakan secara virual, Senin (10/9/2020).

Selain Menpan-RB, narasumber webinar lainnya adalah Arie Budhiman (Komisioner KASN Bidang NDKEKP dan Netralitas), Abhan (Ketua Bawaslu RI), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem), dan  Wawan Sobari (Magister Ilmu Sosial – FISIP Universitas Brawijaya).

Menpan-RB menjelaskan, pedoman tentang netralitas ASN ini akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) lima instansi yaitu Kementerian PANRB, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri, KASN, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebetulnya, lima instansi tersebut telah menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2015 mengenai pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebetulnya sudah ada payung hukum tentang keharusan netral bagi semua ASN. Ada lima, yaitu; UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; PP Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS; serta PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS jo PP. 17/2020.

Tjahyo menekankan,  ASN sebagai pelayan publik, agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Tugas ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun birokrasi yang profesional, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat tanpa melihat dari latar belakang apapun, dan juga jangan sampai ASN ini terlibat dalam tim sukses kepala daerah atau incumbent kepala daerah,” ungkap Tjahjo.

Sebaliknya,  ASN juga diimbau agar mampu menjaga netralitas, profesionalisme, serta memantau proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa memandang latar belakang calon kepala daerah yang berkompetisi. “Siapapun yang dipilih, siapapun yang bersaing, dalam konteks Pilpres sampai Pilkada dan pemilihan anggota kabinet, profesionalisme ASN harus dijaga dengan baik,” ujarnya.

‘’Ketidak netralan ASN dampak negatif bagi masyarakat bahkan dalam internal pemerintahan. pelayanan publik menjadi diskriminatif, munculnya kesenjangan, konflik kepentingan, serta menurunnya profesionalisme dalam lingkup ASN. Jangan sampai Pilkada lima tahunan ini akan menganggu kualitas layanan publik dan independensi ASN,” tutur Tjahyo yang dulu pernah menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan dan anggota Fraksi PDIP DPR.

Tjahyo pun menyitir hasil survei dan kajian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2018. Hasil kajian itu menunjukkan, setidaknya ada enam penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Pertama, pemberian sanksi masih lemah. Kedua, ketidaknetralan ASN yang masih dianggap lumrah.

Ketiga, kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral. Keempat, adanya intervensi dari pimpinan, kurangnya pemahaman regulasi tentang netralitas ASN. Kelima, adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, atau proyek. Keenam, adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon.

Sementara itu, Titi Anggraini setuju dengan dibuatnya peraturan yang mereformasi kelembagaan partai politik agar parpol tidak lagi mengutamakan sistem politik kekerabatan dalam rekrutmen politik. Atau, perlu merombak regulasi pemilihan umum itu sendiri, supaya netralitas ASN dapat dijaga dari sektor hulu menuju hilir pemilihan umum.

“Jadi ketika kita ingin mengatasi politisasi ASN, maka sebenarnya kita berangkat dari persoalan mendemokratisasikan pemilu dari hulu ke hilir, dari sektor regulasi hingga reformasi kelembagaan partai politik,” kata Titi. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini