Dr HM Amir Uskara MKed

INDONESIA, 17 Agustus 2020, merayakan Hari Kemerdekaan ke-75. Tidak seperti sebelumnya, di mana perayaan hari kemerdekaan penuh hiburan dan keceriaan; di tahun 2020, hari kemerdekaan penuh keprihatinan. Pandemi corona menjadikan hari kemerdekaan tampak sendu.

Betapa tidak! Sejak wabah corona menghantam dunia akhir Desember 2019, ekonomi Indonesia terpuruk, terseret keterpurukan ekonomi global. Ya, akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi seluruh dunia melambat, kemudian negatif. Termasuk Indonesia.

Betul, posisi ekonomi Indonesia di tahun 2020 masih mendingan dibanding negara-negara terdekat di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kwartal pertama, misalnya, masih tumbuh positif 2,97%. Ini lebih baik ketimbang dua tetangga terdekat, Singapura yang minus 0,7% dan Malaysia 0,7%. Di kwartal kedua, setelah pandemi makin keras, ekonomi Indonesia langsung terpuruk, minus 5,3%. Tapi tetap masih lebih baik ketimbang Singapura yang minus 12,6% dan Malaysia minus 8,4%. Tapi, dengan terpuruknya ekonomi negara-nagara maju mitra ekonomi Indonesia pada kwartal kedua seperti Amerika Serikat minus 9,5%, Jepang minus 8%, Korsel minus 2,9%, Jerman minus 11,7%, Inggris minus 17,9%, Prancis 17m dan Jepang terparah minus 27,8 persen. Hanya Tiongkok yang masih tumbuh positif, 3,2%.

Melihat pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok — kemungkinan besar, Indonesia ikut terseret jauh. Betul Tiongkok masih tumbuh positif. Tapi bagi Cina daetan pertumbuhan 2,97% persen tersebut, terbilang sangat kecil untuk menopang kehidupan penduduknya yang 1,4 milyar jiwa itu. Dalam kondisi normal, biasanya pertumbuhan ekonomi Tiongkok mencapai 7-9%, bahkan sering mencapai dua digit (lebih dari 10%).

Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam kondisi kejatuhan ekonomi global ini? Harus mandir. Sebab, negara-negara lain pun tengah menghdadapi kesulitan yang sama. Di Amerika dan Jepang, misalnya, pengangguran meningkat tajam. Industri dan perdagangan banyak yang bangkrut. Negara-negara yang biasa membantu atau memberi pinjaman ke Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok juga terhantam krisis. Jangankan mau membantu negara lain, membenahi perekonomiannya yamg hancur akibat pendemi mengalami kesulitan.

Saat ini, untuk Indonesia, hanya tujuh sektor perekonomiam saja yang masih tumbuh positif. Yaitu pertanian (2,9%), informasi-komunikasi (10,88%), jasa kesehatan (3,71%), real estate (2,3%), pengadaan air (4,56%), jasa pendidikan (1,21%), dan jasa keuangan (1,03%). Sektor-sektor lain seperti transportasi, pariwisata, ritel, dan lain-lain, semuanya tersungkur.

Dari ketujuh sektor tersebut yang paling strategis dan paling kuat menopang kehidupan perekonomian Indonesia adalah pertanian. Karena, sektor pertanian, tidak hanya menyerap tenaga kerja yang besar terutama di pedesaan, tapi juga memperkuat “nafas dan jantung” kehidupan bangsa dan negara. Dalam kondisi amat darurat misalnya, hanya sektor pertanian yang mampu menyelamatkan penduduk dari kelaparann dan kematian.

Presidem Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di DPR RI, Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2020, menyatakan krisis covid harus menjadi pemicu kemandirian bangsa secara menyeluruh. “Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan tersebut. Lompatan apa yang harus dilakuksn bangsa Indonedia agar mandiri dan menguasai teknologi?

Hemat saya, lompatan yang harus dilakukan pemerintah ke depan adalah pertanian. Karena melalui pertanian inilah basis kemandirian itu, akan terbentuk. Tanpa basis pertanian yang kuat, fondasi Indonedia akan keropos.

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan adalah point terpenting dari sembilan program prioritas Pemerintahan Jokowi yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya, Jokowi menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun. Target Jokowi ternyata meleset karena masalah swasembada pangan ternyata sangat kompleks. Banyak kepentingan bisnis dan politik yang “menginterupsi” kebijakan kedaulatan pangan tersebut, sehingga pada tingkat pelaksanaan, kondisinya “berantakan”. Mulai data lapangan, statistik, hasil panen, sistem pergudangan, perbisnisan, dan lain-lain. Akibat kompleksitas permasalahan tersebut, alih-alih swasembada pangan, yang terjadi malah beras impor membanjiri Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014, impor beras tembus 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahan Jokowi berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton. Tahun 2016, dua tahun kepresidenan Jokowi periode pertama, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton. Seterusnya, impor beras tidak berhenti dari rahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2018, impor beras benar-benar mengejutkan, mencapai 2,25 juta ton dengan nilai 1,03 milyar US dolar.

Sampai di sini, kita tentu bertanya: kenapa semua itu terjadi? Betulkah Indonesia butuh beras impor? Kenapa Kementeriaan Pertanian, bolak balik menyatakan produksi beras surplus? Kenapa Kementerian Perdagangan mengizinkan impor beras? Belum lagi keluhan Bulog yang bertanggungjawab atas terpenuhinya cadangan beras. Lalu keluhan petani yang hasil panennya tidak dihargai pemerintah. Terus data produksi beras antara BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Pertanian yang berbeda. Macam-macam. Ujungnya impor beras lagi. Dan harap tahu, impor beras itu secara bisnis sangat menguntungkan. Sebab harga beras di Vietnam, Thailand, dan Myanmar relatif jauh lebih murah dibandingkan harga beras di Indonesia. Jika hal itu terjadi, siapa yang diuntungkan? Para pebisnis besar. Siapa mereka? Koalisi atau kolusi para pemain bisnis-politis. Di situlah terjadi — pinjam istilah Kabulog Budi Waseso (Buwas) — permainan mafia pangan atau mafia beras.

Permainan mafia beras inilah yang harus “dilenyapkan” bila Indonesia ingin mencapai swasembada pangan. Sulitnya melakukan program diversifikasi pangan, sulitnya menyejahterakan petani, sulitnya menyetop impor beras, dan lain-lain, adalah akibat permainan mafia beras yang memburu keuntungan berlapis-lapis dari bisnis perberasan tersebut. Semua permainan mafia ini harus dihentikan bila Indonesia bertekad mewujudkan swasembada pangan. Bila swasembada beras ini berhasil, maka lompatan- lompatan kemajuan bidang pangan yang lain, niscaya akan mudah tercapai. Pemerintah pun akan dengan mudah menggenggam kedaulatan pangan.

Merdeka pangan yang berarti melepaskan pangan dari cengkeraman “penjajajah dan mafia” merupakan perjuangan yang harus dilakukan pemerintah dengan serius. Di era pandemi, masalah pangan ini sangat strategis untuk menjadi “batu lompatan” ke depan — baik untuk pemulihan ekonomi maupun membajak momentum krisis untuk merebut kedaulatan ekonomi.

*penulis Ketua Fraksi PPP DPR RI

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini