JAKARTA (Eksplore.co.id) – Diperkirakan demonstrasi masyarakat penolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja terus berlanjut. Menyikapi banyaknya tindak kekerasan dan brutal terhadap para pengunjuk rasa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Presiden Joko Widodo agar aparatnya tidak brutal dan menjurus pada pelanggaran hak asasi MANUSIA (HAM).

Peringatan MUI tersebut dituangkan dalam Taklimat MUI terkait Penetapan  Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dikeluarkan Kamis (8/10/2020) dan ditandatangani Wakil Kerja Umum KH Muhyuddin Junaid dan Sekjen Dr Anwar Abbas. “MUI meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana Keamanan dan Ketertiban Masyarakat saat ini dengan menghargai Hak Azasi
Manusia Warga Negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan
tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk
rasa.”

Sebaliknya, MUI juga mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan tindakan anarkis serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kendati demikian, sikap MUI terhadap UU Itu tetap tegas menolak.  Hal itu tertuang dalam butir 2 taklimat tersebut.

“MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para
Pengusaha, Cukong, investor asing serta bertolak belakang dengan Pasal 33
ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Di awal pernyataannya, MUI sangat menyesalkan sikap Pemerintah dan DPR yang tidak merespons aspirasi berbagai elemen masyarakat terutama ormas-ormas besar Islam yang berhimpun di MUI. Di antara ormas-ormas itu adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya mempunyai puluhan juta orang anggota.

Selain itu, MUI mendorong dan mendukung setiap elemen masyarakat yang akan
melakukan Revisi Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, MUI mengingatkan para hakim agung MK tetap istiqamah menegakkan keadilan, menjaga kemandirian, marwah dan martabatnya sebagai hakim. Sebab, semua keputusannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Ilahi di yaumil mahsyar.

Selain soal UU Cipta Kerja, MUI juga mengingatkan Pemerintah dan DPR agar lebih fokus menangani wabah covid-19. Mereka diminta tidak membuat kebijakan yang kontroversial sehingga dapat menimbulkan kegaduhan secara nasional. (bs)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini