“Presiden, Jokowi seharusnya mengeluarkan pernyataan yang terukur, apalagi terkait Covid-19,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianti pada Senin (18/5/2020).

JAKARTA (Eksplore.co.id) – Indonesia mengalami 18.010 kasus Corona Virus Disease 2019.Covid-19  (Virus Korona) sampai Senin (18/5/2020) pukul 12.00 WIB. Angka ini naik 496 kasus Covid-19 dibandingkan Minggu (17/5/2020).

Dari 18.010 kasus Covid-19 terbagi atas 4.324 pasien sembuh atau bertambah 195 dan 1.191 orang meninggal dunia atau bertambah 43 orang meninggal dunia.

Melihat jumlah kasus Covid-19 masih terjadi kenaikan yang belum sebanding dengan jumlah pasien sembuh. Walaupun, angka ini lebih besar dibandingkan kematian.

Namun, pemerintah diminta terburu-buru memutuskan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau menerapkan kehidupan ‘new normal’ (kehidupan baru). Apakah kebijakan ini akan menurunkan kasus Covid=19 atau bisa melonjak kasus Covid-19?

Pengambilan kebijakan di atas jangan hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi tapi mengeyampingkan kemungkinan korban Covid-19 akan bergelimpangan. Pikirkan, apabila sudah tidak terdapat penambahan kasus ini jauh lebih mudah mengenjot perkembangan ekonomi.

Partai Demokrat meminta pemerintah mengumpulkan data dan informasi yang utuh yang bisa dipertanggungjawabkan sebelum memberlakukan kehidupan ‘new normal’ (normal baru) atau berdamai dengan Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).

Karena, kehidupan ‘new normal’ tidak berdampingan dengan dengan Covid-19. “Presiden, Jokowi seharusnya mengeluarkan pernyataan yang terukur, apalagi terkait Covid-19,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianti pada Senin (18/5/2020).

Pernyataan Jokowi berupa kehidupan ‘new normal’ dapat mengganggu kinerja tenaga medis yang sedang berjuang mengobati pasien yang terinfeksi Covid-19. Bahkan, ini juga bisa berimbas bagi psikologis dokter dan tenaga medis yang mengambil resiko besar untuk nyawanya.

Didik berharap Presiden Jokowi fokus mengendalikan penyebaran Covid-19 dan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Untuk penanganan Covid-19 dapat meniru negara-negara lain yang dapat menurunkan kasus tersebut.

“Segala privilege sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu 1/2020 sudah ditetapkan dan disahkan menjadi UU,” pungkasnya.

Sekedar informasi, Presiden Jokowi menyebutkan, pemerintah akan mengatur supaya kehidupan masyarakat kembali normal, walaupun pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia. Kebijalan ini akan ditempuh setelah melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan/

“Masyarakat bisa beraktivitas normal kembali, tetapi harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19,” jelasnya. .

World Health Organization/WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) memprediksi Covid-19 tidak akan segera menghilang atau tetap berada di tengah masyarakat. Namun, hal ini tidak berarti menyerah dan pesimistis.

“Justru dari situlah menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” paparnya. (mam)

Advertisement

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here