Jakarta, (Eksplore.co.id) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada masyarakat atau nasabah tidak perlu khawatir, takut, atau ragu terhadap bank-bank yang menurut informasi yang beredar lagi bermasalah, karena selama ini pengawasannya dilakukan langsung oleh pihak OJK. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnya, kemarin Rabu (10/6/2020) di Jakarta, dalam mencermati beberapa hari ini beredar viral tentang berita lama yang mengkaitkan kondisi beberapa bank.

OJK menyampaikan bahwa industri perbankan saat ini dalam kondisi stabil dan terjaga, tercermin dari rasio keuangan hingga April yang berada dalam batas aman (treshold) seperti permodalan (CAR) 22,13 persen, kredit bermasalah (NPL) gross 2,89 persen (NPL Net 1,09 persen) dan kecukupan likuiditas yaitu rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Untuk itu OJK mengharapkan, masyarakat tetap tenang dan melakukan transaksi perbankan secara wajar dan jika membutuhkan informasi mengenai sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau melalui WA di nomor 081 157 157 157.

OJK dan BPK juga senantiasa berkoordinasi agar fungsi pengawasan bank berjalan efektif untuk melindungi kepentingan nasabah. OJK menyambut baik ketegasan BPK yang telah melakukan klarifikasi ke media bahwa BPK tidak pernah membuat statement yang banyak diberitakan. OJK juga sudah menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK.

Sementara secara terpisah sebelumnya dalam hasil laporan bertajuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019, BPK memang menyoroti fungsi pengawasan OJK terhadap perbankan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan itu, BPK mencermati bahawa pengawasan OJK terhadap tujuh bank belum sesuai ketentuan.

BPK menilai bahwa pengawasan OJK terhadap tujuh bank belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain menyangkut batas minimum pemberian kredit (BMPK), rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR), kelaikan direktur, hingga sejumlah masalah penyewengan dalam pemberian kredit.

Belakangan, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, audit tersebut dilakukan BPK itu dilakukan pada tahun lalu. “Tahun 2020 ini sudah berjalan lima bulan. Sudah banyak perkembangan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,” ujar Agung beberapa waktu yang lalu. (Gus)

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini