The Political Literacy Institute menyarankan pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Sejumlah pejabat kadang melontarkan pernyataan hanya berdasarkan isapan jempolnya saja. Padahal, ucapan ini merupakan suatu simbol kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Apalagi, pernyataan ini merupakan pendapat pribadi yang berbeda dengan keputusan yang diambil dalam suatu rapat. Hal ini akan membingungkan masyarakat apa kebijakan pemerintah sebenarnya.

The Political Literacy Institute menyarankan pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR). Langkah ini supaya komunikasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data secara akurat dan jelas

“Kalau krisis tidak di-handle dengan data yang kuat, yang ada bolong-bolong narasinya, jadi tidak jelas,” kata Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dalam diskusi daring ‘Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19’ yang digelar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Jakarta pada Kamis (14/5/2020).

Pemerintah juga disarankan membentuk organ komunikasi penanganan Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). Karena, kerja organ komunikasi penanganan Covid-19 berbeda dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Organ ini fokus menangani konferensi pers harian, isu-isu harian serta koordinasi lintas sektor antar kementerian/lembaga dan daerah.

“Pemerintah dapat mengacu kepada Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik,” jelasnya.

Gun Gun meneruskan Presiden Joko Widodo diharapkan hanya menyampaikan informasi yang terkait isu-isu strategis atau seputar kebijakan-kebijakan kepresidenan. Langkah ini guna mengurangi potensi persoalan komunikasi.

“Narasi jadi sangat penting, karena menjadi senjata yang luar biasa yang harus di-manage. Jika akhirnya bermuara pada public trust, akan menjadi manfaat bagi bersama,” ucapnya

Dengan membentuk protokol komunikasi yang baik dan jaringan komunikasi yang kuat, pemerintah dapat membangun opini publik yang positif.

Selain itu pemerintah perlu membangun kepercayaan, penerimaan, dan dukungan masyarakat bisa menjadi pondasi kokoh bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. (mam)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini