JAKARTA (Eksplore.co.id) – Sidang Paripurna ke-7 Pembukaan Masa Persidangan 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI banyak menyoroti  masalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan banjir di sejumlah wilayah. DPD RI mengganggap kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena sangat memberatkan hampir sebagian besar masyarakat.

Menyangkut BPJS, hampir seluruh laporan reses para Senator merekomendasikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu  perlunya ditinjau ulang karena sangat memberatkan masyarakat. Hal itu terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya soal kenaikan iuran per 1 Januari 2020.

Hal tersebut diungkap dalam Sidang Paripurna ke-7 DPD RI yang dipimpin Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (6/1/2020).

Senator asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan, kenaikan iuran BPJS bahkan hingga 100% untuk menutupi defisit sangat memberatkan. Keputusan ini menuai kritik dengan beban hidup yang ada saat ini. “Saya kira hampir semua hasil reses di daerah minta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut, ini sangat memberatkan,”  tegasnya.

Hal senada juga dilontarkan senator Jawa Timur Adilla Aziz. Masyarakat, kata dia,  menuntut BPJS untuk memperbaiki pelayanannya, terutama menempatkan karyawan BPJS di Rumah-Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan administrasi secara langsung kepada peserta BPJS.  “Kenaikan BPJS tidak hanya mengancam penurunan kesertaan BPJS, tapi juga mengancam juga kemampuan APBD daerah dalam pemenuhan pemberian bantuan iuran saya kira seluruh daerah juga mengalami hal serupa,” tandasnya.

Sedangkan, senator Jawa Barat Eni Sumarni menyoroti masalah banjir yang melanda Ibukota Jakarta dan daerah sekitarnya. Dia berharap keseriusan pemerintah dalam menangani banjir. “Perlu keseriusan pemerintah pusat dan daerah dan melalui kementerian terkait melakukan penegakan hukum serius kepada oknum-oknum baik korporasi maupun perorangan yang melakukan pembalakan hutan sehingga mengakibatkan kekeringan dan banjir,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa alat kelengkapan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 ini yaitu Komite I mengagendakan penyusunan RUU perubahan Undang-Undang Pilkada dan Pengawasan Undang-Undang ASN dan Program Reformasi Birokrasi, Pengawasan UU Pemerintah Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren, dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa. Komite II mengagendakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sedangkan Komite III akan menyusun RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait penghapusan Ujian Nasional dan Pengawasan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu Komite IV juga akan mengadendakan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengawasan atas pelaksanaan UU Desa terkait Sistem Keuangan Desa dan pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

“Pada Sidang Paripurna ini Pimpinan DPD RI  kembali menegaskan pentingnya optimalisasi tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPD RI, baik dalam melakukan  fungsi Legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. (Ba2)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini