RENCANA Undang-Undang ini berjudul Cipta Kerja. Judul yang digunakan seharusnya mencerminkan isinya. Jadi kalau judul seperti itu yang dipakai mestinya fokus utama dari UU itu adalah tentang penyediaan lapangan kerja. Tetapi “maksud utama dari UU tersebut bukan hal itu”, melainkan tentang investasi, tepatnya dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi di Indonesia. Tentu saja investasi berdampak pada penciptaan lapangan kerja, namun UU tentang investasi tsb tidak pantas disebut UU tentang Cipta Kerja. (MAH, 2020). RUU Omnibus Law yang sedang marak ditolak dimana-mana, memang selayaknya ditolak oleh masyarakat luas. Ada prinsip yang melawan roh UUD 45 yang asli khususnya Pasal 33, yang bunyinya sbb :

Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Diperlukan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia untuk penguatan struktur ekonomi, sehingga tidak rentan pada berbagai perkembangan siklikal yang berasal dari eksternal. Prinsip yang dianut adalah meningkatkan jumlah peredaran uang di DN dan memperkecil aliran dana ke LN.
Roh pasal ini yang ingin mensejahterakan rakyat diubah dalam RUU Omnibus Law menjadi mensejahterakan para pemodal/investor. Ada kekeliruan mendasar di dalam mindset inisiator dan penyusun RUU Omnibus law ini yakni :
-Yang harus ditingkatkan kesejahteraannya itu adalah Rakyat bukan investor.
-Kebijakan Ekonomi harus lebih difokuskan pada peningkatan perolehan manfaat ekonomi oleh rakyat pribumi yang sejauh ini terpinggirkan, bukan untuk mengutamakan investor dan orang asing.
-Cabang cabang produksi yang penting harus dikuasai Negara bukan pihak asing.

Tiga point ini merupakan kesalahan mendasar dalam berpikir untuk memberikan obat akibat resesi ekonomi ternyata hanya investor/pengusaha non pribumi dan asing yang diuntungkan. Maka dari itu sangatlah layak jika RUU Omnibus Law ini ditolak.

Obat resesi ekonomi yang jitu sebenarnya sangat sederhana. Aliansi Profesional Indonesia Bangkit telah menyusun Kiat Mengatasi Krisis Ekonomi yang dialami Negara kita yakni Memperbaiki Struktur Ekonomi Nasional dengan menambah Kas Negara dan Peredaran Uang di Dalam Negeri.

Caranya:
-Memperbesar Ekspor dan sangat mengurangi impor.
–Perbanyak ekspor seluruh potensi yang ada dengan mempermudah dan mempersingkat waktu ekspor.
-Hilangkan atau batasi pajak2 ekspor yang terkesan meningkatkan biaya produksi.
-Mengurangi dan bahkan stop impor secara bertahap. Misalnya produk pertanian pangan, hortikultura, perikanan, kehutanan), mesin2/spare part yang telah dibuat di DN, tekstil dan komoditi lainnya yang telah diproduksi di DN tidak perlu diimpor lagi. Sebagai gambaran dari ekspor perkebunan saja dapat diperoleh sebesar Rp1.104 triliun/tahun.
-Swasembada Pangan (Beras, gula, jagung), alihkan penggunaan tepung gandum menjadi tepung sorghum, beras, ketela, pisang, upaya ini akan menghasilkan Rp81 triliun/tahun.
-Menggunakan CPO sebagai senjata diplomatik, bukan sebaliknya seperti saat ini Indonesia dikendalikan oleh pasar LN. -Indonesia bisa memainkan peranan ekonomi dinia dengan kuatnya produksi pangan dan perkebunan.
-Stop atau sangat dibatasinya pengiriman uang ke LN, dan longgarkan pengaturan uang masuk ke DN (Tied money Policy). Semua hasil penjualan produk perusahaan Nasional & asing harus disimpan di DN. Demikian juga hasil kerja TKA harus habis dibelanjakan di DN.
-Nasionalisasi Perusahaan Asing yang bergerak dibidang Pertanian, Tambang, Minyak dan Air. Setidaknya mereka membayar royalty yang sepadan untuk memakmurkan negeri. Dari PSC (Production Sharing Contract) saja sudah ada pemasukan sebesar 802 T/tahun.
-Kembalikan TKA yang merugikan angkatan kerja WNI dan Stop proyek OBOR yang tidak bermanfaat untuk rakyat Indonesia.
-Meningkatkan produktivitas nasional dan mempermudah kredit perusahaan pribumi, pendapatan pegawai/pekerja akan meningkat, artinya rakyat lebih makmur.
-Awasi pemberian kredit per “Bank” an, jangan sampai uang rakyat Indonesia digunakan untuk memperkaya investor non pribumi atau asing. Prinsipnya uang rakyat yang terkumpul, harus kembali ke rakyat dan uang hasil keuntungan perusahaan asing tidak boleh disimpan di LN untuk pembangunan di DN yang mensejahterakan rakyat.
-Membatasi wisatawan DN dan orang sakit untuk berkunjung/berobat ke LN dan arahkan untuk mengunjungi daerah wisata dan RS terbaik di DN dapat menghemat sebesar Rp509 triliun.
-Pengawasan penyelundupan berbagai komoditi ke LN dan penyelundupan Narkoba, senjata, barang mewah, dll, dll ke DN ditingkatkan. Paling tidak upaya ini dapat menambah uang kas Negara sebesar Rp1.522 triliun, menghasilkan Devisa sebesar Rp7,958.74 triliun,dan penghematan devisa sebesar Rp1.746,43 triliun, sehingga totalnya mencapai minimal Rp11.227,67 triliun/tahun. Jika dibagi jumlah penduduk maka tiap kepala akan mendapatkan Rp 4.491.000/tahun/kepala. Tidak terlalu besar, tapi jika setiap tahun menguat, tentu kekuatan ekonomi rakyat akan bangkit.

Obat yang mujarab ini tentu akan berhasil jika ada kemauan politik dari pemerintah dan DPR. Semoga aparat pemerintah dan para wakil partai di DPR segera menyadari kekeliruannya untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Merdeka !!!!

Bandung 28 Oktober 2020

*Dr Ir Memet Hakim MM, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (DPP APIB)

Advertisement

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini