MenkopUKM Teten Masduki (kiri) dan Kepala BKPM Muhammad Yusuf Ateh. (foto humaskop)

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Kementerian Koperasi dan UKM (kemenkopUKM) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan dana Bantuan Prouktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan persis Indonesia berusia 75 tahun, pada 17 Agustsu 2020.

Rencananya, pemerintah akan mulai mengucurkan atau membagikan dana sebesar Rp2,4 juta per orang pelaku usaha mikro. Sifatnya hibah. Hingga akhir September, ditargetkan kepada 12 juta orang pelaku usaha mikro.

“Kami dari awal kerjasama dengan BPKP, untuk melakukan cleansing data. Ini akan terus dilakukan. Nanti tim BPKP akan ngantor di tempat kami, mulai Selasa (18/8/2020),” kata Menteri KoperasiUKM Teten Masduki usai menemui Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh di gedung BPKP, Jum’at (14/8/2020).

“Pertemuan ini terkait dengan program Banpres Produktif Usaha Mikro. Melibatkan 12 juta pelaku usaha mikro. Tahap awal baru 9,1 juta penerima. Karena ini program Presiden, maka harus betul-betul clear and clean prosesnya. Kuncinya adalah data penerima,” tegas MenKopUKM.

Menurut Teten, kerjasama kedua belah pihak akan terus dilakukan, agar setiap bantuan dari pemerintah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tepat sasaran dan terserap dengan baik. data penerima clear and clean.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, cleansing data akan dilakukan agar persyaratan penerima Banpres Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta kepada 12 juta penerima, terpenuhi. Menurut Ateh, kriteria yang harus dipenuhi di antaranya adalah belum pernah menerima pinjaman dari perbankan, dan memang pelaku usaha mikro.

“Cleansing data akan dilakukan secara teliti. Penerima ada persyaratannya, seperti non bankable, pelaku usaha mikro dan harus sebagai data baru,” kata Ateh. Ditambahkan, pihaknya juga akan melakukan pengecekan data, dengan sistem informasi kredit program (SIKP) di Kementerian Keuangan, hingga ke tingkat daerah, untuk memastikan penerima Banpres Produktif Usaha Mikro clear.

Ia menegaskan, kerjasama tersebut untuk integrasi data agar tepat sasaran. “Kita akan cek dulu datanya, termasuk dari SIKP di Kemenkeu. Kita juga minta data dari daerah.Cek semua di daerah. Banyak kerjanya. Intinya integrasi data. Kerjasama ini yang terpenting adalah tepat sasaran. Targetnya 12 juta penerima sampai September 2020,” tegas Kepala BPKP. (ban)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini