“UU Minerba tidak mengatur kewajiban korporasi melakukan reklamasi di bekas galian tambang,” kata Siti Rahma Mary, Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI dalam sebuah diskusi, Rabu (14/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan duka cita dialami masyarakat Indonesia dengan pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Karena, UU ini memperburuk kondisi pertambangan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat Indonesia. “UU Minerba tidak mengatur kewajiban korporasi melakukan reklamasi di bekas galian tambang,” kata Siti Rahma Mary, Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI dalam sebuah diskusi, Rabu (14/5/2020).

Sebagian pihak juga menilai beberapa pasal Revisi UU No. 4/2009 hanya menguntungkan satu pihak saja seperti penjaminan perpanjangan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan yang tercantum dalam Pasal 169A.

Sebelumnya, DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). (mam)

 

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini