“Pemerintah daerah bisa menggunakan APBD untuk memberikan bantuan sosial kepada warga belum masuk data Kemensos,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Andi Z. A. Dulung dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Bantuan Sosial di Tengah Pandemi: Sudahkah Tepat Sasaran?' pada Jumat (1/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id)-Kementerian Sosial (Kemensos) akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) menyisir masyarakat yang belum terdaftar dalam penermaan bantuan sosial (bansos).

Langkah ini diharapkan membuat mereka terbuka atas masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos.

“Pemerintah daerah bisa menggunakan APBD untuk memberikan bantuan sosial kepada warga belum masuk data Kemensos,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Andi Z. A. Dulung dalam diskusi secara virtual bertajuk ‘Bantuan Sosial di Tengah Pandemi: Sudahkah Tepat Sasaran?’ pada Jumat (1/5/2020).

Data penerima bansos yang dimiliki Kemensos merupakan data yang disusun pada 2011 yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut sempat dimukhtahirkan pada 2015 yang didaparkan sebanyak 40% penduduk tergolong ekonomi ke bawah.

Data tersebut belum kembali dimukhtahirkan kembali akibat tidak memiliki anggaran, sehingga data ini dikirim ke bupati dan wali kota untuk diperbaiki.

“Silahkan diperbaiki, mana mau keluar, mana mau masuk baru, silahkan diusulkan. Ini yang berjalan secara online, ada program SIKS NG,” ujarnya.

Kemensos memiliki data 27 juta orang yang berhak menerima bansos sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data itu diakui tidak tepat. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini