Kebijakan Impor Beras Bisa Lemahkan Jokowi di Pilpres 2019

0
190

JAKARTA – EKSPLORE (20/9/2018) – Sebagai petahana, semestinya Presiden Joko Widodo mempunyai banyak keempatan dan peluang mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang dibandingkan penantangnya Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno.

Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang diberhentikan Jokowi, yaitu Rizal Ramli  mengingatkan ada kebijakan yang tidak populis yang justru akan menjatuhkan citra Jokowi, yaitu kebijakan impor.  Saat ini cadangan beras Bulog mengalami surplus hingga 2019 sebanyak 2,4 juta ton. Belum lagi ditambah panen pada Oktober dan panen raya pada Januari. Tapi mengapa Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito justru ngotot mengeluarkan izin impor hingga 1,8 juta ton.

Kepala Bulog Budi Waseso sampai berang dan menyebut ‘matamu’ kepada Enggar yang tak mau tahu beras impor itu akan ditaruh di mana, sebab gudang Bulog sudah penuh. Dampak berikutnya, beras Bulog tak terbeli pasar dan tetap menumpuk di gudang. Padahal kewajiban Bulog untuk membeli beras rakyat. Menurut Rizal, itu adalah kebijakan yang kejam bagi para petani. Dia menyebut kebijakan yang dilakukan Enggar brengsek. Dia pun mempertanyakan mengapa Surya Paloh tidak menegur Enggar yang jadi anak buahnya di Nasdem.

Karena itu Rizal pun mengusulkan agar Presiden Jokowi mencopot Mendag Enggartiasto yang kebijakan impornya justru tidak menguntungkan di tahun politik ini. Sebab kebijakan impor beras membuat petani menjerit. Sebaliknya, kebijakan impor itu suah dikuasai oleh kartel perberasan.

“Saya bicara apa adanya saja. Berat buat Jokowi kalau kondisi seperti ini terus terjadi. Banyak petani dan rakyat yang terus menjerit akibat kebijakan menterinya yang hanya berpikir untuk memburu rente dari kebijakan impor,” kata  Rizal. Hal itu diungkapkan Rizal saat menjadi narasumber di acara Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Impor Beras” di Gedung DPR, Kamis (20/9/2018).

Tidak hanya petani beras yang menjerit, tapi juga petani lainnya seperti bawang, garam, petani tebu/gula, juga para petambak dan nelayan. Ini ironis. Menurut alumnus LP Sukamiskin ini, seharusnya dari dulu Indonesia menjadi lumbung padi tidak hanya untuk Indonesia, Asean, tapi juga Asia. Sebab, letak geografi Indonesia yang menerima sinar matahari sepanjang tahun. Tidak seperti negara-negara Skandinavia. “Harusnya kita jadi Lumbung Pangan untuk Asia paling tidak, kalau tidak dunia, bisa kalau kita mau.Tentunya harus ada program jangka menengah, tidak bisa cepat. Hitungan saya 4-5 tahun, kita bisa jadi produsen pangan , gudang pangan Asia,’’  kata Rizal dalam diskusi yang dipandu Rizal Siregar.

Menghadapi Nasdem

Itu sebabnya, RR tak gentar menghadapi gugatan para lawyer Partai Nasdem yang kebakaran jenggot tak terima kebijakan Enggar yang dibilang brengsek. Nasdem juga tak terima bosnya dibilang tak bisa mengendalikan anak buahnya yang hanya mementingkan para kartel.

Pengacara kondang Otto Hasibuan bersama sekitar 700 lawyer lainnya siap membela RR habis-habisan. Dan RR pun siap buka-bukaan di pengadilan. Namun, sebenarnya mantan direktur Econit ini lebih suka bicara bersama duduk satu meja untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Saat masih di Kabinet Kerja, RR yang juga menko maritime pernah mengusulkan agar pemerintah tidak menerapkan system kuota untuk impor, melainkan system tarif. Seingat dia, risalah rapat menyatakan Presiden Jokowi setuju dengan usul RR. Tapi ternyata sampai sekarang tidak juga direalisasikan.

‘’Kebayang  enggak itu kalua dipaksakan impor terus, gudangnya kagak ada,  nanti waktu panen raya bulan Januari Bulog gak bisa beli beras. coba bayangkan. Buntutnya  Bulog ga bisa beli beras rakyat. Kalau Bulog ga bisa beli beras, emang  Pak Jokowi bisa kepilih jadi presiden lagi kalau begitu,  belum tentu loh,’’ kata RR.

Soal pendapat RR, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Hamdhani bersikap lain. Menurut dia, pemerintah telah punya kebijakan impor yang sudah dipersiapkan ke depan. Untuk melakukan importasi beras, kata dia,  tidak semata-mata berada di tangan Kementerian Perdagangan. Melainkan, melalui keputusan rapat koordinasi kementerian atau lembaga terkait yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri oleh mentan, menteri perdagangan, Bulog,  menteri BUMN dan menterian perindustrian.

‘’Untuk impor ini, dari Komisi VI menyarankan impor tidak dilakukan semena-mena dan serta-merta, tetapi dilihat dari  situasi-situasi ketika  masa panen sudah selesai, ketika musim tanam atau memang kebutuhan  ke depan,’’ kata dia. Ditambahkannya, impor juga untuk menjaga stok pangan, tidak ada spekulan yang main di saat seperti itu, ini masih sangat diperlukan.  (b1)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini