Petugas kepolisian terlibat bentrok dengan mahasiswa (tengah) saat unjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK hasil revisi di Kantor DPRD Jambi, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar tersebut berakhir ricuh. Foto Antara

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Pekan lalu (14/8/2020), Pemerintah telah menyampaikan nota keuangan dan pengantar RUU APBN 2021 ke DPR. Mau tau sepuluh kementerian/lembaga negara yang mendapat alokasi anggaran terbesar untuk tahun anggaran 2021?

Proyek infrastruktur masih jadi prioritas. Jadi wajar jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh anggaran terbanyak. Ternyata, Polri mendapat alokasi anggaran terbanyak ketiga setelah Kementerian Pertahanan.

Wajar pula jika Kementerian Pertahanan alokasi anggarannya besar, karena membawahi tiga matra pertahanan, yaitu darat, laut, dan udara. Bagaimana dengan Polri? Untuk beli senjata yang lebih canggih dari TNI-kah? Layak jika diperbandingkan.

Berikut ini daftar dan besarnya anggaran ke-10 K/L 2021:

  1. Kementerian PUPR Rp149,8 triliun.
  2. Kementerian Pertahanan Rp 137 triliun.
  3. Polri Rp112 triliun
  4. Kementerian Sosial Rp 92,8 triliun.
  5. Kementerian Kesehatan Rp 84,3 triliun.
  6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 81,5 triliun
  7. Kementerian Agama Rp 67 triliun
  8. Kementerian Perhubungan Rp 45,7 triliun.
  9. Kementerian Keuangan Rp 43,3 triliun.
  10. Kementerian Pertanian Rp 21,8 triliun.

Agar tidak menjadi bancakan, anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan bagaimana mengelola anggaran yang berasal dari uang rakyat itu. “Pertama, agar belanja 10 K/L ini lebih efisien, namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, dan selalu antisipatif terhadap ketidakpastian,’’ kata Anis, Selasa (18/8/2020), di Jakarta.

Pesan kedua, agar 10 K/L ini serius menyiapkan roadmap masing-masing untuk program tahun 2021. “Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program,’’ kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.

Ketiga, dengan berkaca pada pandemi covid-19 yang tidak terduga, kementerian perlu memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya.

“Supaya setiap kementerian sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa. Seperti adanya krisis global, dan bencana alam atau wabah. Agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya,” kata anggota Fraksi PKS DPR ini.

Pesan keempatnya, rencana belanja harus disusun dengan baik. Setiap K/L harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. “Poin keempat ini, harus benar-benar diperhatikan,” tuturnya.

Pesan kelima anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini adalah pentingnya sikap amanah ini, didasari oleh data hasil riset yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) yang menyebutkan permasalahan utama di Indonesia adalah korupsi dan ketidakpastian hukum yang melingkupinya.

Anis pun menyitir riset WEF yang menunjukkan terdapat 16 faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia, dan korupsi menjadi kendala utama. Saat ini Indonesia berada di urutan ke-85 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) 2019 yang dirilis Transparency International. (ay)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini