JAKARTA (Eksplore.co.id) – Keluarga Korban Tragedi Semanggi I dan II menggugat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Selasa (12/5/2020).

Gugatan ini sehubungan dengan pernyataan Burhanuddin pada Januari 2020 yang mengatakan Tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II sebagai kuasa hukum juga mengajukan gugatan tersebut karena menilai pernyataan yang dilontarkan Jaksa Agung dapat memengaruhi penyelesaian kasus tersebut.

“Pernyataan Jaksa Agung bersifat resmi dan bisa punya dampak langsung ke kebijakan pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat (Semangggi I dan II),” kata Anggota Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II Saleh Al Ghifari, melalui telekonferensi pada Selasa (12/5/2020).

Keluarga Korban Tragedi Semanggi I dan II adalah Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan, dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Ghifari meneruskan pernyataan Burhanuddin merugikan keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarga dalam tragedi tersebut. Pernyataan tersebut juga mencederai perjuangan panjang keluarga korban serta penyintas dalam mencari keadilan.

“Gugatan yang kita ajukan dalam petitum kita untuk jaksa agung menarik ucapannya,” tuturnya.

Koalisi Untuk Keadilan Semanggi I dan II berharap gugatan tersebut sebagai pembelajaran bagi negara dalam menegakkan keadilan. Selain itu mengingatkan negara tidak membiarkan atau sengaja menjaga impunitas serta kita melawan lupa,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengaku akan mempelajari gugatan tersebut apabila sudah menerimanya. Kemudian, Jaksa Agung akan memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan tersebut.

Sekedar informasi, Jaksa Agung Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada pemaparan terkait perkembangan penanganan kasus HAM.

DPR periode 1999-2004 juga pernah merekomendasikan Peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM. Rekomendasi itu berbeda dengan hasil penyelidikan KPP HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini