“Kemperin yang memberikan izin, dia harus punya tanggung jawab mengawasi dan memberikan sanksi begitu,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah pada Senin (27/4/2020).

Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta meminta Kementerian Perindustrian (Kemperin) turut mengawasi perusahaan-perusahaan yang diberikan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) selama pemberlakukan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Bahkan, Kemperin juga diharapkan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona) di tempat kerja.

“Dia yang memberikan izin, dia harus punya tanggung jawab mengawasi dan memberikan sanksi begitu,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta Andri Yansyah pada Senin (27/4/2020).

Pengawasan ini juga diminta pelibatan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, karena selama ini mereka tidak diajak bicara dalam keputusan pemberian IOMKI. “Enggak ada informasi dari Dinas Perindustrian DKI Jakarta, tidak dilibatkan,” ujarnya.

Bahkan, Dinas Perindustrian DKI Jakarta dinilai tidak melakukan survei untuk pemberian IOMKI, tapi hal itu hanya didasarkan input sistem yang dipunyainya. Jadi, pemberian ini dikhawatirkan tidak ketat, sehingga banyak perusahaan yang bisa beroperasi, padahal seharusnya dilarang saat pandemi Covid-19.

“Banyak perusahaan yang sebenarnya tidak penting dengan situasi saat ini tidak dibutuhkan, msalnya, siapa sih yang sekarang beli sepatu, beli baju, beli barang elektronik, beli alat musik,” jelasnya.

Kemenperin terus mengeluarkan IOMKI kepada perusahaan-perusahaan yang tidak dikecualikan selama PSBB. Jadi, sebanyak 900 perusahaan masih beroperasi sampai sekarang. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini