JAKARTA (Eksplore.co.id) – Tidak Hanya simpanan di bank saja yang aman. Simpanan di Koperasi pun juga diharapkan aman. Itu sebabnya Kementerian Koperasi dan UKM sedang memperjuangkan diadakannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi.

LSP Koperasi ingin dimasukkan dalam pasal-pasal di RUU Cipta Kerja (Ciptaker). LPS Koperasi dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi anggota koperasi untuk menempatkan dananya di koperasi.

KemenkopUKM berpendapat dibentuknya LPS Koperasi bukan hanya alasan sebagai jaring pengaman semata, tapi juga untuk memfasilitasi koperasi yang kesulitan likuiditas.

Hal Itu diungkapkan Deputi Bidang Pengawasan KemenkopUKM Ahmad Zabadi,  Sabtu (18/9/2020)  pada Webinar bertajuk “Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Solusi Multi Dimensi Kebangkitan Koperasi Indonesia: Akankah Mimpi Itu Segera Menjadi Nyata.” Menurut Zabadi, LPS Koperasi sesuai dengan model APEX, yang berarti “pengayom” bagi lembaga yang menjadi anggotanya dalam hal ini koperasi.

Lembaga Apex, katanya, juga dapat berfungsi sebagai lembaga penyatuan atau pengumpulan dana (pooling of funds), pemberian bantuan keuangan (financial assistance) dan dukungan teknis (tehnical support). “Apabila ada anggota menghadapi kesulitan likuiditas dan permodalan, Apex dapat menjalankan fungsinya,” kata Zabadi.

Dia mencontohkan, koperasi sekunder dapat meliputi sejumlah koperasi yang tidak sejenis bidang usahanya. Dana yang terkumpul di koperasi sekunder tersebut dapat digunakan ketika ada anggotanya mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan sebagai upaya penyelamatan koperasi yang sedang sakit.

Mantan Dirut LLP KUMKM ini mengatakan, masalah likuiditas koperasi menjadi salah persoalan serius yang terjadi saat ini. Pembatasan aktivitas usaha akibat pandemi covid-19 telah mengakibatkan terpuruknya ekonomi anggota koperasi yang juga pelaku UMKM.

Omzet usaha  anggota koperasi menurun sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman. Di sisi lainnya, anggota menarik dana simpanan yang ada di koperasi untuk dapat bertahan ditengah badai covid-19. Hal ini secara otomatis berdampak terhadap likuiditas koperasi.

“Jika koperasi tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana anggota, dampak terbesarnya adalah ketidakpercayaan anggota kepada koperasi yang pada akhirnya terjadi rush money dan masalah hukum,” kata Zabadi.

Ditegaskannya, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sangat mendesak. Banyak kasus penipuan berkedok koperasi, penipuan yang dilakukan koperasi abal-abal dengan cara menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar. Dampaknya, menurun tingkat kepercayaan anggota masyarakat terhadap koperasi. “Hal itu tidak akan terjadi apabila koperasi menjalankan nilai-nilai dan prinsip koperasi secara benar,” ujarnya. (@b)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini