JAKARTA  (Eksplore.co.id) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta dan Asosiasi Perusahaan  dan Konsultan Telematika Indonesia (Aspekti) menyatakan kesiapannya untuk melindungi uysaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari jeratan perusahaan aplikasi teknologi keuangan (fintech) jahat.

Dalam skala mikro, fintech itu menyaru dalam bentuk rentenir. Fintech jahat itu memang diakui memberikan kemudahan dalam mengakses sumber permodalan tanpa harus memiliki legal formal sebagai lembaga usaha.

Tekad itu dilontarkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi saat membuka Focus Discussion Group (FGD) bertajuk “Peluang UMKM di Era Milenial Dalam Memanfaatkan Digitalisasi Produk Perbankan” yang diselenggarakan Aspekti dan MediaTelematika, Selasa, 10 Desember 2019 di Jakarta.

“Kegiatan FGD seperti ini perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM tidak terjerst utang dengan lembaga kredit ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tutur Diana dalam pernyataannya yang dibacakan Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Achmad Syarbini. Menurut Diana, lembaga pemberi pinjaman secara online tingkat suku bunganya sangat tinggi sehingga mempersulit UMKM untuk berkompetitif.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPN) Aspekti Nasfi Burhan Puar. “Aspekti sebagai mitra pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengawal digitalisasi sistem keuangan atau fintech sebagai sistem, dan piranti teknologi agar   bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatjan produktivitas UMKM,” katan Nasfi.

Menyitir data Kementerian Koperasi dan UKM, Nasfi mengungkapkan, pada 2018 jumlah UMKM sebanyak 62 juta pelaku. Hanya 20% di antaranya yang sudah melek digital. Data yang lain terungkap bahwa perputaran uang melalui transaksi digital di Indonesia pada 2017 saja sudah mencapai Rp112 triliun. Tahun ini diperkirakan mencapai Rp11-13 triliun tiap bulan.

Untuk melindungi UMKM dari jeratan uang baskom yang ditebar rentenir atau fintech informal, Direktur Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBI) Ikopin Bandung Indra Fahmi menyarankan agar lebih banyak UMKM yang mendapat pendampingan usaha.

“Termasuk pelatihan bagaimana membuat business plan yang baik agar bisa mengakses perbankan,” kata Indra yang menjadi salah satu narasumber FGD tersebut. Menurut Indra, rekomendasi dari konsultan bisnis, termaduk PIBI Ikopin juga bisa menjadi garansi untuk mengakses permodalan dari bank.

Narasumber lainnya adalah Achmad Syarbini dan praktisi fintech Mariska Lubis yang juga Ketua DPN Aspekti. Syarbini mengungkapkan, lemahnya pengamanan sistem ekonomi dan perdagangan itu antara lain ditandai banyaknya aplikasi teknologi keuangan (financial technology/fintech) asing yang merambah Indonesia.”Banyak pelaku fintech yang tidak beradab, ini tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanganinya,” tuturnya.

Dari FGD yang dimoderatori Pemred MediaTelematika Bani Saksono, Mariska juga sependapat dengan Syarbini terkait keberadaan fintech di Indonesia. Pemerintah dinilainya tidak jeli terhadap peran fintech bagi sistem keuangan negara maupun ekonomi masyarakat. Mariska menyatakan, mereka menghimpun uang masyarakat dan dibawa ke luar negeri dan sekaligus memasarkan barang-barang ke Indonesia.

“Tapi apa yang terjadi? Mereka berbisnis di Indonesia tanpa bayar pajak,” kata Mariska sambil menyebut pelaku fintech seperti Lazada, Gojek, Shoppe, juga Dana. Hal itu akibat pemerintah tak paham dengan konsep dan praktik fintech.
Menurut Mariska, UMKM sebetulnya bisa memanfaatkan bank tidak hanya untuk transaksi pembayaran, tapi bank sebagai media perdagangan. Itu sebabnya bank juga harus menjadi pendamping dan konsultan usaha bagi UMKM untuk mengembangkan jaringan pemasaran. Lebih lanjut, Mariska juga menyoroti lemahnya posisi tawar perdagangan kita di luar negeri.

“Banyaknya transaksi yang di luar negeri bayar dengan LC menunjukkan adanya ketidakpercayaan kepada kita,” katanya. Hal ini, kata Mariska yang juga Ketua Wartawan Online Indonesia (WOI) Wilayah Jawa Barat, sangat ironis. Di satu sisi pemerintah memberi kemudahan luar biasa bagi masuknya barang-barang asing, sementara bank-bank nasional kita dipersulit saat hendak membuka cabang di LN.

Pada kesempatan itu, Mariska juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya fintech dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Diapun sudah punya fintech yang mampu menggerakkan ekonomi dari usaha hewan qurban. Namanya Smart Qurban. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini