“Semestinya Kemenko Perekonomian sigap membuka informasi mengenai masalah yang jadi polemik publik secara luas,” kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers ‘Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja’, Senin (1/6/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Indonesia Corruption Watch ( ICW) sempat mengajukan permohonan informasi program Kartu Prakerja kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian pada 12 Mei 2020.

Namun, itu tidak pernah direspons kementerian tersebut. “Semestinya Kemenko Perekonomian sigap membuka informasi mengenai masalah yang jadi polemik publik secara luas,” kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers “Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja”, Senin (1/6/2020).

ICW meminta informasi mengenai dokumen perjanjian kerja sama dengan delapan mitra Kartu Prakerja. Sebab, penunjukan mitra Kartu Prakerja tidak memiliki alasan atau standar yang jelas.

“Karena didasarkan alasan proses penunjukan mitra Prakerja mengundang tanda tanya, misal kenapa tidak melalui mekanisme lelang,” jelasnya.

Apabila merujuk Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berbunyi badan publik yang memiliki informasi yang diminta wajib menanggapinya paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan.

Perpanjangan waktu untuk mengirimkan tanggapan paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

“Kami telah melakukan permintaan informasi, menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008,” ujarnya.

Kajian ICW menyebutkan sedikitnya tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafiliasi dengan pemerintah. Ketiga lembaga itu adalah Skill Academy yang digagas Ruang Guru, Vokraf atau PT Kolaborasi Edukasi Nusantara dan Amithya Institute.

Pada kesempatan yang sama Peneliti ICW Lalola Ester menambahkan lima kesimpulan dari penelusuran dan analisis data terhadap mitra Kartu Prakerja.

Pertama, tidak ada standar jelas yang mengatur batasan mitra platform digital yang merangkap sebagai lembaga pelatihan. Kedua, potensi kuat terjadi konflik kepentingan dalam proses kurasi dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja.

Ketiga, sejumlah lembaga pelatihan diragukan kredibilitasnya dalam penyelenggaraan pelatihan secara daring. Keempat tidak ada standar jelas mengenai lembaga pelatihan yang dinilai pantas dan bisa bermitra dalam program Kartu Prakerja.

“Ditemukan adanya dugaan afiliasi politik dalam sejumlah lembaga pelatihan dengan para pihak dalam platform digital,” tuturnya.

Terkait surat permintaan yang tak direspons pemerintah, papar Lola, ICW akan kembali bersurat ke Kemenko Perekonomian. “ICW bakal mengajukan keberatan karena permintaan informasi publik tidak ditanggapi,” tukasnya. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini